DPR Dukung Pemindahan Ibu Kota karena Jakarta Sudah Sesak
Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan terus bergulir. Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mendukung realisasi wacana tersebut guna menarik orang atau calon investor berbisnis di Indonesia ketimbang Hong Kong dan Singapura.
"Secara politik sih saya setuju. Kita kan sudah lihat sendiri, infrastruktur di Jakarta sudah sangat crowded. Tidak membuat orang senang bisnis di sini, tapi malah ke Hong Kong, Singapura, dan pusat bisnis lain," kata Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Mekeng menilai, calon investor atau investor rela bolak balik sampai beberapa kali bertemu, berdiskusi saat berada di Hong Kong, Singapura, atau pusat bisnis lain dan mengeluarkan uang dalam jumlah cukup besar.
"Sedangkan di sini untuk bisnis tidak efisien, makanya paling satu kali pertemuan. Belum lagi bakar uang karena harus konsumsi BBM (macet), jadi sudah harus dipikirkan memisahkan ibu kota yang mengurusi pemerintahan dan pusat bisnis," tuturnya.
Memisahkan pusat pemerintah dan pusat bisnis, kata Mekeng, dapat mencontoh Amerika Serikat (AS), di mana pusat pemerintahan AS berada di Washington DC dan pusat bisnis di New York. Begitupun dengan Austalia, dan Malaysia.
"Jadi buat saya itu sesuatu yang bagus. Tidak usah terlalu banyak ini itu, karena dari Bung Karno sudah dicetuskan. Kenapa kita harus banyak mikir," tegasnya.
Di temui di lokasi yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah dalam merealisasikan pemindahan ibu kota tidak akan mengandalkan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.
"Pokoknya kita tidak hanya mengandalkan APBN. Kalau bisa minimalkan APBN, dan libatkan partisipasi swasta. Nanti skemanya disiapkan," pungkasnya.
