Thursday, 30 November 2017

HEADLINE: Ada Aroma Politik di Reuni Alumni 212, Benarkah?

HEADLINE: Ada Aroma Politik di Reuni Alumni 212, Benarkah?


Pertemuan akbar bertajuk 'Reuni Alumni 212' akan digelar di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2017 mendatang. 

Kegiatan tersebut mengingatkan pada peristiwa tahun lalu, pada tanggal yang sama, ketika ribuan orang berkumpul mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengaku sangsi, Reuni Alumni 212 akan berhasil menggaet banyak orang seperti tahun lalu. Ia menilai, pertemuan tersebut tidak lagi relevan.

Masduki mengingatkan, sasaran Aksi 212 setahun lalu sudah tercapai. Karena itu, ia berpendapat, tidak ada alasan Reuni Alumni 212 diselenggarakan. "Ketika target itu sudah selesai makanya sudah," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Kamis 30 November 2017.

Majelis Ulama Indonesia, secara kelembagaan, menilai bahwa Reuni Alumni 212 tidak perlu dilakukan. Masduki berpendapat aksi-aksi semacam itu lebih bersifat simbolis. Padahal, umat Islam, perlu tindakan untuk menjawab persoalan konkret yang dihadapi.

Ia mencontohkan, tantangan kesenjangan ekonomi menjadi persoalan kontemporer keumatan. Masduki berharap potensi umat Islam lebih fokus melakukan hal-hal yang lebih produktif.

"Tantangan umat Islam sekarang adalah mencari kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera," kata dia. 

Kalau sudah tidak relevan, kenapa masih dilaksanakan?

Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, punya pendapat soal hal ini.

Ia punya pandangan senada dengan Masduki, Reuni 212 tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Hal itu berbeda ketika Aksi 212 terjadi tahun lalu.

Menurut Abbas, Aksi 212 terjadi di momentum yang serba kebetulan. Sementara Reuni Alumni 212, baginya, mirip strategi politik tertentu. "Untuk target politik jangka panjang saya kira, Pilpres 2019," katanya.

Reuni Alumni 212 juga berpeluang dimanfaatkan partai politik tertentu. Abbas secara lebih spesifik menyebut partai yang 'dekat' dengan kemunculan Aksi 212.

Saat Pilkada DKI 2017 mereka berada di posisi berlawanan dengan Ahok. Beberapa tokoh partai politik sendiri telah menyatakan akan turut menghadiri Reuni Alumni 212.

Mereka, kata Abbas, memanfaatkan agenda itu untuk menjaga hubungan baik dengan peserta Aksi 212. Menurut dia langkah itu bisa jadi semacam investasi politik. Mereka ingin memperoleh dukungan dalam proses pemilu mendatang.

"Termasuk menjaga kekuatan politik baru di 2019. Itu dari kacamata parpol," ia memberikan analisis.

Di sisi lain, tercipta semacam simbiosis. Gerakan 212 akan mendapat pembenaran. Mereka seolah mendapat sokongan legitimasi dari tokoh formal.

Sinyalemen muatan politik di Reuni 212 sebenarnya sudah diutarakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia menyebut, ada agenda kepentingan politik Pilkada serentak 2018 dan persoalan Pilpres 2019 di balik pelaksanaan acara tersebut.

"Ini enggak akan jauh-jauh dari politik juga, tapi politik 2018/2019. Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019," kata Tito di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Reuni Alumni 212 pun membuat heran Menteri Koordinator Politik dan Kemanan, Wiranto. 

Wiranto khawatir, kegiatan itu malah membuat situasi tidak kondusif. Terlebih, jelang Pilpres 2019.

Padahal, kata Wiranto, butuh situasi kondusif agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat.

Wiranto menganjurkan agar masyarakat melakukan hal-hal positif lain yang membangun, bukannya menggelar berbagai kegiatan yang dapat memecah persatuan bangsa. "Lebih baik energi itu digunakan pada hal-hal yang positif, membantu pembangunan, membantu mengamankan lingkungan menghadapi terorisme dan radikalisme," tambah dia.

Bantahan Alumni 212

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif, membantah tudingan nuansa politik di balik Reuni Alumni 212. Ia menegaskan, acara itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

"Itu (yang bilang) sih belum pada move on. Berlebihan saja. Kita tidak ada urusan (dengan politik)," katanya melalui sambungan telepon, Kamis 30 November 2017.

Menurut Slamet, ada dua alasan yang melatarbelakangi Reuni Alumni 212. Pertama, penyelenggaraannya bertepatan dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad.

Kedua, lanjutnya, persatuan umat Islam setahun lalu dalam aksi 212 perlu disyukuri. Slamet menilai, hal itu merupakan anugerah. "Kalau bersyukur nikmatnya kan akan ditambah," ia berujar.

Slamet menjelaskan Reuni Alumni 212 tidak bersifat eksklusif. Semua kalangan diundang. Bahkan, kata dia, dari kalangan non-Muslim. Pun dengan beberapa pejabat yang sudah menyampaikan kesediannya untuk hadir.

Slament mencontohkan Ketua MPR Zulkifli Hassan, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah menyatakan hadir. "Semua kita undang. Presiden kan alumni juga, Kapolri alumni juga," katanya.

Ia meminta, orang-orang yang berpandangan Reuni Alumni 212 punya nuansa politis. juga hadir. Tujuannya, agar mereka bisa melihat kenyataannya secara langsung.

Slamet berharap Reuni Alumni 212 tidak dilihat berlebihan. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan bertujuan menciptakan perpecahan.

Dapat Izin Gubernur

Kegiatan Reuni Alumni 212 sudah mendapat lampu hijau. Pemprov DKI sudah meluluskan permohonan izin penggunaan Monas sebagai lokasi pertemuan akbar.

"Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Kemudian, diberi acc (disetujui)," kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/11/2017).

