Wednesday, 31 August 2016

Di Sidang Sanusi, Kepala Bappeda Tuti Kusumawati Kembali Ungkap Keterlibatan M Taufik


Di Sidang Sanusi, Kepala Bappeda Tuti Kusumawati Kembali Ungkap Keterlibatan M Taufik


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuti Kusumawati menceritakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Menurut dia, sebelum rapat pembahasan, Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik sempat memanggilnya secara pribadi.

"Iya, kami diberi dua lembar masukan untuk tambahan penjelasan pasal oleh Pak Taufik. Saya dipanggil duduk di sebelahnya, disodori dua kertas itu. Itu jujur saya kaget juga," ujar Tuti.

Hal itu disampaikan Tuti ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi dengan terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (31/8/2016).

Menurut dia, dua lembar dokumen tersebut berisi berbagai masukan terkait raperda.

Salah satunya adalah mengenai pasal kerjasama yang membahas tambahan kontribusi.

Tuti mengatakan, Balegda ingin mengubah rumusan penjelasan pasal itu.

Ia mengatakan bahwa Taufik mengusulkan untuk mengubah rumusan penjelasan Pasal 110 ayat 5 yang semula "cukup jelas" menjadi "tambahan konstribusi adalah kontribusi yang dapat diambil di awal dengan mengonversi dari kontribusi (yang 5 persen), yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara gubernur dan pengembang".

Tuti kaget dengan adanya usulan itu. Sebab, kata dia, itu artinya berbeda dengan usulan pihak eksekutif yang menginginkan tambahan kontribusi 15 persen dikali nilai jual objek pajak (NJOP) dikali luas lahan yang dapat dibuat.

Jika mengikuti usulan Balegda, maka tambahan kontribusi justru berkurang.

"Jadi ini beda dari usulan kami. Kami kan rumusnya 15 persen kali NJOP kali luas lahan yang dapat dibuat. Kalau itu kan beda dengan yang kami usulkan, jadi berkurang, Pak," ujar Tuti.

Ketika disodorkan dua lembar kertas itu, Tuti mengatakan kepada Taufik bahwa tambahan kontribusi merupakan domain Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat.

Gamal yang juga hadir dalam ruangan itu akhirnya dipanggil oleh Tuti. Dalam sidang hari ini, Gamal yang juga menjadi saksi itu membenarkan keterangan tersebut.

"Ketika itu kami bilang bahwa kami enggak bisa membuat keputusan. Kami akan lapor Pak Gubernur dulu," ujar Gamal.

Dalam kasus ini, Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Suap tersebut terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Selain itu, Sanusi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 45 miliar atau tepatnya Rp 45.287.833.773,00.

Share:

Ikke Nurjannah Kaget Usai Ketemu Ahok, Ternyata Kesannya Tidak Seperti Yang Ia Duga


Ikke Nurjannah Kaget Usai Ketemu Ahok, Ternyata Kesannya Tidak Seperti Yang Ia Duga


Hanya karena sebatas melihat di televisi, penyanyi dangdut Ikke Nurjanah sempat membayangkan sesuatu yang tidak-tidak sebelum bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta,

"Saya kan biasa lihat biasanya di TV mulu ya. Aku sebelum ketemu sempat membayangkan seperti apa ya, tapi pas masuk ya sudah natural begitu saja," kata Ikke usai berkunjung ke kantor Ahok di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Kedatangan Ikke adalah untuk bertamu dengan maksud meminta restu gubernur sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk mensosialisasikan musik dangdut pada September 2016 di beberapa universitas di empat kota.

Selama berbincang dengan mantan Bupati Belitung Timur tersebut, Ikke mengaku banyak bertukar cerita. Dari awalnya berbicara musik hingga melebar ke politik dan balik lagi ke musik.

"Beliau terbuka, banyak memberikan masukan-masukan. Beliau sama musik, asyik, dan cair," ucapnya.

Padahal, kata Ikke, dia sempat mengira bahwa komunikasi dengan Ahok akan terkesan kaku.

"Saya kan orang seni, kalau ketemu seorang pejabat bahasanya suka gimana ya. Tapi sekarang banyak pejabat yang sudah merespons. Aku dapat suasana cair, dan bisa tektok ngomong sama Pak Ahok," ucapnya.

Share:

Dengan Nada Tinggi, Anak Magang Ini Tiba Tiba Ajak Ahok Duel Satu Lawan Satu Lantaran...


