Friday, 18 January 2019

Zumi Zola Resmi Dipecat sebagai Gubernur Jambi

RAJABAKARAT - Zumi Zola Resmi Dipecat sebagai Gubernur Jambi



Zumi Zola resmi diberhentikan sebagai Gubernur Jambi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 7/P Tahun 2019 tentang pemberhentian Zumi Zola itu telah terbit.

Sebelumnya, Zumi Zola sudah tak aktif menjadi gubernur usai menyandang status terdakwa gratifikasi dan memberi suap kepada DPRD Provinsi Jambi untuk pertanggungjawaban APBD 2017, serta pengesahan APBD 2018. Dia pun sudah divonis dalam dua perkara tersebut.

"Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi telah terbit. Itu tertuang dalam Keppres Nomor 7/P Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, yang telah diteken Presiden Joko Widodo," ucap Bahtiar dalam siaran persnya, Jumat (18/1/2019).

Dia menegaskan, Keppres pun sudah diserahkan ke Pemprov Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Menurut dia, dengan terbitnya surat tersebut, DPRD Jambi mempunyai dasar hukum untuk melakukan Rapat Paripurna Pengumuman Pemberhentian Zumi Zola.

"Dengan demikian keppres tersebut, menjadi dasar hukum bagi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan Rapat Paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Jambi secara tetap," ungkap Bahtiar.



Wakil Gubernur Jambi yang Gantikan

Pada rapat paripurna itu, lanjut dia, akan ada pembahasan mengenai pengangkatan Wakil Gubernur Jambi, naik menjadi gubernur. Yang nantinya langsung dilantik Presiden.



"Sementara itu, untuk mengisi kekosongan wakil gubernur, maka akan dilakukan setelah pelatikan gubernur terpilih," kata Bahtiar.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

KPK Bidik Anggota DPRD Jambi Usai Vonis Zumi Zola

RAJABAKARAT - KPK Bidik Anggota DPRD Jambi Usai Vonis Zumi Zola



Usai hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami dugaan aliran uang kepada anggota DPRD Jambi.

"Sekarang kami sedang mempelajari. Tentu perlu dipelajari lebih lanjut dulu putusannya secara lebih lengkap jaksa akan melakukan analisis dan menyampaikan laporan pada pimpinan," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (7/12/2018).

Zumi Zola disebut memberikan uang kepada anggota dewan senilai total Rp 16,5 miliar. Uang tersebut sebagai pelicin agar pimpinan dan anggota DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2017-2018.

"Setelah itu baru kita pertimbangkan untuk pengembangan perkara pada pelaku yang lain. Tapi yang pasti kalau buktinya kuat pasti akan ditindaklanjuti," kata Febri.

Dugaan aliran dana itu muncul dalam persidangan Zumi Zola. Kini, KPK terus menelisik sejumlah fakta yang muncul di sidang, pertimbangan majelis hakim, dan bukti lain yang telah dipegang penyidik KPK.

"Sampai nanti, jika memang ada bukti yang jauh lebih kuat ada pengembangan perkara itu sangat dimungkinkan," Febri menandaskan.



Vonis Zumi Zola

Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, hak politik Zumi dicabut selama lima tahun.

Dalam persidangan, dia terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp 16,5 miliar.

Sejumlah anggota DPRD yang disebut menerima uang adalah Cornelis Buston, Zoerman Manap, AR Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Nasri Umar, Zainal Abidin, Hasani Hamid, Nurhayati, Effendi Hatta, Rahimah, Suliyanti, Sufardi Nurzain.

Kemudian M Juber, Pipriyanto, Tartiniah, Ismet Kahar, Gusrizal, Mayloeddin, Zainul Arfan, Elhelwi, Misran, Hilalati Badri, Luhut Silaban, Melihairiya, Budiyako, M Khairil, Bustami Yahya, Yanti Maria Susanti, Muhammadiyah, Syofian Ali, Tadjudin Hasan, Fahrurozi, Muntalia, Sainuddin.



Selanjutnya Eka Marlina, Hasim Ayub, Agusrama, Wiwit Iswara, Supriyono, Syopian, Mauli, Parlagutan Nasution, Hasan Ibrahim, Rudi Wijaya, Arrahmat Eka Putra, Supriyanto, Nasrullah Hamka, Cekman, Jamaluddin, Muhammad Isroni, Edmon, A Salam, dan Kusnindar.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

Permohonan Justice Collaborator Zumi Zola Ditolak Hakim

RAJABAKARAT - Permohonan Justice Collaborator Zumi Zola Ditolak Hakim



Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola Zulkifli dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta karena terbukti menerima gratifikasi dan menyuap pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Selain itu, majelis hakim di Pengadilan Tipikor yang dipimpin Hakim Ketua Yanto juga menghukum Zumi Zola dengan pencabutan hak politik selama lima tahun.