Ia menyatakan, pelaksanaan Reuni Alumni 212 mengikuti aturan yang berlaku. Regulasi penggunaan Monas sendiri baru saja direvisi Pemprov DKI.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, hanya mengizinkan Monas untuk kegiatan netral. Hal itu sesuai dengan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 tahun 2015.

Monas hanya untuk agenda kenegaraan juga sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.

Di era Anies-Sandi, Monas dizinkan digunakan untuk menggelar kegiatan kebudayaan dan keagamaan. Anies sendiri memastikan perizinan terkait Reuni Alumni 212 sudah sesuai aturan.

"Saya katakan, pastikan sesuai dengan Pergub yang baru," ujarnya.

Yang jelas, Anies mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan memberikan sambutan pada Reuni Alumni 212 atau tidak. "Belum tahu tuh," ucapnya.

Soal lokasi, Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis menyarankan agar tidak dilakukan di Monas.

Berdasarkan surat pemberitahuan, kata Jenderal Idham, acara tersebut diawali dengan salat subuh berjamaah.

Dia mengimbau agar acara Maulid Agung dan Reuni Akbar itu dilaksanakan di Masjid Istiqlal saja.

"Kami merencanakan, kalau bisa mengajak rekan-rekan ini, sudah lakukan saja di dalam Istiqlal, supaya aman terkendali. Teman-teman Polri-TNI juga siap mengamankan dengan baik," ujar Idham di Mapolda Metro Jaya, Selasa (21/11/2017).

Kendati begitu, Idham tak mempermasalahkan seandainya panitia tetap ingin acara reuni alumni aksi 212 dilaksanakan di Monas. Ia menegaskan akan menyiapkan pengamanan untuk kegiatan tersebut.

"Saya bersama Pangdam Jaya telah menyiapkan pengamanan untuk tanggal 2 Desember tersebut. Saya menyiapkan kurang lebih 25.000 personel," kata dia.

Share:

Keren, Drumer Metallica Pajang Foto Jokowi di Akun Instagram

Keren, Drumer Metallica Pajang Foto Jokowi di Akun Instagram


Kabar tentang Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima cendera mata berupa beberapa piringan hitam album grup band legendaris Metallica, ternyata juga sampai ke telinga penggebuk drum grup band lawas itu, Lars Ulrich.

Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram pribadi sang drumer @larsulrich yang diunggahnya pada Rabu, 29 November 2017 kemarin. Dalam posting-annya, dia menuliskan:

This is way cool… I signed an MOP box set for Danish Prime Minister Lars Løkke Rasmussen to give to Indonesian President Joko Widodo who is well known as a huge fan of rock music and came to see us in Jakarta in ‘13… music really does connect people!!! @larsloekke @jokowi #masterofpuppets

(Ini sangat keren. Saya menandatangani box set MOP untuk Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen untuk diberikan pada Presiden Indonesia Joko Widodo, yang diketahui merupakan penggemar berat musik rock dan datang ke konser kami di Jakarta pada 2013. Musik benar-benar menghubungkan orang!!!" @larsloekke @jokowi #masterofpuppets)

Tak lupa dia menampilkan foto saat Presiden Jokowi menerima bingkisan piringan hitam album Metallica dari Perdana Menteri Kerajaan Denmark Lars Løkke Rasmussen di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 November 2017.

Langsung saja unggahan ini mendapatkan respons dari warganet, khususnya dari Indonesia. Beragam komentar muncul yang umumnya ucapan terima kasih untuk Lars Ulrich serta kebanggaan mereka kepada Jokowi.

"Thats my president!! Love you joko widodo," ucap Khadijah A pemilik akun @kak.jah.

Demikian pula dengan pemilik akun @c.a.a.k yang menulis:

"@larsulrich as u know my president not only love hard rock but also build our country so hard, please come back to indonesia."

Ada juga yang menanyakan kapan Metallica kembali manggung ke Indonesia, seperti akun @antokbayu77 yang menuliskan:

"When come to Indonesia again @larsulrich?"

"Please, Come to Indonesia again 🙏 @larsulrich @metallica," ujar pemilik akun lainnya, @baskarasandhi.

Hingga Kamis siang, unggahan ini sudah mendapat hampir 24 ribu like.

Penggemar Musik Rock

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kedatangan Perdana Menteri Kerajaan Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Ibu Negara Solrun Løkke Rasmussen di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa, 28 November 2017.

Ada hal menarik dari pertemuan tersebut, yaitu buah tangan PM Lars untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu beberapa piringan hitam album grup band legendaris Metallica. Pemberian tersebut diserahkan PM Lars usai memberikan keterangan pers bersama di Istana Bogor.

"Perdana Menteri Rasmussen tahu kesukaan saya," kata Jokowi seraya tersenyum.

Jokowi dikenal sebagai penikmat setia musik rock. Bahkan, kaset album dari berbagai musikus rock mancanegara dari tahun 1970-an masih dia simpan. Selain itu, ia juga mengoleksi berbagai macam kaus bergambarkan band rock favoritnya.

Kecintaannya terhadap musik rock ditampakkan sejak ia masih menjabat Wali Kota Solo. Dia kerap mendengar alunan lagu-lagu band rock di sela-sela pekerjaannya sebagai pimpinan di daerah.

Beberapa wartawan yang sering mewawancarai Jokowi juga mengatakan bahwa musik rock sering terdengar melantun dari radio tape ketika ia membuka pintu mobilnya.

Jokowi juga kerap mendatangi konser-konser musik band rock, seperti Linkin Park tahun 2011 lalu, dan yang terbaru Gun's n Roses saat manggung di MEIS Ancol. Dia rajin menghadiri konser meskipun menjabat di pemerintahan, baik sebagai Wali Kota Solo maupun sebagai Gubernur DKI.

Share:

Dapat Izin Jokowi Jadi Ketum Golkar, Airlangga Tunggu Munaslub

Dapat Izin Jokowi Jadi Ketum Golkar, Airlangga Tunggu Munaslub


Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut bahwa dirinya telah mendapat izin dari Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang ditahan KPK. Kini, Airlangga tinggal menunggu proses di internal partai berlambang beringin itu.