Dengan Nada Tinggi, Anak Magang Ini Tiba Tiba Ajak Ahok Duel Satu Lawan Satu Lantaran...


Ada hal menarik ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru saja tiba di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (31/8/2016) pagi.

Ahok dihadang oleh seorang pendaftar program magang di kantor Gubernur DKI Jakarta. Pria bertubuh tinggi besar yang menghadang Ahok itu diketahui bernama Anogo Halim. Dia memprotes permohonan magangnya yang tidak ditindaklanjuti oleh para staf Ahok.

Anogo terlihat menyerahkan surat dan meminta Ahok membubuhkan tanda tangan di kertas tersebut.

"Enggak apa-apalah saya ditolak. Saya besok sudah balik Medan dan saya minta Pak, saya minta tanda tangan Bapak di sini. Tanda tangan di tangan, di tangan saya, agak kuat sedikit, biar saya rasakan sakitnya, Pak," kata Anogo kepada Ahok.

Ahok pun menuruti permintaan Anogo. Sementara itu, staf, ajudan, staf pengamanan dalam yang mengerubuti Ahok terlihat tertawa melihat tindakan Anogo.

Setelah Ahok menandatangani kertasnya, Anogo berterima kasih kepada Ahok.

"Kapan pun dikasih kesempatan (magang), saya siap, Pak. Kalau mau duel pun, saya siap, Pak! Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf saya sedikit lancang," kata Anogo.

Anogo lalu berpamitan kepada Ahok karena hendak pulang ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara.

Seusai mengadu kepada Ahok, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan itu menjelaskan alasannya ingin mengikuti program magang di Balai Kota Jakarta. Dia mengatakan, usianya sudah mendekati usia maksimal persyaratan magang, atau 35 tahun. Karena itulah, ia berminat magang bersama Ahok.

Adapun bidang yang diminatinya adalah pengaduan masyarakat, perizinan, dan manajemen wilayah. Ia mengaku telah menyerahkan dokumen persyaratan magang kepada Ahok. Kemudian, Ahok mendisposisinya kepada staf untuk ditindaklanjuti.

Namun, kata dia, staf tersebut sudah menolaknya, padahal belum melihat dokumen yang diserahkan.

"Saya akan tetap fight untuk periode yang akan datang karena saya rasa hingga saat ini saya enggak mau memuja beliau (Ahok). Cuma saya rasa, (Ahok) adalah yang terbaik di antara yang terburuk mungkin sampai saat ini. Saya rasa itu saja," kata Anogo.

Share:

Pencalonan Sandiaga Uno Terancam Dibatalkan Gara Gara Kasus Memalukan Satu Ini


Pencalonan Sandiaga Uno Terancam Dibatalkan Gara Gara Kasus Memalukan Satu Ini


Partai Gerindra diminta berpikir ulang mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Sebab, sosok Sandiaga Uno dianggap memiliki banyak masalah.

Sebut saja dugaan kasus korupsi, kasus penipuan hingga kasus pelecehan terhadap seorang artis dangdut.

"Sebaiknya, Gerindra berpikir ulang sebelum telanjur," ujar Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto dalam pernyataannya, Selasa(30/8/2016).

Menurut Sugiyanto apabila seorang kandidat kepala daerah bermasalah maka akan sangat rentan menjadi bulan-bulanan lawan politik.

“Jika calon banyak masalah ini akan sangat rawan dan bisa menjadi serangan dari kubu lawan. Tentu ini akan mematikan langkah bagi cagub itu sendiri,” kata Sugiyanto.

Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar penegak hukum untuk kembali memeriksa bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Depo Minyak Pertamina di Banten, yang merugikan negara US$6,4 juta.

“Penegak hukum harus berani dan kasus ini harus tetap jalan. Jangan dipetieskan,” kata Boy biasa disapa.

Boy pun menilai, semua orang yang dianggap tahu dalam kasus itu harus dimintai keterangan. Penegak hukum jangan tebang pilih. Dan kasus itu harus transparan. Apalagi, Sandiaga akan maju di Pilkada DKI.

“Ini harus dibuka ke publik, agar jelas bagaimana kasusnya. Jangan sampai jika terpilih, justru akan menjadi beban bagi dirinya apalagi bagi rakyat Jakarta,” tandasnya.