Permohonan Zumi Zola sebagai justice collaborator atau JC dalam kasus yang menjeratnya ini juga ditolak majelis hakim. Hal ini disampaikan hakim ketua Yanto saat membacakan putusan, Kamis (6/12/2018).

Pada saat sidang dengan agenda pembacaan pleidoi pada November lalu, Zumi Zola menyatakan dia bukanlah aktor utama dalam kasus yang menjeratnya ini. Itulah yang dijadikan dasar permohonan JC

"Majelis hakim sependapat dengan JPU KPK yang tidak menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator," kata Yanto di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya.

Namun, ucap hakim, pihaknya mengapresiasi Zumi Zola yang telah berterus terang dan mengakui kesalahannya. Selain itu, majelis hakim juga mengapresiasi Zola yang telah mengembalikan uang sebesar Rp 300 juta.

Uang tersebut telah digunakan sebagai biaya umrah Zola. Pengembalian uang ini juga menjadi salah satu pertimbangan meringankan dalam vonis atas mantan pemain sinetron ini.

"Pengembalian uang Rp 300 juta yang telah digunakan untuk biaya umrah sebagai dasar majelis hakim mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata Yanto.

Zumi Zola pun tak menanggapi penolakan justice collaborator tersebut. Dia hanya mengatakan menerima putusan hakim dan berharap jaksa juga menerima, sehingga status hukumnya segera memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrach.

Vonis Zumi Zola

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diduga menerima gratifikasi dari pengusaha sekaligus memberi suap kepada DPRD Jambi.

Zumi Zola divonis menerima gratifikasi sebesar Rp 40 miliar, USD 177,300, dan SGD 100 ribu selama menjabat sebagai gubernur.

Dia juga dinyatakan memberi suap dengan total Rp 16.490.000.000 kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Uang suap diberikan Zola terkait ketok palu pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yaitu 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.



"Mengadili, menyatakan terdakwa, Zumi Zola Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama," kata hakim ketua, Yanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, mantan Bupati Tanjung Jabung Timur ini juga dijatuhi pidana tambahan, yaitu pencabutan hak politik selama lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidana penjara.



"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Yanto.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

Kata Sri Mulyani soal Harga BBM pada 2019

RAJABAKARAT - Kata Sri Mulyani soal Harga BBM pada 2019



Pemerintah berjanji tidak akan membuat distorsi ekonomi besar terkait putusan besaran harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2019.

Daya beli masyarakat, kesehatan fiskal negara dan Pertamina akan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan harga BBM tahun depan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sadar, di tengah ketidakpastian global saat ini, ekonomi Indonesia bergantung besar salah satunya pada daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Kita akan mencari keseimbangan. Keseimbangan Pemerintah Jokowi sekarang menjaga momentum daya beli masyarakat. Survei terakhir daya beli cukup solid," ujar dia di Bali, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya. "Kita berusaha tidak membuat distorsi banyak," ujar dia.

Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menyatakan siapapun presiden terpilih pada 2019, kenaikan harga BBM dan tarif listrik tidak bisa dielakkan. Menurut dia, jika Jokowi terpilih kembali, kenaikan akan dilakukan pertengahan tahun. Sementara, jika Prabowo terpilih, kenaikan terjadi di akhir tahun.

Pertamina Belum Berencana Turunkan Harga BBM Bersubsidi

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) belum berencana menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Padahal pemerintah telah memanggil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut untuk menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan kondisi harga minyak dunia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina belum menurunkan harga BBM nonsubsidi meski ada beberapa badan usaha lainnya yang telah menurunkan harga.

‎"Nanti saja (menurunkan harga)," kata Nicke, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin 3 Desember 2018.

Pertamina akan mengambil keputusan penurunan harga di saat yang tepat. Keputusan tersebut merupakan aksi koorporasi karena BBM nonsubsidi. Dia pun tidak ingin cepat mengambil keputusan.

"Ya enggak apa-apa nanti saja, itu business decission. Kami akan mengambil keputusan di saat yang tepat," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memanggil badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membahas penurunan harga menyesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia.


Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, ‎Kementerian ESDM telah mendapat komitmen penurunan harga BBM non subsidi, setelah memanggil badan usaha penjual BBM non subsidi yaitu PT Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Shell Indonesia, Total Oil Indonesia, Vivo dan Garuda Mas.

Namun, penurunan harga tidak bisa langsung dilakukan, karena menunggu stok minyak yang dibeli sebelum harga turun. Dia pun belum bisa menyebutkan jadwal penurunan harganya.

"Saya sudah memanggil Pertamina, AKR, Shell, Total, Vivo, Garuda Mas. Kalau kapan tanya mereka masing-masing," tuturnya.

Menurut Djoko, pemerintah telah mengatur besaran keuntungan penjualan BBM non subsidi, yaitu maksimal 10 persen. Saat ini pihaknya sedang menunggu surat penetapan bes‎aran penurunan harga.



"Kalau ada kenaikan tidak boleh 10 persen, sekarang harga minyak turun, entah berapa mereka sedang hitung," tandasnya.

REPOST BY : SITUS CASINO ONLINE


Share:

Sri Mulyani Janjikan Pengawasan Ketat Utang BUMN

RAJABAKARAT - Sri Mulyani Janjikan Pengawasan Ketat Utang BUMN



Menteri Keuangan Sri Mulyani janjikan pengawasan ketat utang badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini mencapai Rp 5.217 triliun. Alasan Sri Mulyani, sebagai agen pembangunan, keberadaan BUMN sangatlah penting untuk dijaga eksistensinya.

"Kita bersama menteri BUMN akan terus memonitor karena mereka agent of development," ujar dia di Bali, Kamis (6/12/2018).

Dia menuturkan, kesehatan neraca keuangan BUMN perlu dijaga juga karena sebagian besar perusahaan pelat merah tersebut kepemilikannya didominasi oleh pemerintah.

Selain itu, beberapa BUMN turut mendapat penjaminan oleh negara. "Kita memberi injeksi likuiditas juga," ucapnya.

Namun, Sri Mulyani juga mengingatkan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek utang BUMN. "Jika utang besar namun ekuitasnya lebih besar sebenarnya tidak masalah. Jadi masalah jika yang terjadi sebaliknya," ujar dia.



Utang BUMN Capai Rp 5.217 Triliun hingga Kuartal III 2018

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang BUMN sebesar Rp 5.217 triliun per kuartal III-2018. Utang ini naik drastis jika dibandingkan dengan posisi pada 2016 sebesar Rp 2.263 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, bersamaan dengan pertumbuhan utang, aset BUMN juga tumbuh menjadi Rp 7.718 triliun per September 2018.

"Neraca BUMN pertumbuhan aset 3 tahun terakhir Rp 6.524 meningkat jadi Rp 7.200 lagi, jadi Rp 7.718 triliun. Gimana utang awalnya Rp 2.263 jadi Rp 4.830 dan kemudian kuartal-III akhir September 2018 utang BUMN meningkat level Rp 5.271 triliun," ujarnya.

Aloysius menjelaskan, utang sebesar Rp 5.271 didominasi oleh utang perbankan dengan catatan Rp 3.300 triliun yang didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 74 persen. Kemudian, sektor non perbankan mencatat utang sebesar Rp 1.960 triliun.



"Sektor non keuangan total utang per September Rp 1.960 triliun. Paling banyak didominasi sektor migas Rp 522 triliun dan kelistrikan Rp 543 triliun. Selebihnya BUMN memainkan peran penting di infrastruktur sehingga ini disertai utang BUMN konstruksi," ujar dia.

REPOST bY: SITUS CASINO ONLINE


Share:

Tuesday, 15 January 2019

Buat Sketsa Wajah Pelaku Teror Pimpinan KPK, Polisi Dalami Keterangan Saksi

RAJABAKARAT - Buat Sketsa Wajah Pelaku Teror Pimpinan KPK, Polisi Dalami Keterangan Saksi



Polisi masih terus mendalami teror bom molotov dan bom palsu terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Kejadian tersebut terjadi pada 9 Januari 2019.