"Beberapa hari lalu saya sudah izin ke Jokowi dan sudah diizinkan. Dengan demikian, tinggal nunggu proses di internal Golkar. Dan sesuai rapat pleno kita tunggu dulu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Airlangga Hartarto mengaku akan menampung seluruh aspirasi dari para kader di daerah terkait penyelenggaraan munaslub untuk memilih ketua umum Golkar. Menurut dia, seluruh aspirasi dari para kader tentang munaslub harus disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Sesuai aspirasi yang muncul dari teman di daerah terkait munaslub harus disampaikan ke DPP. Setelah itu, DPP baru ambil sikap menyelenggarakan kegiatan tersebut," ujarnya.

Saat ditanya oleh para awak media apakah akan mundur dari jabatan sebagai menteri jika terpilih menjadi ketum Golkar, Airlangga enggan menanggapinya. "Kita bicaranya kan bertahap," ucap Airlangga Hartarto.

Munaslub

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap, penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) paling lambat pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai di awal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu, 26 November 2017.

Ia menjelaskan, tahapan pileg sudah mulai pertengahan 2018. Kalau munaslub harus diundur-undur, Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif (caleg) karena penandatanganan caleg bukan oleh pelaksana tugas (Plt), tetapi seorang ketua umum.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi), dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.


Share:

BI Soroti Dampak Pesatnya Teknologi Digital

BI Soroti Dampak Pesatnya Teknologi Digital


Bank Indonesia (BI) memasukkan perkembangan teknologi digital sebagai tantangan perekonomian nasional. Lantaran perkembangan tersebut memiliki sisi positif dan negatif.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, di satu sisi perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor.

"Tantangan struktural yang tidak kalah pentingnya datang dari pesatnya perkembangan ekonomi digital. Di satu sisi perkembangan ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti di media, ritel, maupun keuangan. Konsumen ditawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan yang belum ada sebelumnya," jelas dia dalam Pertemuan Tahunan BI di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Namun perkembangan ini memiliki risiko. Lantaran menganggu bisnis konvensial serta berpotensi mengurangi ketersedian lapangan kerja.

"Di sisi lain teknologi digital akan mengubah dan berpotensi mengganggu model bisnis konvensional, meningkatkan otomasi, dan berisiko mengurangi ketersedian lapangan kerja," ungkap Agus.

Di sektor keuangan, BI melihat teknologi digital memberikan kemudahan perluasan akses serta kecepatan transaksi dengan biaya murah. Namun, Agus bilang, risiko yang timbul juga semakin kompleks.

"Di sektor keuangan menawarkan perluasan akses kecepatan transaksi dan biaya yang murah. Namun risiko yang timbul semakin kompleks seperti adanya seperti pencucian uang, kemungkinan pendanaan terorisme, kejahatan cyber, risiko aspek perlindungan konsumen, serta risiko sistemik yang menggangu stabilitas sistem keuangan," kata dia.

Ini Arah Kebijakan BI pada 2018

Sebelumnya kebijakan Bank Indonesia (BI) akan tetap difokuskan pada stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan pada 2018. Sejumlah kebijakan akan ditempuh BI pada tahun depan.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, di bidang moneter, BI akan menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya. Kemudian, mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman.

"BI akan menyempurnakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata memperluas implementasi GWM rata-rata," kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan BI 2017, di Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Dia mengatakan, BI juga akan berhati-hati dalam menjaga nilai tukar. Dia menuturkan, BI akan menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya dan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar.

"Kami perkuat dengan upaya mengurangi ketergantungan mata uang tertentu. Memperkuat mitigasi risiko korporasi nonbank dalam melakukan pengelolan utang luar negeri dan mendorong bank domestik menyediakan instrumen lindung nilai yang efisien bagi korporasi," sambungnya.

Dalam mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, lanjut Agus, BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan menyusun strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan.

Di bidang makroprudensial, BI akan mengarahkan kebijakan pada penguatan resiliensi sistem keuangan terhadap risiko sistemik. Dia mengatakan, dari sisi likuiditas, BI akan mengimplementasikan Buffer Likuiditas Makroprudensial sebagai bentuk penyempurnaan GWM sekunder.

Dari aspek penguatan fungsi intermediasi, BI akan mengimplementasikan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan dari loan to funding ratio (LFR).

"Ke depan kami akan memperkuat kebijakan LTV melalui penerapan LTV secara targeted," tambahnya.

Di bidang sistem pembayaran, Agus menuturkan, kebijakan BI akan diarahkan membentuk ekosistem nontunai yang saling terhubung, inovatif, kompetitif dan melindungi penggunanya.

Sementara, di bidang pengelolaan rupiah, BI akan memastikan pemenuhan uang rupiah yang layak edar, dalam jumlah yang cukup dengan pecahan yang sesuai, dan terdistribusi ke semua wilayah Indonesia. Lalu, melindungi dari risiko uang palsu.

"Berbagai kebijakan tersebut akan kami koordinasikan dan selaraskan dengan pemangku kebijakan di pusat dan daerah," tutur dia.

Share:

Smartphone Pertama dengan Termometer Bakal Segera Dirilis?

Smartphone Pertama dengan Termometer Bakal Segera Dirilis?


Perusahaan teknologi Korea Selatan CrucialTec baru-baru ini meluncurkan modul sensor termometer berukuran mikro yang bisa dipasang di smartphone.

Berdasarkan laporan Herald Korea, perangkat tersebut mampu mengukur suhu tubuh seseorang dalam waktu 0,5 detik menggunakan aplikasi yang terhubung dengan smartphone tersebut.

Sejauh ini memang sudah banyak aplikasi smartphone yang mengklaim bisa menjalankan fungsi termometer tubuh, kendati begitu kemampuan tersebut masih berupa gimmick semata.