Share:

Monday, 29 August 2016

Ini Kata Kata Rasis KH Luthfi Bashori Dedengkot Komandan NU Garis Lurus Kepada Ahok


Ini Kata Kata Rasis KH Luthfi Bashori Dedengkot Komandan NU Garis Lurus Kepada Ahok


Saat Ini ada kelompok yang ingin menggerogoti alias ingin menghancurkan Ormas Islam terbesar Indonesia yaitu NU ( Nahdlatul Ulama) dari dalam

Mereka ini menamakan dirinya sebagai  "kelompok NU Garis Lurus"  atau kalau meminjam istilahnya pengamat media sosial denny siregar mereka ini adalah kelompok NU garis ngaceng ( lurus)

Kelompok NU garis lurus ini saat pilpres lalu adalah loyalis pasangan capres & cawapres dengan nomor urut satu , maklum mereka mendukung prabowo sebab mereka ini ( NU GL)  menuduh jokowi sebagai antek asing dan kelompok Islam syiah

Lantaran jagoannya kalah telak , kelompok NU GL ini hingga kini memendam rasa sakit hati yang tidak berkesudahan dan terus terusan menyerang siapa saja yang menjadi pendukung Jokowi dan ahok

Dari segi amaliyah kelompok NU GL memang Aswaja ( ahlus sunnah wal jamaah) namun dari segi pemikiran kelompok ini tak ubahnya dengan kelompok Wahabi yang gemar memaki maki budaya bangsa nenek moyang sendiri

Salah satu dedengkot komandan NU garis lurus yaitu KH. Luthfi Bashori, baru baru ini sudah mulai ikut ikutan mengeluarkan fatwa Rasis bahwa memilih seorang non muslim seperti ahok sebagai Gubernur DKI adalah sebuah pengkhianatan dan haram buat kaum muslimin

Berikut ini fatwa rasis Komandan NU Garis Lurus KH. Luthfi Bashori Kepada ahok sebagaima dikutip islamnkri.com dari media media anti ahok:

KH. Luthfi Bashori menegaskan bahwa umat Muslim yang mendukung orang kafir menjadi pemimpin berarti telah menentang firman Allah.

Di dalam Alquran banyak ayat yang secara tegas melarang umat Islam memilih pemimpin kafir, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

Menurut Kyai Luthfi, umat Islam di Indonesia itu jumlahnya mayoritas, jadi tidak ada yang namanya 'situasi darurat' dalam memilih pemimpin di NKRI ini. "Setiap individu Muslim wajib memilih pemimpin sesama muslim, termasuk saat pilkada di DKI Jakarta," jelasnya kepada Suara Islam Online, Kamis (25/8/2016).

Terkait sikap Ketua Tim Pemenangan Ahok, Nusron Wahid yang memimpin acara khataman Alquran saat peresmian posko pemenangan Ahok, menurut Kyai Luthfi hal tersebut merupakan pengkhianatan.

"Muslim yang ikut menjadi anggota tim pemenangan Ahok, maka termasuk bentuk pengkhianatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW serta kepada seluruh umat Islam Indonesia," tegasnya.

Share:

Kualat, Mega Tendang Bambang D.H. Dari Jabatan Ketua PDIP DKI Jakarta Usai Nyinyir Sama Ahok


Kualat, Mega Tendang Bambang D.H. Dari Jabatan Ketua PDIP DKI Jakarta Usai Nyinyir Sama Ahok


Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baru saja mencopot Bambang Dwi Hartono dari jabatan pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta. Pencopotan tersebut terjadi pada Senin siang hari ini.

 “Tadi siang (pencopotannya),” kata Bambang saat dihubungi Tempo melalui pesan pendek, Senin, 29 Agustus 2019.

Pengganti Bambang dalam jabatan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta adalah Adi Wijaya. Sebelumnya, Adi menjabat Bendahara DPD PDIP DKI Jakarta.

Tahun ini, sudah dua kali terjadi penggantian posisi Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Sebelumnya, Boy Sadikin menjabat Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Tapi ia mengundurkan diri pada Maret lalu. Selanjutnya DPP PDIP menunjuk Bambang sebagai pelaksana tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta.

Bambang enggan memberi tahu alasan penggantiannya dari jabatan pelaksana tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. “Waduh, ke sekretaris jenderal saja,” katanya.

Ia pun tak mau menjawab ketika ditanya terkait pencopotan tersebut dengan sikapnya yang menolak jika PDIP mengusung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Bambang berdalih PDIP belum memutuskan calon gubernur yang akan didukung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan. “Soal cagub, belum ada keputusan,” ucapnya.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi mengatakan Bambang menjadi bagian dari proses dinamika internal yang ada di dalam PDIP.

