Friday, 18 January 2019

Zumi Zola Resmi Dipecat sebagai Gubernur Jambi

RAJABAKARAT - Zumi Zola Resmi Dipecat sebagai Gubernur Jambi



Zumi Zola resmi diberhentikan sebagai Gubernur Jambi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 7/P Tahun 2019 tentang pemberhentian Zumi Zola itu telah terbit.

Sebelumnya, Zumi Zola sudah tak aktif menjadi gubernur usai menyandang status terdakwa gratifikasi dan memberi suap kepada DPRD Provinsi Jambi untuk pertanggungjawaban APBD 2017, serta pengesahan APBD 2018. Dia pun sudah divonis dalam dua perkara tersebut.

"Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi telah terbit. Itu tertuang dalam Keppres Nomor 7/P Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, yang telah diteken Presiden Joko Widodo," ucap Bahtiar dalam siaran persnya, Jumat (18/1/2019).

Dia menegaskan, Keppres pun sudah diserahkan ke Pemprov Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Menurut dia, dengan terbitnya surat tersebut, DPRD Jambi mempunyai dasar hukum untuk melakukan Rapat Paripurna Pengumuman Pemberhentian Zumi Zola.

"Dengan demikian keppres tersebut, menjadi dasar hukum bagi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan Rapat Paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Jambi secara tetap," ungkap Bahtiar.



Wakil Gubernur Jambi yang Gantikan

Pada rapat paripurna itu, lanjut dia, akan ada pembahasan mengenai pengangkatan Wakil Gubernur Jambi, naik menjadi gubernur. Yang nantinya langsung dilantik Presiden.



"Sementara itu, untuk mengisi kekosongan wakil gubernur, maka akan dilakukan setelah pelatikan gubernur terpilih," kata Bahtiar.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

KPK Bidik Anggota DPRD Jambi Usai Vonis Zumi Zola

RAJABAKARAT - KPK Bidik Anggota DPRD Jambi Usai Vonis Zumi Zola



Usai hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami dugaan aliran uang kepada anggota DPRD Jambi.

"Sekarang kami sedang mempelajari. Tentu perlu dipelajari lebih lanjut dulu putusannya secara lebih lengkap jaksa akan melakukan analisis dan menyampaikan laporan pada pimpinan," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (7/12/2018).

Zumi Zola disebut memberikan uang kepada anggota dewan senilai total Rp 16,5 miliar. Uang tersebut sebagai pelicin agar pimpinan dan anggota DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2017-2018.

"Setelah itu baru kita pertimbangkan untuk pengembangan perkara pada pelaku yang lain. Tapi yang pasti kalau buktinya kuat pasti akan ditindaklanjuti," kata Febri.

Dugaan aliran dana itu muncul dalam persidangan Zumi Zola. Kini, KPK terus menelisik sejumlah fakta yang muncul di sidang, pertimbangan majelis hakim, dan bukti lain yang telah dipegang penyidik KPK.

"Sampai nanti, jika memang ada bukti yang jauh lebih kuat ada pengembangan perkara itu sangat dimungkinkan," Febri menandaskan.



Vonis Zumi Zola

Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, hak politik Zumi dicabut selama lima tahun.

Dalam persidangan, dia terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp 16,5 miliar.

Sejumlah anggota DPRD yang disebut menerima uang adalah Cornelis Buston, Zoerman Manap, AR Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Nasri Umar, Zainal Abidin, Hasani Hamid, Nurhayati, Effendi Hatta, Rahimah, Suliyanti, Sufardi Nurzain.

Kemudian M Juber, Pipriyanto, Tartiniah, Ismet Kahar, Gusrizal, Mayloeddin, Zainul Arfan, Elhelwi, Misran, Hilalati Badri, Luhut Silaban, Melihairiya, Budiyako, M Khairil, Bustami Yahya, Yanti Maria Susanti, Muhammadiyah, Syofian Ali, Tadjudin Hasan, Fahrurozi, Muntalia, Sainuddin.



Selanjutnya Eka Marlina, Hasim Ayub, Agusrama, Wiwit Iswara, Supriyono, Syopian, Mauli, Parlagutan Nasution, Hasan Ibrahim, Rudi Wijaya, Arrahmat Eka Putra, Supriyanto, Nasrullah Hamka, Cekman, Jamaluddin, Muhammad Isroni, Edmon, A Salam, dan Kusnindar.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

Permohonan Justice Collaborator Zumi Zola Ditolak Hakim

RAJABAKARAT - Permohonan Justice Collaborator Zumi Zola Ditolak Hakim



Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola Zulkifli dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta karena terbukti menerima gratifikasi dan menyuap pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Selain itu, majelis hakim di Pengadilan Tipikor yang dipimpin Hakim Ketua Yanto juga menghukum Zumi Zola dengan pencabutan hak politik selama lima tahun.