Dikutip dari Gizmochina, Selasa (28/11/2017), modul termometer yang dibesut itu menggunakan sistem microelectromechanical yang terintegrasi dan dinamai i-MEMS.

Dengan modul ini, perangkat akan mampu mengukur suhu tubuh manusia atau benda lain yang memiliki suhu antara -40 hingga 200 derajat Celcius.

Tidak disebutkan apakah modul ini mampu mengukur suhu tubuh hewan. Namun, karena suhu hewan berada di kisaran suhu yang bisa diukur, suhu tubuh hewan mungkin juga bisa diukur dengan modul tersebut.

Disebutkan pula, panas pada smartphone itu sendiri tidak akan mengganggu pengukuran suhu pada tubuh manusia atau benda yang diukur. Adapun sensor termometer dilekatkan di bagian dalam smartphone dan ke luar melalui modul di kover belakang.

Tanpa Kontak Langsung

Menariknya, teknologi ini dibuat tanpa kontak. Artinya, pengguna atau objek tak perlu melakukan kontak fisik langsung dengan sensor untuk bisa dibaca suhunya.

Cara ini disebut-sebut mampu mengurangi risiko infeksi atau penularan, seperti yang selama ini bisa terjadi pada termometer lainnya.

Sayangnya, belum ada indikasi kapan teknologi termometer ini akan diterapkan pada smartphone. Mungkinkah teknologi ini akan hadir di flagship smartphone terbaru Samsung?

Bisa jadi, setelah termometer di smartphone jadi tren, fitur ini bisa hadir di berbagai jenis smartphone, entah yang mahal atau murah sekalipun.

Share:

Wednesday, 29 November 2017

HEADLINE: Rudal Korut Ancam Washington DC, Perang Akan Berkobar?

HEADLINE: Rudal Korut Ancam Washington DC, Perang Akan Berkobar?


Korea Utara menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15 pada pukul 02.48, Rabu 29 November 2017. 

Sehari sebelumnya, sang pemimpin tertinggi mengeluarkan titah. "Peluncuran uji coba disetujui. Pelaksanaannya kala fajar 29 November! Tembakkan dengan gagah berani demi partai dan negara!," demikian perintah yang ditandatangani Kim Jong-un, yang disiarkan media corong Korut, KCNA, seperti dikutip dari FoxNews, Rabu malam. 

Foto Kim Jong-un, berkaca mata dan rambut disisir klimis ke belakang, sedang membubuhkan tanda tangan di atas kertas juga dirilis. 

Pihak Pyongyang mengklaim, itu adalah rudal terdahsyat yang mereka miliki. Lebih kuat dan bisa dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir besar. 

Korut mengklaim, Rudal Hwasong-15 mencapai ketinggian 4.475 kilometer, terbang sejauh 950 kilometer dalam waktu 53 menit, sebelum akhirnya jatuh di titik 250 kilometer dari pantai timur Jepang. 

Rudal itu, menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis, "Lebih tinggi dari yang sebelumnya sudah mereka luncurkan." Bos Pentagon itu menambahkan, Korea Utara kini telah menjadi ancaman bagi dunia.

Proyeksi lebih mengerikan disampaikan sejumlah ahli. "Jika diluncurkan pada lintasan rata, misil itu bisa menempuh jarak sejauh 13.000 km. Cukup untuk mencapai Washington DC," kata Scott Seaman, direktur biro Asia untuk firma konsultan Eurasia Group, seperti dikutip dari CNBC.

Sedangkan, David Wright, direktur program keamanan global untuk firma analis nonprofit Union of Concerned Scientist menyebut, "Rudal semacam itu akan memiliki jarak yang lebih dari cukup untuk mencapai Washington DC. Bahkan, sebenarnya mampu mencapai sebagian besar daratan Amerika Serikat."

Sebaliknya, Michael Elleman, analis rudal balistik untuk 38 North -- program milik Institut AS-Korea di Johns Hopkins University mengatakan, peluncuran tersebut justru menunjukkan, Korut hanya sedikit lebih maju dalam pengembangan teknologi ICBM.

"Masih banyak tes yang harus dilakukan untuk memastikan kinerja dan keandalan misil," kata Elleman seperti dikutip dari USA Today.

Ia menambahkan, kemampuan rudal Korut masuk kembali ke atmosfer masih dipertanyakan. Padahal teknologi tersebut sangat penting untuk mengirimkan hulu ledak ke sasaran.

"Masih perlu waktu bagi Korea Utara untuk memiliki ICBM yang bisa mencapai daratan Pantai Barat AS, meski mereka terus maju," kata dia.

Senada, Chad O’Carroll, direktur pelaksana perusahaan riset dan analisis Korea Risk Group mengatakan, meski Pyongyang mengklaim rudal balistik antarbenua mereka telah siap, itu bisa saja berarti mereka siap untuk memulai produksi massal Hwasong-15.

Tidak jelas apakah telah menguasai teknologinya untuk membuat miniatur hulu ledak nuklir.

Sejauh ini wilayah Amerika Serikat masih aman. Komando Pertahanan Udara Amerika Utara atau North American Aerospace Defense Command (NORAD) mengatakan, rudal yang diluncurkan Korut Rabu dini hari tak menghadirkan ancaman bagi AS.

"Tak ada ancaman bagi Amerika Utara, teritori kita (AS), atau pihak sekutu, kata juru bicara Pentagon, Kolonel Robert Manning kepada Fox News.

Uji coba rudal terbaru Korut memicu kecaman dunia. Korea Selatan bahkan langsung meresponsnya dengan meluncurkan salah satu rudal balistiknya. 

Bagi sejumlah pihak, peluncuran yang dilakukan oleh Korea Utara itu tak hanya menunjukkan kemajuan teknologi rudal mereka. 

Setidaknya ada dua hal yang ingin disampaikan pihak Kim Jong-un: ancaman rudal Korut semakin nyata dampaknya bagi Amerika Serikat. Kemudian, mereka tak sudi bernegosiasi. 