Digantikannya posisi Bambang DH sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ditengarai Kuat lantaran menolak petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diusung PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017

"Kubu-kubu pendukung inkumben melakukan usaha-usaha menyingkirkan dan menghabisi kekuatan-kekuatan yang resisten untuk mendukung inkumben di Jakarta," ucap Airlangga saat dihubungi wartawan, Senin (29/8/2016).


Share:

Imam Besar FPI Akan Terima Seorang Non Muslim Seperti Ahok Jadi Gubernur DKI Tapi Ini Syaratnya


Imam Besar FPI Akan Terima Seorang Non Muslim Seperti Ahok Jadi Gubernur DKI Tapi Ini Syaratnya


Sejak awal dilantiknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, Front Pembela Islam (FPI) selalu menolak.

Bahkan FPI membuat gubernur tandingan

Menanggapi hal tersebut, Imam besar FPI, Habib Muhammad Rizieq Syihab mengatakan, kebijakan yang diambil Ahok kerap menyerempet isu SARA.

"Terkait Pilkada DKI, sejak gubernur sekarang ini dilantik, kita para ulama dan Habait kami membuat gubernur tandingan dan itu hanya perlawanan politik karena kebijakan menyulut SARA," ujar Rizieq di acara diskusi, di Gedung Joeang, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/8).

Seperti contoh, kata Rizieq, waktu penjualan hewan kurban untuk Idul Adha, Ahok mengatakan kalau tempat pemotongan harus di tempat khusus. Ahok juga meminta penjualan hewan kurban tidak di sembarang tempat.

Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut bukan semestinya dirinya membenci Ahok.

"Saya menolak gubernur non muslim bukan saya sentimen. Karena itu perintah Tuhan saya dan apabila pemimpin non muslim yang terpilih, saya akan menghormati dan mendukung dengan syarat pemimpin yang sopan, santun dan jujur dan membela masyarakat kecil," pungkasnya.

Share:

Waketum PD Syarif Hasan Tegaskan Partainya Tutup Pintu Buat Ahok, Ini Peringatan Dari Ruhut


Waketum PD Syarif Hasan Tegaskan Partainya Tutup Pintu Buat Ahok, Ini Peringatan Dari Ruhut


Waketum PD Syarif Hasan menegaskan partainya tak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI 2017.

Ketua Departemen Polhukam DPP PD Ruhut Sitompul tak percaya dengan pernyataan Syarif.

"Aku terakhir sama Pak SBY seminggu lalu aku tanya 'Pak jadi siapa DKI-1?', 'sabar saja Pak nanti ada waktunya', kata beliau," ujar Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Ruhut berpikir mungkin saja Syarif juga punya tokoh lain yang didukungnya secara pribadi. Sehingga menyebut PD tak dukung Ahok.

"Bisa saja, itu hak demokratis beliau. Tapi hormati juga dong hak saya dukung Ahok," ucap Ruhut.

Dia mengaku tak takut dijatuhi sanksi apabila tetap mendukung Ahok. Menurutnya SBY sebagai ketum bersikap demokratis dan menghargai perbedaan pendapat.

Ruhut lalu menjelaskan alasan dirinya mendukung Ahok. Salah satunya adalah karena PD belum ada tokoh internal sekaliber Ahok.

"Kenapa aku dukung Ahok, Ahok itu independen. Kami pernah punya cagub pak Foke (Fauzi Bowo) setelah itu kalah, gubernurnya pak Jokowi dari PDIP. Sebelum Pilgub, Demokrat kursinya 33, sekarang tinggal 10. PDIP sekarang punya 28 setelah Pak Jokowi jadi gubernur, lalu wakilnya inget loh Gerindra. Sekarang Gerindra ada 14. Kami dari 33 jadi 10," kata Ruhut.

Share:

Ini Ejekan Hanura Kepada Dhani Yang Meminta SBY Merayu Wiranto Supaya Tidak Pilih Ahok


Ini Ejekan Hanura Kepada Dhani Yang Meminta SBY Merayu Wiranto Supaya Tidak Pilih Ahok


Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani menilai pernyataan Ahmad Dhani, yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merayu pendiri Partai Hanura‎ Wiranto agar tidak mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017, sebagai bentuk ketakutan.