Permohonan Zumi Zola sebagai justice collaborator atau JC dalam kasus yang menjeratnya ini juga ditolak majelis hakim. Hal ini disampaikan hakim ketua Yanto saat membacakan putusan, Kamis (6/12/2018).

Pada saat sidang dengan agenda pembacaan pleidoi pada November lalu, Zumi Zola menyatakan dia bukanlah aktor utama dalam kasus yang menjeratnya ini. Itulah yang dijadikan dasar permohonan JC

"Majelis hakim sependapat dengan JPU KPK yang tidak menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator," kata Yanto di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya.

Namun, ucap hakim, pihaknya mengapresiasi Zumi Zola yang telah berterus terang dan mengakui kesalahannya. Selain itu, majelis hakim juga mengapresiasi Zola yang telah mengembalikan uang sebesar Rp 300 juta.

Uang tersebut telah digunakan sebagai biaya umrah Zola. Pengembalian uang ini juga menjadi salah satu pertimbangan meringankan dalam vonis atas mantan pemain sinetron ini.

"Pengembalian uang Rp 300 juta yang telah digunakan untuk biaya umrah sebagai dasar majelis hakim mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata Yanto.

Zumi Zola pun tak menanggapi penolakan justice collaborator tersebut. Dia hanya mengatakan menerima putusan hakim dan berharap jaksa juga menerima, sehingga status hukumnya segera memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrach.

Vonis Zumi Zola

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diduga menerima gratifikasi dari pengusaha sekaligus memberi suap kepada DPRD Jambi.

Zumi Zola divonis menerima gratifikasi sebesar Rp 40 miliar, USD 177,300, dan SGD 100 ribu selama menjabat sebagai gubernur.

Dia juga dinyatakan memberi suap dengan total Rp 16.490.000.000 kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Uang suap diberikan Zola terkait ketok palu pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yaitu 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.



"Mengadili, menyatakan terdakwa, Zumi Zola Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama," kata hakim ketua, Yanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, mantan Bupati Tanjung Jabung Timur ini juga dijatuhi pidana tambahan, yaitu pencabutan hak politik selama lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidana penjara.



"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Yanto.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

Kata Sri Mulyani soal Harga BBM pada 2019

RAJABAKARAT - Kata Sri Mulyani soal Harga BBM pada 2019



Pemerintah berjanji tidak akan membuat distorsi ekonomi besar terkait putusan besaran harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2019.

Daya beli masyarakat, kesehatan fiskal negara dan Pertamina akan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan harga BBM tahun depan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sadar, di tengah ketidakpastian global saat ini, ekonomi Indonesia bergantung besar salah satunya pada daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Kita akan mencari keseimbangan. Keseimbangan Pemerintah Jokowi sekarang menjaga momentum daya beli masyarakat. Survei terakhir daya beli cukup solid," ujar dia di Bali, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya. "Kita berusaha tidak membuat distorsi banyak," ujar dia.

Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menyatakan siapapun presiden terpilih pada 2019, kenaikan harga BBM dan tarif listrik tidak bisa dielakkan. Menurut dia, jika Jokowi terpilih kembali, kenaikan akan dilakukan pertengahan tahun. Sementara, jika Prabowo terpilih, kenaikan terjadi di akhir tahun.

Pertamina Belum Berencana Turunkan Harga BBM Bersubsidi

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) belum berencana menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Padahal pemerintah telah memanggil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut untuk menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan kondisi harga minyak dunia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina belum menurunkan harga BBM nonsubsidi meski ada beberapa badan usaha lainnya yang telah menurunkan harga.

‎"Nanti saja (menurunkan harga)," kata Nicke, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin 3 Desember 2018.

Pertamina akan mengambil keputusan penurunan harga di saat yang tepat. Keputusan tersebut merupakan aksi koorporasi karena BBM nonsubsidi. Dia pun tidak ingin cepat mengambil keputusan.

"Ya enggak apa-apa nanti saja, itu business decission. Kami akan mengambil keputusan di saat yang tepat," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memanggil badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membahas penurunan harga menyesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia.


Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, ‎Kementerian ESDM telah mendapat komitmen penurunan harga BBM non subsidi, setelah memanggil badan usaha penjual BBM non subsidi yaitu PT Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Shell Indonesia, Total Oil Indonesia, Vivo dan Garuda Mas.