"Untuk teror sekali lagi masih pendalaman para saksi kembali, CDR dan sketsa wajah. Sketsa wajah ini perlu kesabaran rekan-rekan. Jadi karena kita harus menggali kembali keterangan dari dua saksi. Dua saksi ini harus ingat kembali apa yang dia lihat, apa yang dia ingat nanti digambar lagi," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Setelah pihaknya menggambarkan sketsa wajah terduga pelaku, gambar itu akan diperlihatkan kembali kepada saksi. Apakah benar gambar yang dibuat oleh penyidik sama dengan apa yang dilihat atau diingat oleh saksi dalam teror pimpinan KPK.

"Setelah digambar nanti dikonfirmasi lagi pada saksi apa benar ciri-ciri seperti ini? Apa benar nanti kita betulin lagi? Nanti kalau sudah mendekati sempurna dan saksi menyatakan iya, baru kita pindahkan yang tulis tangan ke digital," jelas dia.

Dedi mengaku, pihaknya masih merasa kesulitan memeriksa melalui Circuit Close Television (CCTV) siapa pelaku yang melakukan teror di rumah pimpinan KPK.

"CCTV karena memang kondisinya agak gelap, kemudian untuk kameranya itu kemampuan menangkap berita harus dianalisis kembali masih agak kesulitan tapi kita masih berupaya lagi dengan CCTV yang lain. Karena kemampuan kamera untuk menangkap tidak sebagus harapan kita," pungkas Dedi.



Risiko Pekerjaan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pelemparan bom molotov di rumahnya merupakan risiko pekerjaan. Bom molotov dilempar dua orang yang mengggunakan sepeda motor.

"Enggak apa-apa, biasa itu bagian dari pekerjaan, tadi polisi sudah melakukan olah TKP, jadi kita tunggu saja ya hasilnya," kata Laode saat tiba di rumahnya, Kalibata, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB, Rabu (9/1/2019).

Laode M Syarif mengaku mengetahui kejadian itu saat azan subuh. Pimpinan KPK itu pun langsung melihat rekaman CCTV yang berada di rumahnya.



"Iya pelemparan itu sekira pukul 00.55 WIB melalui CCTV kami ada di rumah. Pagi ya pas bangun subuh, kebetulan salah satu bom molotovnya itu posisinya berdiri ketika dilempar, kalau yang di atas kan terbakar besar, kebetulan itu berdiri gitu nggak pecah pertolongan Allah. Terus pagi subuh ketika sopir datang itu masih nyala sumbu nya," jelas dia

"Dua, satu di atas yang pecah dan satu di bawah yang masih utuh," ucap Laode.

Dia pun menyerahkan kasus pelemparan molotov tersebut kepada pihak polisi. "Sudah lah tanyakan saja sama Mabes Polri ya," kata Laode M Syarif ini.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:

Kasus Suap Meikarta, KPK Dalami Pengakuan Bupati Bekasi

RAJABAKARAT - Kasus Suap Meikarta, KPK Dalami Pengakuan Bupati Bekasi



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin yang menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait izin proyek Meikarta. Hal itu disampaikan Neneng saat akan bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 14 Januari 2019.

"Kami cermati dulu fakta-fakta di persidangan tersebut‎ dan juga melihat data yang terkait lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Menurut Febri, KPK sebelumnya telah mengantongi keterangan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono soal perizinan Meikarta. Salah satunya terkait kewenangan dalam pemberian izin tersebut yakni Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.

"Ada lebih dari satu otoritas atau instansi yang mempunyai kewenangan dan melaksanakan kewenangannya terhadap izin proyek Meikarta. Ketika ada proses tersebut dan ada risiko proses di dua instansi tidak berkesesuaian, maka itu menjadi alasan Kemendagri melakukan rapat lainnya mempertemukan," jelas dia.

Terkait pemanggilan Mendagri Tjahjo, lanjut Febri, KPK akan mempelajari terlebih dahulu perlu tidaknya pengambilan keterangan dari yang bersangkutan. Terlebih, pemeriksaan dari Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono telah dilakukan.

"Itu kan perlu review, perlu analisis, karena baru di persidangan disampaikan keterangan itu. Saya kira Bupati Bekasi adalah orang yang juga mengajukan diri sebagai justice collaborator, sudah mengembalikan uang sekitar Rp 11 miliar, nanti kita juga lihat konsistensi dari keterangan-keterangan pada proses lebih lanjut," Febri menandaskan.

Neneng Kembalikan Uang
Sebelumnya, KPK menerima pengembalian uang sekitar Rp 2 miliar dan 90 ribu dolar Singapura dari Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total uang suap proyek Meikarta yang dikembalikan mencapai Rp 11 miliar.