Terlebih, ungkapan Dhani yang mengatakan Ahok sudah bisa dikategorikan sebagai bahaya budaya laten di Indonesia. Menurut Miryam, entah apa bahaya laten yang dimaksud Dhani tersebut.

"Pernyataan Ahmad Dhani yang mengatakan hadirnya Ahok sebagai bahaya laten merupakan bentuk ketakutan serta ketidakmampuannya untuk bersaing melawan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. Saya kira tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang membabi buta apalagi mengarah pada black campaign," kata Miryam kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Juru Bicara Pemenangan Ahok ini menyampaikan, pernyataan mantan suami musisi Maia Estianti tersebut bisa memperkeruh dinamika politik di Ibu Kota. Bahkan bukan tidak mungkin, pernyataan Dhani itu akan diikuti oleh orang-orang yang tidak paham terhadap kondisi politik jelang pilkada.

"Karena hal tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Indonesia. Apabila memang Dhani mau bersaing melawan Ahok, silaan tunjukkan sikap politik yang beretika, sekarang ini dia justru menunjukkan ketakutan dan ketidakmampuannya menyaingi elektabilitas Ahok yang terus meningkat," ucap Miryam.

Anggota Komisi V DPR ini mengimbau, Ahmad Dhani bisa menghormati pilihan politik setiap orang termasuk juga Hanura. Ia menambahkan, pilihan politik Hanura mengusung Ahok sudah melalui kajian sebelumnya di internal partai.

"Sekedar untuk diketahui bahwa saat ini kepuasan masyarakat terhadap Ahok itu di angka 70 persen, dan kita juga harus fair mengakui bahwa selama 1,5 tahun Ahok memimpin Jakarta sudah banyak perubahan baik yang telah dilakukan," ujar dia.

Sebaiknya, lanjut Miryam, para pesaing Ahok tak mampu menunjukkan bukti yang telah mereka lakukan untuk perubahan di Jakarta. Jika para kompetitor Ahok merasa lebih mampu dan lebih besar kontribusinya, kata dia, pasti bisa menunjukkan prestasi yang telah dilakukan, bukan malah melakukan kampanye hitam.

Sebelumnya, hari Minggu kemarin, musisi Ahmad Dhani menngungkapkan harapannya agar Ketua Umum Partai Demokrat SBY merayu Menko Polhukam Wiranto agar tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

"Saya berharap Pak SBY menghadap Menko Polhukam Wiranto. Bukan untuk disuruh mundur tapi karena justru di sini saya harapkan Wiranto jadi pahlawan di ujung usianya, kembali ke jalan yang benar. Saya harap Wiranto mendengar SBY, enggak mendukung Ahok di Pilgub 2017. Saya rasa sudah sah Ahok dijadikan bahaya laten di Indonesia. Ahok ini bahaya laten," kata Dhani di Jakarta, Minggu 28 Agustus 2016

Share:

Saturday, 27 August 2016

Lagi Ramai Di Twitter, Kepopuleran Ahok Bisa Dikalahkan Dengan Mudah Oleh Sosok ini

Lagi Ramai Di Twitter, Kepopuleran Ahok Bisa Dikalahkan Dengan Mudah Oleh Sosok ini


Twitter ramai dengan sosok yang disebut-sebut pesaing kuat Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Bukan Risma, bukan Sandiaga atau Yusril, Sabtu (27/8/2016).

Siapa sosok ini?

Sosok ini adalah Mukidi, sebuah tokoh imajinasi yang makin hari makin populer hingga muncullah meme-meme yang hadir media sosial bahkan dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti.

Tak sedikit netter yang mengeluarkan tweet dukungan agar Mukidi jadi Gubernur DKI Jakarta.

Beredar meme-meme yang bikin ngakak.

Mulai dari screenshoot berita MetroTV yang diganti tulisannya, Politisi kawakan PDIP yang dijadikan bahan meme hingga chat Katua Umum PDIP Megawati soal sosok Mukidi.

Bisa dipastikan gambar-gambar tersebut merupakan ulah iseng netizen yang jadi viral.

Meski hanya iseng namun fenomena Mukidi sempat menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia.

Hampir seminggu ini semua orang ramai kirim humor lucu Mukidi melalui greup messenger WhatsApp.

"Tanpa perlu dibedakin, kepopuleran MUKIDI sudah cukup menekan elektabilitas Ahok. Untuk itu, kami harus mendorongnya menjadi CAGUB DKI."