Namun, penurunan harga tidak bisa langsung dilakukan, karena menunggu stok minyak yang dibeli sebelum harga turun. Dia pun belum bisa menyebutkan jadwal penurunan harganya.

"Saya sudah memanggil Pertamina, AKR, Shell, Total, Vivo, Garuda Mas. Kalau kapan tanya mereka masing-masing," tuturnya.

Menurut Djoko, pemerintah telah mengatur besaran keuntungan penjualan BBM non subsidi, yaitu maksimal 10 persen. Saat ini pihaknya sedang menunggu surat penetapan bes‎aran penurunan harga.



"Kalau ada kenaikan tidak boleh 10 persen, sekarang harga minyak turun, entah berapa mereka sedang hitung," tandasnya.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

Sri Mulyani Janjikan Pengawasan Ketat Utang BUMN

RAJABAKARAT - Sri Mulyani Janjikan Pengawasan Ketat Utang BUMN



Menteri Keuangan Sri Mulyani janjikan pengawasan ketat utang badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini mencapai Rp 5.217 triliun. Alasan Sri Mulyani, sebagai agen pembangunan, keberadaan BUMN sangatlah penting untuk dijaga eksistensinya.

"Kita bersama menteri BUMN akan terus memonitor karena mereka agent of development," ujar dia di Bali, Kamis (6/12/2018).

Dia menuturkan, kesehatan neraca keuangan BUMN perlu dijaga juga karena sebagian besar perusahaan pelat merah tersebut kepemilikannya didominasi oleh pemerintah.

Selain itu, beberapa BUMN turut mendapat penjaminan oleh negara. "Kita memberi injeksi likuiditas juga," ucapnya.

Namun, Sri Mulyani juga mengingatkan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek utang BUMN. "Jika utang besar namun ekuitasnya lebih besar sebenarnya tidak masalah. Jadi masalah jika yang terjadi sebaliknya," ujar dia.



Utang BUMN Capai Rp 5.217 Triliun hingga Kuartal III 2018

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang BUMN sebesar Rp 5.217 triliun per kuartal III-2018. Utang ini naik drastis jika dibandingkan dengan posisi pada 2016 sebesar Rp 2.263 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, bersamaan dengan pertumbuhan utang, aset BUMN juga tumbuh menjadi Rp 7.718 triliun per September 2018.

"Neraca BUMN pertumbuhan aset 3 tahun terakhir Rp 6.524 meningkat jadi Rp 7.200 lagi, jadi Rp 7.718 triliun. Gimana utang awalnya Rp 2.263 jadi Rp 4.830 dan kemudian kuartal-III akhir September 2018 utang BUMN meningkat level Rp 5.271 triliun," ujarnya.

Aloysius menjelaskan, utang sebesar Rp 5.271 didominasi oleh utang perbankan dengan catatan Rp 3.300 triliun yang didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 74 persen. Kemudian, sektor non perbankan mencatat utang sebesar Rp 1.960 triliun.



"Sektor non keuangan total utang per September Rp 1.960 triliun. Paling banyak didominasi sektor migas Rp 522 triliun dan kelistrikan Rp 543 triliun. Selebihnya BUMN memainkan peran penting di infrastruktur sehingga ini disertai utang BUMN konstruksi," ujar dia.

REPOST bY: SITUS CASINO ONLINE


Share:

Tuesday, 15 January 2019

Buat Sketsa Wajah Pelaku Teror Pimpinan KPK, Polisi Dalami Keterangan Saksi

RAJABAKARAT - Buat Sketsa Wajah Pelaku Teror Pimpinan KPK, Polisi Dalami Keterangan Saksi



Polisi masih terus mendalami teror bom molotov dan bom palsu terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Kejadian tersebut terjadi pada 9 Januari 2019.

"Untuk teror sekali lagi masih pendalaman para saksi kembali, CDR dan sketsa wajah. Sketsa wajah ini perlu kesabaran rekan-rekan. Jadi karena kita harus menggali kembali keterangan dari dua saksi. Dua saksi ini harus ingat kembali apa yang dia lihat, apa yang dia ingat nanti digambar lagi," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Setelah pihaknya menggambarkan sketsa wajah terduga pelaku, gambar itu akan diperlihatkan kembali kepada saksi. Apakah benar gambar yang dibuat oleh penyidik sama dengan apa yang dilihat atau diingat oleh saksi dalam teror pimpinan KPK.

"Setelah digambar nanti dikonfirmasi lagi pada saksi apa benar ciri-ciri seperti ini? Apa benar nanti kita betulin lagi? Nanti kalau sudah mendekati sempurna dan saksi menyatakan iya, baru kita pindahkan yang tulis tangan ke digital," jelas dia.