Beberapa bulan lalu, diplomat top Amerika Serikat yang menangani isu Semenanjung Korea, Joseph Yun pernah mengatakan bahwa negaranya siap membuka pintu dialog dengan Korea Utara, jika Pyongyang sepakat untuk menunda seluruh peluncuran misil selama 60 hari.

Uji coba rudal 29 November, berjarak sekitar 74 hari dari tes terakhir yang dilakukan Korea Utara pada 15 September 2017.

Dengan meluncurkan rudal, Korut tak hanya menantang AS, tapi juga memalingkan muka dari China dan Rusia, para sekutunya yang juga mendukung proposal damai.

Perang Jadi Solusi Final?

Bahkan ketika rudal Korea Utara masih meluncur di angkasa, kabar soal provokasi terbaru Pyongyang sudah sampai ke telinga Donald Trump. Ia pun segera menggelar rapat darurat.

"Kami akan mengurusnya ... Ini adalah situasi yang akan ditangani," kata Donald Trump, beberapa jam usai peluncuran rudal Korut.

Tak berapa lama kemudian, Presiden ke-45 AS itu 'berkicau' lewat akun Twitter pribadinya. "Usai peluncuran rudal Korea Utara (29 November), sangatlah penting bahwa anggaran kita dialirkan untuk mendanai pemerintah dan militer!"

Belakangan, Trump mengancam, sanksi baru akan dijatuhkan pada Korut.

Seperti dikutip dari Time, Rabu 29 November 2017 malam, dalam pembicaraan dengan pemimpin China, Presiden Xi Jinping ia meminta agar Beijing menggunakan segala macam cara untuk mengembalikan Korut ke jalur denuklirisasi.

"Pembicaraan terkait aksi provokatif Korut. Sanksi tambahan akan dijatuhkan pada Korea Utara hari ini. Situasi ini akan ditangani!," kata Trump.

Presiden Donald Trump juga telah menjalin komunikasi diplomatik dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe serta Presiden Korea Selatan Moon Jae-in terkait isu rudal Korea Utara.

Utusan AS untuk PBB Nikki Haley dan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan juga telah meminta sebuah pertemuan Dewan Keamanan darurat pada Rabu 29 November 2017 waktu setempat.

Seperti dikutip dari CNN, sikap Donald Trump -- yang tak sekeras sebelumnya -- mungkin adalah suatu langkah terkalkulasi karena tak ingin terjebak dalam arus retorika agresif Kim Jong-un.

Atau bisa pula, tanggapan Trump yang cenderung relatif halus itu mencerminkan bahwa sesungguhnya sang presiden, tak hanya kehilangan retorika agresifnya, namun juga mengalami kekurangan opsi dalam menangani Korea Utara.

"Tak ada yang berubah. Kami sudah lakukan pendekatan serius, tapi tak berubah," kata Trump.

Sang miliarder nyentrik diduga dalam posisi dilematis. Peluncuran rudal Korea Utara pada 29 November menjadi bukti kuat bahwa langkah diplomasi yang selama ini dilakukan oleh AS tak kunjung membuahkan hasil -- yakni melucuti program pengembangan serta teknologi rudal nuklir Korut.

Maka, jika diplomasi takkan menghasilkan hasil positif, maka diprediksi, Donald Trump akan mempertimbangkan opsi militer demi menghentikan krisis rudal dan nuklir Korea Utara.

Penerapan opsi militer akan menjadi pengambilan keputusan yang paling high profile atau menarik perhatian publik, yang pernah dilakukan oleh seorang presiden sebuah negara sejak Perang Dunia II berakhir.

Opsi itu juga diprediksi akan menarik perhatian serta partisipasi negara internasional lainnya (seperti koalisi AS, China, dan Rusia), yang diprediksi akan memicu konflik bersenjata berskala besar, bahkan mengglobal. 

Di sisi lain, Donald Trump mungkin terpaksa harus menerima Korut sebagai salah satu negara pemilik misil balistik berhulu ledak nuklir, yang sewaktu-waktu mampu mengirimkannya ke Negeri Paman Sam.

Opsi Perang Masih Terbuka

Namun, opsi perang ternyata masih terbuka. "Jika kami harus berperang demi menghentikan (krisis rudal dan nuklir Korut) itu, maka kami akan melakukannya," kata Senator Lindsey Graham, Anggota Senat AS dari Partai Republik yang mewakili Negara Bagian Carolina Selatan.

"Jika perang berlangsung dengan Korea Utara, hal itu terjadi karena Korut yang menyulutnya. Kami akan berperang jika hal-hal itu (krisis rudal dan nuklir Korut) tidak berubah," tambah Senator Lindsey Graham.

Kendati demikian, menurut dia, opsi militer dan berperang bukan pilihan utama AS.

"Saya tak ingin berperang. Dia (Trump) tak ingin berperang. Tapi kami tak akan membiarkan pria gila di Korea Utara itu (Kim Jong-un) memiliki rudal dengan kapabilitas yang mampu menyerang daratan AS."

"Trump siap (untuk berperang) jika dibutuhkan, guna menghancurkan rezim Korut demi melindungi Amerika Serikat. Jika Trump harus memilih untuk menghancurkan rezim Korea Utara atau membiarkan Korut menghancurkan daratan AS, maka Trump akan memilih menghancurkan rezim Korea Utara," tambahnya.

Korea Utara sendiri bersikukuh tak ingin melucuti persenjataan rudal dan nuklirnya. Kim Jong-un percaya, ia membutuhkan senjata pemusnah massal untuk bertahan.

Seperti dikutip dari Sky News, sejumlah diktator lain yang mundur dan menghentikan program nuklir mereka, dilengserkan Barat dan berakhir di peti mati: Saddam Hussein dan Moammar Khadafi.

Pasca-peluncuran senjata nuklir Korut, Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson mengatakan, opsi diplomatik untuk mengakhiri krisis nuklir Korea Utara masih tetap terbuka. Setidaknya sampai saat ini.