Ada foto Politisi PDIP Masinton yang dijadikan bahan meme netter yang seolah-olah ia yang mengucapkan hal ini.

Meme selanjutnya, 'Elektabilitas Mukidi Kalahkan Ahok', demikian tertulis sebuah kalimat dalam pemberitaan Metro TV

Share:

Sindiran Pedas Jokowi Kepada SBY Soal Bandara Silangit Yang Acak Acakan Kayak Kantor Kelurahan


Sindiran Pedas Jokowi Kepada SBY Soal Bandara Silangit Yang Acak Acakan Kayak Kantor Kelurahan


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat fokus dalam pembangunan infrastruktur. Bandar udara (bandara) juga menjadi salah satu yang sangat diperhatikan dengan serius, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Jokowi berbagi cerita tentang perkembangan bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara kepada pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Senior HIPMI Indonesia pada acara Dialog Nasional di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat malam (26/8/2016).

"Bandara kecil-kecil harus segera dibangun. Contohnya bandara Silangit di Toba. Dulu sudah ada, tapi nggak ada yang terbang ke sana. Pertama saya terbang ke sana, terminalnya kayak kantor kelurahan. Iya benar," ujarnya.

Jokowi kemudian meminta agar segera dibangun terminal baru. Ditargetkan akhir tahun, bandara dengan kapasitas 120.000 orang per tahun dengan luas terminal 1.000 meter persegi tersebut akan selesai.

"Saya beri waktu seminggu untuk diruntuhkan dan akhir tahun ini terminalnya sudah selesai," jelasnya.

Seiring dengan kondisi yang tidak layak, sebelumnya tidak ada penerbangan menuju ke sana. Jokowi menginginkan maskapai BUMN Garuda Indonesia untuk terbang menuju Silangit.

"Saya minta Garuda terbang kesana. Nggak apa-apa seminggu sekali dulu, ternyata penuh dan ada empat maskapai lain. Juga penuh. Artinya memang harus ada yang memulai yang memerintah. Kalau tidak diperintah nggak akan jalan," papar Jokowi.

Runway juga akan diperpanjang dari 2400 menjadi 2650 m2, agar pesawat Boeing jenis 737-800 yang berukuran lebih besar bisa masuk ke Bandara. Saat ini pesawat yang mendarat di Bandar Udara Silangit adalah Boeing tipe 737-500.

"Runway nanti akan diperlebar," imbuhnya.

Share:

Beredar Percakapan Lucu Antara Jonru, Felix & Prabowo Yang Membahas Soal Ilmu Filsafat


Beredar Percakapan Lucu Antara Jonru, Felix & Prabowo Yang Membahas Soal Ilmu Filsafat


Entah siapa yang pertama kali mengarang atau membuat percakapan lucu antara Jonru, Felix & Prabowo Ini, sepertinya si pembuat cerita ini udah ketularan virus " Mukidi" yang akhir akhir ini cerita ceritanya yang super kocak jadi ngetop dan viral di dunia maya

Percakapan lucu antara Jonru, Felix dan prabowo yang membahas soal " ilmu filsafat " ini jadi viral di media sosial

Berikut ini Percakapan lucu antara Jonru, Felix dan prabowo yang membahas soal " ilmu filsafat " yang didapatkan tim islamnkri.com dari media sosial facebook

Logika Jonru

Saat Jonru sedang mencari gedung murah yang bisa disewa untuk seminar dan sekaligus menjual sprei, dia bertemu dengan teman lamanya yang ternyata pemilik gedung tersebut. Terjadilah dialog antara mereka berdua.

Jonru: "wah.. Antum sekarang sudah hebat, bro.. Usahanya apa selama ini?"

Felix: "Saya mengajar filsafat di kampus dekat sini."

Jonru: "oh iya, filsafat itu apa sih? Kenapa buang2 waktu belajar filsafat? Apa ga sebaiknya waktu tersebut kita pakai untuk yang lebih bermanfaat?"

Felix: "Pertanyaan anda tersebut sudah merupakan pertanyaan filsafat. Meskipun demikian, saya akan mencoba menjelaskan kepada anda. Tapi anda akan paham setelah saya kasih satu pertanyaan berikut."

Jonru: "baik, silakan bertanya."

Felix: "Apakah anda punya kucing di rumah?"

Jonru: "punya."