"Terakhir dilakukan pengembalian sejumlah Rp 2,25 M dan SGD 90.000 pada KPK," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Febri mengingatkan, agar siapa pun termasuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau lainnya yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand agar turut koperatif.



"Dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini," jelas dia.

Febri menyatakan, KPK telah memegang daftar nama setiap pihak yang menerima dan mendapatkan fasilitas pembiayaan perjalanan ke Thailand tersebut.

"KPK menghargai sikap kooperatif tersebut," Febri menandaskan.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:

KPK: DPRD DKI Tak Lapor Harta Kekayaan pada 2018, Tingkat Kepatuhannya 0 Persen

RAJABAKARAT - KPK: DPRD DKI Tak Lapor Harta Kekayaan pada 2018, Tingkat Kepatuhannya 0 Persen



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan anggota legislatif tingkat provinsi dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggaran negara atau LHKPN. DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu instansi yang tidak melapor sama sekali di 2018.

"DPRD Provinsi DKI enggak pernah lapor. Nol persen," tutur Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Terdata ada sebanyak 106 anggota DPRD DKI yang wajib melaporkan harta kekayaan ke KPK. Kemudian daerah lainnya yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara juga tercatat nol persen.

"Lampung 77 wajib lapor (LHKPN), Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara 6 wajib lapor," jelas Pahala.



Provinsi Lain

Selain empat daerah tersebut, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar tingkat kepatuhan rendah pelaporan LHKPN ada Banten 1,19 persen dari 84 wajib lapor, Aceh 1,30 persen dari 77 wajib lapor.

Kemudian Papua Barat 1,82 persen dari 55 wajib lapor, Papua 2,27 persen dari 44 wajib lapor, Kalimantan Tengah 2,33 persen dari 43 wajib lapor, dan Jawa Timur 3,23 persen dari 93 wajib lapor.

"Untuk legislatif tingkat Kabupaten Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali," Pahala menandaskan.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:

KPK Tambah Mobil Tahanan yang Berbeda dari Sebelumnya

RAJABAKARAT - KPK Tambah Mobil Tahanan yang Berbeda dari Sebelumnya



Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki armada baru untuk mengantar para tahanannya bolak-balik dari rutan ke gedung KPK. Salah satunya, mobil berjenis MPV dengan merek Toyota Kijang Innova. Mobil tersebut merupakan tambahan dari proses pengadaan 2018.

"Ada 3 tambahan mobil tahanan yang efektif mulai digunakan 4 Januari 2019 ini. Tadi saya cek ke bagian rumah tangga di biro umum, penambahan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan tahanan KPK. Tiga mobil tersebut merupakan hasil pengadaan tahun lalu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (12/1/2019).

Febri mengatakan mobil berwarna hitam dengan sirene merah di bagian atasnya itu berbeda dari mobil-mobil tahanan KPK sebelumnya.

Kini, di bagian dalam mobil dipasangi terali besi. Terali besi terdapat di bagian tengah mobil, merintang di bagian kiri kanan kaca, juga menghalangi antara kursi depan dan kursi belakang.

Pengadaan tersebut kata Febri, dilakukan KPK lewat e-katalog, yang ada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Mobil Lama Sudah Tak Layak

Pengadaan mobil baru dilakukan karena ada mobil tahanan yang tidak memungkinkan digunakan untuk membawa tahanan KPK.



"Sebelumnya, ada mobil tahanan berbentuk minibus tahun 2004 dan 2006 sedang proses lelang kembali karena sudah digunakan cukup lama dan kondisinya tidak memungkinkan lagi dimanfaatkan untuk membawa tahanan KPK. Selain itu, ada 3 unit Elf tahun 2011," ujarnya.

Selain Toyota Innova, KPK biasanya menggunakan mobil Isuzu Panther untuk membawa tahanan. Ada juga mobil tahanan yang lebih besar berjenis Isuzu Elf.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:

Gunung Merapi Kembali Muntahkan Lava Pijar

RAJABAKARAT - Gunung Merapi Kembali Muntahkan Lava Pijar



Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta kembali mencatat dua kali guguran lava pijar meluncur dari Gunung Merapi pada Selasa pagi ke hulu Kali Gendol.

BPPTKG menyebut, berdasarkan hasil pengamatan pada Selasa (15/1/2019) mulai pukul 00.00-06.00 WIB, teramati guguran lava pijar ke arah tenggara Gunung Merapi sebanyak dua kali dengan jarak luncur 300 hingga 500 meter ke hulu Kali Gendol.