Share:

Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik ke Arah Timur

Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik ke Arah Timur


Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik pada Rabu dini hari waktu setempat.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (Joint Chiefs of Staff).

Seperti dikutip dari CNN, Rabu (29/11/2017), saat informasi tersebut diumumkan, rudal Korea Utara diperkirakan masih dalam posisi terbang.

"Korea Utara menembakkan rudal balistik yang belum diketahui jenisnya pagi ini dari Pyongsong, Pyongan Selatan. Misil itu mengarah ke timur," kata pejabat Kepala Staf Gabungan Korsel.

"Kepala staf gabungan sedang menganalisis lebih jauh terkait rudal tersebut bersama pihak Amerika Serikat."

Sebelumnya, pejabat pertahanan dan intelijen AS dilaporkan bertanya-tanya mengapa pemimpin Korut, Kim Jong-un tak melakukan uji coba rudal balistik selama hampir dua bulan.

Sebelum uji coba terakhir Rabu ini, Korea Utara telah meluncurkan 22 misil tanpa hulu ledak aktif, dalam 15 uji coba sejak Februari 2017.

Pejabat AS mengatakan Korea Utara terus mengembangkan rudal, bahan bakar roket dan mesinnya, serta sistem target dan pandu misil.

Pihak Washington DC memperkirakan, Pyongyang mungkin dapat menempatkan sebuah hulu ledak mini di sebuah rudal sekitar tahun 2018.

Jika itu benar terjadi, secara teoritis, Korea Utara bisa meluncurkan misil berhulu ledak di atasnya, yang bisa menyerang AS.

Share:

Tes Nuklir Korea Utara Picu Gempa yang Tewaskan Puluhan Orang

Tes Nuklir Korea Utara Picu Gempa yang Tewaskan Puluhan Orang


Pada Minggu 3 September 2017, Korea Utara menggelar uji coba bom hidrogen yang memicu gempa dengan kekuatan 6,3 skala Richter (SR).

Bagi rezim Kim Jong-un, itu adalah sebuah prestasi. Sementara bagi dunia, hal tersebut adalah ancaman. Tak hanya itu, belakangan terkuak, sejumlah warga Korut menjadi 'tumbalnya'.

Uji coba nuklir berdaya ledak tinggi memicu guncangan kuat berdurasi selama delapan menit. Akibatnya, sejumlah gedung di sejumlah desa di Provinsi Hamgyong runtuh, termasuk sebuah sekolah yang dekat dengan lokasi tes bom hidrogen di Punggye-ri.

Dilaporkan, puluhan orang tewas dan lebih dari 150 anak-anak luka-luka. Keberadaan korban jiwa tersebut diungkap oleh kelompok pembelot bernama South and North Development.

Menurut mereka, rezim Kim Jong-un dituduh tak memberikan peringatan kepada warga lokal soal uji coba tersebut. Anak-anak berada di dalam ruang kelas saat gempa akibat uji coba nuklir mengguncang.

Sementara itu, sejumlah tentara yang menderita akibat efek radiasi membanjiri rumah sakit pasca uji coba.

Pemerintah kemudian menginstruksikan para petani yang terdampak untuk memanen tanaman, alih-alih memperbaiki kerusakan yang timbul.

"Para petani bahkan tak terpikir untuk memperbaiki kerusakan karena mereka sibuk memanen tanaman, padahal sudah tiga bulan berlalu sejak rumah-rumah mereka rusak," kata sumber pembelot Korea Utara, seperti dikutip dari Daily Mail, Senin (27/11/2017).

"Para petani yang rumahnya rusak tinggal di penampungan atau menumpang tetangga yang kediamannya relatif tak rusak berat."

Sejumlah ahli mengklaim, Kim Jong-un sedang mempersiapkan minatur hulu ledak nuklir yang bisa mencapai daratan Amerika Serikat dalam hitungan pekan.

Negara paling menutup diri di muka Bumi itu diyakini kian dekat menuju status kekuatan nuklir, meski dalam empat bulan terakhir uji coba rudal makin sedikit dilakukan.

Namun, peningkatan kekuatan uji coba nuklir Korut bisa berarti programnya bisa berlangsung tanpa ledakan, demikian Tetsuo Sawada, yang merupakan asisten profesor di Tokyo Institute of Technology.

Sawada mengatakan, Korut telah mencapai level baru teknologi nuklir yang memungkinkannya mengembangkan senjata pemusnah massal tanpa tes.

"Korea Utara terus meningkatkan teknologinya dan sekarang telah mencapai tingkat di mana, menurut perkiraan saya, tidak perlu lagi melakukan peledakan nuklir untuk menguji dan mengembangkan senjata yang relevan," kata dia kepada kantor berita Rusia TASS awal bulan ini. 

"Saya yakin, uji coba terakhir, yang keenam, berhasil. Pakar ahli memperkirakan kekuatan senjata Korut setara dengan 250 kiloton TNT."

Memicu Tanah Longsor

Uji coba bom hidrogen Korea Utara pada 3 September 2017 juga diyakini menyebabkan sejumlah tanah longsor. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah citra satelit setelah uji coba itu dilangsungkan.

Uji coba tersebut dilakukan di situs uji coba nuklir Punggye-ri yang berlokasi di bawah tanah.

Dikutip dari BBC, Rabu (6/9/2017), kelompok analis yang berfokus pada isu Korea Utara, 38 North, mempublikasikan sejumlah gambar yang memperlihatkan sejumlah efek di situs tersebut setelah uji coba bom tersebut dilakukan.

Saat bom hidrogen diledakkan, gempa 6,3 skala Richter dirasakan di sepanjang perbatasan Korea Utara dengan China.

Kelompok 38 North mengatakan, citra satelit itu memperlihatkan sejumlah longsor serta banyak tanah yang hancur akibat gempa tersebut.

Menurut kelompok itu, hal tersebut dapat dilihat di dekat Gunung Mantap, titik tertinggi di situs uji coba itu.