Felix: "Karena anda punya kucing, berarti anda penyayang binatang."

Jonru: "Lah iya doonk. Tapi masak cuma seperti itu filsafat?"

Felix: "Karena anda sayang binatang, berarti anda lebih sayang lagi kepada manusia."

Jonru: "Iya, harus itu. Manusia lebih patut disayangi daripada binatang."

Felix: "Karena anda lebih sayang kepada manusia, berarti anda lebih sayang lagi pada diri sendiri."

Jonru: "gimana sih ente, bro.. So pasti lah.."

Felix: "Karena anda sayang sama diri sendiri, tentunya anda tidak akan membiarkan penampilan anda kusut begini."

Jonru: "ah bisa aja ente.. Kebetulan pembantu ane lagi cuti. Istri ane ga bisa menyetrika."

Felix: "itu artinya anda sangat sayang sama istri."

Jonru: "Benar, bro.. Istri ane itu sangat penurut dan shalehah."

Felix: "Karena anda sangat sayang sama istri anda, berarti anda bukan gay."

Jonru: "haha.. Mulut ente masih pedes kayak dulu. Gue masih normal bro.. Masa jadi gay."

Felix: "oke.. Kita barusan sudah berfilsafat. Jadi anda sudah paham kan yg namanya filsafat?"

Jonru: (berlagak sok paham dan mengangguk sambil tersenyum).

Setelah sepakat soal sewa gedung, Jonru datang menemui Prabowo membicarakan soal seminar yg akan dia lakukan.

Jonru: "Om, saya sudah dapat gedungnya, kebetulan kepunyaan teman saya yg mengajar filsafat."

Prabowo: "Apa itu filsafat?"

Jonru: "Susah menjelaskannya. Tapi akan saya coba menjelaskan setelah om menjawab satu pertanyaan saya."

Prabowo: "Silakan"

Jonru: "Apakah Om punya kucing di rumah?"

Prabowo: "Ngga, aku ga punya kucing."

Jonru: "Berarti Om itu seorang gay."

Share:

Ahok Ke Komnas HAM: Gua Enggak Mau Gubris Lu Punya Rekomendasi, Memang Kamu Mau Ngapain Saya


Ahok Ke Komnas HAM: Gua Enggak Mau Gubris Lu Punya Rekomendasi, Memang Kamu Mau Ngapain Saya


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari pernyataan Komnas HAM soal kehidupan warga seusai penggusuran Kalijodo. Dia tidak terima dengan catatan Komnas HAM yang menjabarkan penderitaan warga usai penertiban Kalijodo.

Basuki atau Ahok mengatakan, ketika Pemprov DKI masuk ke kawasan itu untuk melakukan penertiban, sebagian besar warga yang tidak memiliki KTP DKI sudah pergi entah ke mana.

"Kalau yang punya KTP DKI ya kita tawarin rusun dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8/2016).

Ahok menduga, warga eks Kalijodo yang melapor kepada Komnas HAM adalah pekerja di kawasan Kalijodo yang melarikan diri menjelang penertiban. Pekerja itu tidak memiliki KTP DKI sehingga tidak punya hak untuk menerima rusun.

Ahok pun meminta kepada Komnas HAM untuk tidak mengganggu programnya dengan membela warga yang terkena penertiban. Ahok pun menyindir Komnas HAM yang tidak pernah membela hak warga di Muara Angke yang kerap mengalami keracunan logam dari hasil laut mereka.

"Jadi, Komnas HAM gini sajalah, tidak usah cari-cari ribut sama saya lagi. Kesusahan orang, anak kecil kerja, lu enggak pernah ngomong di Angke. Kerang ijo yang sudah ada racun logam, lu enggak pernah ngomong," ujar Ahok.

Komnas HAM mencatat hanya ada 200 KK warga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda. Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.

Ahok mengaku bingung jika ada warga yang tidak mampu membayar uang sewa rusun. Sebab, uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan dinilai sudah murah. Warga bisa menabung Rp 5.000 per hari untuk bisa membayarnya.

Ahok menyarankan kepada Komnas HAM untuk memeriksa lebih lanjut 14 KK yang pindah dari Rusun Marunda. Hal itu untuk memastikan alasan keluarga tersebut pindah.

Ahok menyatakan tidak mau ambil pusing dengan catatan negatif Komnas HAM terhadap penertiban Kalijodo. Kata Ahok, tidak ada kewajiban baginya untuk menindaklanjuti catatan Komnas HAM.