Dedi mengaku, pihaknya masih merasa kesulitan memeriksa melalui Circuit Close Television (CCTV) siapa pelaku yang melakukan teror di rumah pimpinan KPK.

"CCTV karena memang kondisinya agak gelap, kemudian untuk kameranya itu kemampuan menangkap berita harus dianalisis kembali masih agak kesulitan tapi kita masih berupaya lagi dengan CCTV yang lain. Karena kemampuan kamera untuk menangkap tidak sebagus harapan kita," pungkas Dedi.



Risiko Pekerjaan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pelemparan bom molotov di rumahnya merupakan risiko pekerjaan. Bom molotov dilempar dua orang yang mengggunakan sepeda motor.

"Enggak apa-apa, biasa itu bagian dari pekerjaan, tadi polisi sudah melakukan olah TKP, jadi kita tunggu saja ya hasilnya," kata Laode saat tiba di rumahnya, Kalibata, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB, Rabu (9/1/2019).

Laode M Syarif mengaku mengetahui kejadian itu saat azan subuh. Pimpinan KPK itu pun langsung melihat rekaman CCTV yang berada di rumahnya.



"Iya pelemparan itu sekira pukul 00.55 WIB melalui CCTV kami ada di rumah. Pagi ya pas bangun subuh, kebetulan salah satu bom molotovnya itu posisinya berdiri ketika dilempar, kalau yang di atas kan terbakar besar, kebetulan itu berdiri gitu nggak pecah pertolongan Allah. Terus pagi subuh ketika sopir datang itu masih nyala sumbu nya," jelas dia

"Dua, satu di atas yang pecah dan satu di bawah yang masih utuh," ucap Laode.

Dia pun menyerahkan kasus pelemparan molotov tersebut kepada pihak polisi. "Sudah lah tanyakan saja sama Mabes Polri ya," kata Laode M Syarif ini.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:

Kasus Suap Meikarta, KPK Dalami Pengakuan Bupati Bekasi

RAJABAKARAT - Kasus Suap Meikarta, KPK Dalami Pengakuan Bupati Bekasi



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin yang menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait izin proyek Meikarta. Hal itu disampaikan Neneng saat akan bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 14 Januari 2019.

"Kami cermati dulu fakta-fakta di persidangan tersebut‎ dan juga melihat data yang terkait lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Menurut Febri, KPK sebelumnya telah mengantongi keterangan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono soal perizinan Meikarta. Salah satunya terkait kewenangan dalam pemberian izin tersebut yakni Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.

"Ada lebih dari satu otoritas atau instansi yang mempunyai kewenangan dan melaksanakan kewenangannya terhadap izin proyek Meikarta. Ketika ada proses tersebut dan ada risiko proses di dua instansi tidak berkesesuaian, maka itu menjadi alasan Kemendagri melakukan rapat lainnya mempertemukan," jelas dia.

Terkait pemanggilan Mendagri Tjahjo, lanjut Febri, KPK akan mempelajari terlebih dahulu perlu tidaknya pengambilan keterangan dari yang bersangkutan. Terlebih, pemeriksaan dari Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono telah dilakukan.

"Itu kan perlu review, perlu analisis, karena baru di persidangan disampaikan keterangan itu. Saya kira Bupati Bekasi adalah orang yang juga mengajukan diri sebagai justice collaborator, sudah mengembalikan uang sekitar Rp 11 miliar, nanti kita juga lihat konsistensi dari keterangan-keterangan pada proses lebih lanjut," Febri menandaskan.

Neneng Kembalikan Uang
Sebelumnya, KPK menerima pengembalian uang sekitar Rp 2 miliar dan 90 ribu dolar Singapura dari Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total uang suap proyek Meikarta yang dikembalikan mencapai Rp 11 miliar.

"Terakhir dilakukan pengembalian sejumlah Rp 2,25 M dan SGD 90.000 pada KPK," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Febri mengingatkan, agar siapa pun termasuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau lainnya yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand agar turut koperatif.



"Dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini," jelas dia.

Febri menyatakan, KPK telah memegang daftar nama setiap pihak yang menerima dan mendapatkan fasilitas pembiayaan perjalanan ke Thailand tersebut.

"KPK menghargai sikap kooperatif tersebut," Febri menandaskan.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:
Keluarga Besar Marga Sun. Powered by Blogger.

Breaking News

KAMI MENYEDIAKAN GAME LIVE CASINO TERBARU DI https://bit.ly/2pLGSsO SILAHKAN DAFTAR YA.. SALAM KEMENANGAN YA BOSKU

Blog Archive