"Efek tersebut lebih parah dan luas dibanding lima uji coba yang dilakukan Korea Utara sebelumnya," ujar 38 North dalam situsnya.

Sejumlah ahli meyakini bahwa uji coba bom nuklir itu menyebabkan runtuhnya terowongan bawah tanah di Punggye-ri, Korea Utara.

Bom 3 September itu diyakini berkekuatan 50 hingga 120 kiloton. Kekuatan tersebut, tiga kali lebih besar dibanding bom yang yang menghancurkan Hiroshima pada 1945.

Berdasarkan laporan South China Morning Post, awal pekan ini ilmuwan China memperingatkan bahwa Gunung Mantap akan melepaskan radiasi jika uji coba nuklir kembali dilakukan.

Share:

Kuba Diam-Diam Mendukung Kim Jong-un?

Kuba Diam-Diam Mendukung Kim Jong-un?


Kuba diam-diam memberi isyarat mendukung Korea Utara dalam perseteruan yang kian meningkat antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.

Menteri Luar Negeri Kuba dan Korea Utara bertemu pada hari Rabu untuk memperkuat aliansi antara negara mereka melawan tuntutan "sepihak dan sewenang-wenang" Trump. Dengan demikian, keduanya seperti menghidupkan kembali persahabatan era Perang Dingin. Demikian seperti dikutip dari Newsweek pada Jumat (24/11/2017).

Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah mengancam Korea Utara dengan "kehancuran total" jika negara itu menolak untuk mengekang program rudal nuklirnya. Ketegangan antara AS dan Korea Utara juga meningkat kala kedua negara saling memberikan julukan yang bombastis.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla menyerukan "penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan kebebasan".

Kuba juga meminta AS untuk tidak mencampuri urusan Kim Jong-un, karena Havana dan Pyongyang tidak pernah mengurusi Washington.

Aliansi Havana dan Pyongyang muncul saat Korea Utara semakin terisolasi dari masyarakat internasional karena ancaman nuklirnya terhadap AS berlanjut.

"Kami sangat menolak daftar (negara sponsor terorisme), sebutan unilateral dan kesewenang-wenangan yang ditetapkan oleh pemerintah AS yang menjadi dasar penerapan tindakan pemaksaan yang bertentangan dengan hukum internasional," kata Parrilla dalam sebuah pernyataan.

Beberapa hari lalu, Trump menambahkan Korea Utara dalam daftar negara yang mensponsori terorisme.

Namun, para ahli memperingatkan bahwa langkah AS itu tidak akan banyak memengaruhi program nuklir Kim Jong-un.

Keputusan pemerintah AS tersebut diambil lima bulan setelah Otto Warmbier, seorang mahasiswa Amerika, meninggal setelah dipenjara Korea Utara lebih dari setahun.

Setelah memasukkan Korea Utara dalam daftar sponsor terorisme, Pyongyang dengan cepat menyerang Trump, memanggilnya "gembong segala jenis terorisme" dan menuduh dia tidak dapat mencegah terorisme di negaranya sendiri.

"Ini adalah provokasi serius dan pelanggaran keras terhadap negara kita yang bermartabat," kata seorang juru bicara Korea Utara kepada KCNA. 

Trump baru saja kembali dari perjalanan 12 hari ke Asia, di mana dia sangat fokus pada meningkatnya ketegangan akibat program nuklir dan uji coba rudal jarak jauh Korea Utara. AS telah berupaya memutuskan hubungan perdagangan internasional dengan Korea Utara.

Pada pekan lalu, Sudan mengumumkan akan mengakhiri hubungan perdagangan dan militer dengan Korea Utara. Sementara Mesir, Uganda, Filipina, Meksiko, Peru, Kuwait, dan Spanyol mengusir diplomat Korea Utara pada bulan September menyusul uji coba nuklir keenam yang dilakukan oleh Kim Jong-un.

'Dua Sejoli' Sisa Perang Dingin

Kuba dan Korea Utara adalah yang terakhir di dunia yang mempertahankan ekonomi dan pemerintahan bergaya Soviet. Meskipun di bawah Presiden Raul Castro, negara Karibia itu telah mengambil beberapa langkah kecil menuju komunisme China yang berorientasi pasar.

Kuba mempertahankan kedutaan di Korea Utara, tapi perdagangan umum hampir secara eksklusif dilakukan dengan Korea Selatan.

Tahun lalu, perdagangan dengan Seoul adalah US$ 67 juta dan dengan Utara hanya US $ 9 juta, menurut pemerintah Kuba.

Korea Utara membela program persenjataannya sebagai pertahanan yang diperlukan untuk melawan rencana AS menyerang negara mereka.

Amerika Serikat, yang memiliki 28.500 tentara di Korea Selatan, menyangkal adanya niat semacam itu.

Share:

Dicap Negara Sponsor Terorisme oleh AS, Korea Utara Meradang

Dicap Negara Sponsor Terorisme oleh AS, Korea Utara Meradang


Korea Utara merespons dengan marah kebijakan pemerintahan Donald Trump yang memasukkannya dalam daftar negara sponsor terorisme. Pyongyang menyebut langkah tersebut merupakan provokasi serius.

Dalam pernyataannya pada Rabu waktu setempat, Pyongyang juga menegaskan bahwa menempatkan negara mereka dalam "daftar hitam" hanya akan memperkuat tekad mereka untuk mengembangkan program senjata nuklir.

"Tentara dan negara kita gusar dan marah terhadap gangster keji yang berani memasukkan nama negara kita yang suci dalam daftar 'teroris' menyedihkan ini," ungkap media resmi pemerintah Korut, KCNA, mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (23/11/2017).

Beberapa analis mengatakan, kebijakan AS tersebut tidak akan menghalangi Korut untuk mengejar kemampuan nuklirnya justru akan semakin mendorong jauh dialog potensial terkait denuklirisasi.