"Kalau kamu enggak kuat bayar rusun pun, kamu enggak kerja sama sekali, saya masukkin ke panti. Cuma Rp 5.000 sehari keterlaluan enggak dia enggak bisa bayar," ujar Ahok.

"Lagi pula, gua enggak mau gubris lu punya rekomendasi, memang kamu mau ngapain saya," ujar Ahok.

Share:

Yang Diminta Yusril Kepada Nusron Wahid Usai Terpilih Sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok


Yang Diminta Yusril Kepada Nusron Wahid Usai Terpilih Sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok


Jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah membentuk tim pemenangan. Posisi orang nomor satu di tim sukses itu dijabat Nusron Wahid.

Nusron saat ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Berbagai pihak pun mendesak Nusron melepaskan jabatannya dari Kepala BNP2TKI.

Terkait hal itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memiliki pendapat lain. Menurut dia, tidak masalah jika Nusron yang masih aktif menjadi Kepala BNP2TKI menjadi Ketua Tim Pemenangan calon petahana Ahok.

"Sebab Ahok kan belum resmi. Namun kalau sudah resmi, ya Pak Nusron harus melepaskan jabatannya," kata Yusril di Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Kendati demikian, ia mengharapkan pejabat negara tidak ikut-ikutan menjadi tim sukses calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono sebelumnya juga meminta Nusron Wahid mundur dari jabatannya. Sebab, Nusron kini menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Begini ya keberadaan Nusron sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok sebaiknya dia mengundurkan diri saja," kata  Arief Poyuono saat dihubungi, Jumat.

Arief meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberhentikan Nusron Wahid. Menurutnya, Nusron digaji negara sebagai Kepala BNP2TKI untuk mengurus TKI bukan mengurusi Ahok.

"Bukan untuk mengurus Pilkada DKI Jakarta," ujar dia.

Arief mengaku khawatir adanya rangkap jabatan yang disandang Nusron Wahid membuat kinerja BNP2TKI tidak optimal. Jika itu terjadi, imbuh dia, korbannya adalah para TKI di luar negeri.

Share:

Kader Sayap Partai PDIP Ini Akan Laporkan Teman Ahok Ke Polisi Atas Tuduhan....


Kader Sayap Partai PDIP Ini Akan Laporkan Teman Ahok Ke Polisi Atas Tuduhan....


Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) mengancam akan melaporkan Relawan Teman Ahok ke polisi karena dianggap mendiskreditkan PDI Perjuangan.

Ketua DPN Repdem, Wanto Sugito mengungkap hal ini di kantornya, Jumat (26/8/2016), Menurutnya, Relawan Teman Ahok mengeluarkan pernyataan tak berdasar dengan menyebut PDI Perjuangan meminta syarat kepada Ahok jika ingin diajukan menjadi Cagub DKI.

"Kami meminta mereka meminta maaf. Atau secara institusi sayap partai, Repdem akan melaporkannya ke polisi karena pencemaran nama baik induk organisasi kami, " ujar  Wanto Sugito.

"Jika tidak ditertibkan langsung oleh Ahok. Berarti Teman Ahok direstui oleh Ahok utk mendiskreditkan PDI Perjuangan ataupun kelompok lain yg belum resmi dukung Ahok," tuduhnya lagi.

Pihaknya menuntut Relawan Teman Ahok untuk menjelaskan ,"syarat" yang dimaksud dan apakah pernah tertuang secara tertulis kepada Basuki atau Ahok.

Berikut Ini Reaksi Netizen Atas Rencana Kader Sayap Partai PDIP yang akan polisikan teman ahok :

HASAN : Laporkan saja jangan ngak jadi lapor ya rakyat sdh MUAK dgn PDIP

Oktavianus Bram : Terus waktu orang orang PDIP bilang Ahok harus jadi wagub, atau harus daftar karena ikuti mekanisme partai, lalu itu apa. Ada bukti rekaman di media masa. Jangan bodoh kecuali kalian mau jafuhkan PDIP di depan publik.


andrias Cv Grand : Kader sayap partai..kaya menu di KFC aj..

Share:
Keluarga Besar Marga Sun. Powered by Blogger.

Breaking News

KAMI MENYEDIAKAN GAME LIVE CASINO TERBARU DI https://bit.ly/2pLGSsO SILAHKAN DAFTAR YA.. SALAM KEMENANGAN YA BOSKU