Sebelumnya, Korea Utara juga sempat masuk daftar negara sponsor terorisme. Namun pada 2008, George W. Bush menghapusnya sebagai bagian dari langkah untuk mempromosikan dialog dengan negara itu.

Juru bicara Kemlu Korea Utara mengatakan, label sebagai sponsor terorisme yang diberikan AS hanyalah merupakan "alat otoritarianisme gaya Amerika yang dapat diberlakukan atau dihapuskan sewaktu-waktu, sesuai dengan kepentingan mereka."

"AS akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang diakibatkan oleh provokasinya yang lancang terhadap Korut," ungkapnya.

Trump: Korut Mendukung Terorisme Internasional

Trump pada hari Selasa lalu mengatakan bahwa Korut tidak hanya mengancam dunia dengan "pengrusakan nuklir", tapi juga bertanggung jawab karena berulang kali mendukung "tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di luar negeri."

Ketegangan antara AS dan Korut meningkat sejak Trump menjabat pada Januari 2017. Ia mengancam akan "menghancurkan Korut" jika negara itu mengancam AS dan sekutu-sekutunya.

Korut selama ini beralasan bahwa pihaknya membutuhkan senjata nuklir demi mencegah invasi AS. Sementara, pejabat AS meyakini bahwa Pyongyang selangkah lagi menuju pengembangan rudal balistik berkekuatan nuklir yang mampu menyerang AS. Washington bersumpah tidak dapat menolerir Pyongyang sebagai kekuatan nuklir.

Sementara itu, pada 21 November, AS kembali menjatuhkan sejumlah sanksi baru terhadap Korut. Sanksi baru menyasar sejumlah firma transportasi perkapalan, distribusi barang dan perdagangan yang dioperasikan oleh entitas bisnis Korut dan China.

Share:

Tuesday, 28 November 2017

Jokowi Sebut Daya Beli Masyarakat Tak Turun, Ini Buktinya

Jokowi Sebut Daya Beli Masyarakat Tak Turun, Ini Buktinya


Isu turunnya daya beli masyarakat menjadi hal yang ramai dibicarakan beberapa waktu terakhir. Namun hal tersebut secara langsung dibantah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyatakan, jika melihat data yang ada, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika pada tahun ini hanya tumbuh 2,9 persen, pada tahun ini PPN mampu tumbuh 12,1 persen.

"Kalau ada yang menyampaikan daya beli kita melemah, angka yang saya peroleh menunjukkan tidak. Penerimaan PPN dibandingkan periode yang sma tahun lalu yang tumbuh 2,9 persen. Ini PPN, sekarang tumbuhannya 12,1 persen," ujar dia dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Dengan pertumbuhan penerimaan PPN yang signifikan ini, lanjut Jokowi, membuktikan jika terjadi peningkatan transaksi di masyarakat. ‎"PPN ini artinya ada transaksi di situ, karena pajak pertambahan nilai, artinya ada transaksi di situ. Artinya ada jual beli di situ,"‎ lanjut dia.

‎Selain itu, pertumbuhan kuartal III 2017 ini juga dinilai cukup berkualitas. Hal tersebut lantaran adanya kontribusi ekspor dan jasa yang sebesar 17,27 persen. Kemudian diikuti dengan investasi sebesar 7,11 persen.

Sementara di sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan jasa komunikasi yang sebesar 9,80 persen. Diikuti jasa lainnya sebesar 8,71 persen‎. Sektor transportasi dan pergudangan juga tumbuh cukup signifikan 8,25 persen‎ serta jasa perusahaan 8,07 persen.

"Yang di bawah 5 persen memang konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,93 persen dan konsumsi pemerintah yang 3,4 persen‎. Angka ini memang harus kita pakai dalam buat kebijakan sehingga betul-betul policy yang kita putuskan betul-betul tepat," kata dia.

Jokowi: Kondisi Sekarang Berbeda dengan Masa Lalu

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kondisi ekonomi yang terjadi pada saat ini tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun lalu. Namun, perubahan-perubahan yang terjadi menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.

‎"Saya hanya ingin sedikit menyampaikan, kondisi sekarang, situasi sekarang adalah situasi yang new normal. Orang banyak sering membanding-bandingkan dengan masa lalu," ujar dia pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2017 di Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Dia mencontohkan, pada periode 2011-2012, Indonesia mengalami ledakan harga komoditas. Akibatnya pada saat itu konsumsi rumah tangga berada di kisaran 7 persen. Sedangkan saat ini konsumsi rumah tangga di dalam negeri hanya mencapai 4,93 persen-4,95 persen.

"Ini profil yang ada sekarang, karena memang berbeda‎. Untuk dunia, ekonomi dunia dulu tumbuh 5 persen, sekarang 3 persen.‎ Tiongkok dulu tumbuh 12 persen sekarang 6 koma sekian persen.‎ Ini perbedaan yang harus kita pahami agar dalam mengambil‎ kebijakan kita tidak salah. Banyak parameter berbeda, angka juga berubah," kata dia.

Selain itu, Jokowi menuturkan perubahan ini juga terjadi pada ‎model bisnis baru yang mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, belum lama ini Indonesia diramaikan dengan hal yang berkaitan dengan daya beli dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

"Kita tidak sadar sekarang banyak mode bisnis baru sehingga pola konsumsi berubah. Dulu orang suka belanja ke mal, ke toko, sekarang orang konsumsinya berada pada dunia wisata, suka pelesir. Pergeseran seperti ini yang juga harus kita mengerti dan pahami bahwa ada perubahan. Juga dari offline ke online.Ini perubahan yang mau tidak mau kita terima," ujar dia.

Share:
Keluarga Besar Marga Sun. Powered by Blogger.

Breaking News

KAMI MENYEDIAKAN GAME LIVE CASINO TERBARU DI https://bit.ly/2pLGSsO SILAHKAN DAFTAR YA.. SALAM KEMENANGAN YA BOSKU

Blog Archive