Cuaca di Gunung Merapi pada Selasa pagi dilaporkan terpantau cerah dan berawan. Angin di gunung itu bertiup lemah ke arah timur laut dengan suhu udara berkisar 17.8 hingga 21.7 derajat Celsius. Kelembaban udara 52 sampai 84 persen, dan tekanan udara 836.2 hingga 943.3 mmHg.

BPPTKG selama mengamati gunung api itu juga mencatat 7 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 sampai 30 milimeter yang berlangsung selama 11.48 sampai 63.6 detik, gempa embusan 2 kali dengan amplitudo 3.5 hingga 12.5 milimeter yang berlangsung selama 17.3 sampai 18.36 detik, dan gempa low frekuensi 1 kali dengan amplitudo 5 milimeter, berlangsung 15.28 detik.

Sebelumnya, pada Senin malam kemarin, BPPTKG juga mencatat dua kali luncuran guguran lava pijar dari Gunung Merapi dengan jarak luncur masing-masing 50 meter ke arah ke Timur laut. Guguran pertama pada pukul 23.41 WIB dengan durasi 35 detik, dan guguran kedua pada pukul 23.56 WIB dengan durasi 29 detik.

Berdasarkan analisis morfologi kubah lava Gunung Merapi yang terakhir dirilis BPPTKG, volume kubah lava mencapai 439.000 meter kubik dengan laju pertumbuhan mencapai 3.400 meter kubik per hari atau lebih kecil dari pekan sebelumnya.



Masih Berstatus Waspada

Saat ini kubah lava masih stabil dengan laju pertumbuhan yang masih rendah, rata-rata kurang dari 20.000 meter kubik per hari. Mengacu pada data aktivitas vulkanik Merapi, hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level II atau Waspada.

Untuk sementara pihaknya jugab tidak merekomendasikan kegiatan pendakian, kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana.

BPPTKG mengimbau warga tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:

BMKG: Gempa Tarutung Tak Berpotensi Tsunami

RAJABAKARAT - BMKG: Gempa Tarutung Tak Berpotensi Tsunami



Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa gempa berkekuatan 5 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara tidak berpotensi Tsunami.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (15/1/2019).

Gempa yang terjadi sekitar pukul 06.59 WIB tersebut terletak di koordinat 1,77 LU dan 99,09 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 31 kilometer arah tenggara Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara pada kedalaman 10 km.

"Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang terjadi akibat aktivitas Zona Sesar Sumatera (Sumatera Fault Zone) pada segmen Toru," kata Rahmat dalam keterangannya tersebut.

Guncangan gempa dirasakan warga Tarutung dan Sipahutrar. Belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.



"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi tidak berpotensi tsunami," kata Rahmat.

BMKG memonitor hingga pukul 07.19 WIB belum ada gempa bumi susulan akibat pergerakan sesar sumatera. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:

Debat Sebelum Debat Capres Cawapres

RAJABAKARAT - Debat Sebelum Debat Capres Cawapres



Debat capres dan cawapres 2019 mulai digelar pada 17 Januari 2019. Para pasangan calon, baik nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai mempersiapkan diri.

Tema debat capres cawapres perdana adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Pertanyaan terkait tema tengah disusun oleh tim panelis yang ahli di bidang tersebut

Rencananya, daftar pertanyaan seputar tema tersebut akan diberikan kepada pasangan capres dan cawapres sebelum debat.

Pemberian daftar pertanyaan atau kisi-kisi dari KPU menjadi perbincangkan, bahkan mendapat penolakan dari kubu Prabowo-Sandiaga.

Ketua Sekretaris Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, M Taufik menilai sikap KPU memberikan kisi-kisi materi debat pilpres melecehkan pasangan calon.

"Justru dia menurut saya melecehkan paslon, dia anggap paslon itu gak ngerti. Ini saya kira KPU ini kemunduran," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

KPU juga dinilai tidak rasional. Sikap KPU dianggapnya tidak wajar dan membuat kemunduran demokrasi.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai, pernyataan penolakan kubu Prabowo mengenai kisi-kisi dalam debat capres cawapres bagian dari manuver politik.

"Menurut saya itu bagian dari manuver, padahal itu yang disebut dengan pedoman sebagai kisi-kisi di dalam debat nanti dan itu juga akan mereka dapatkan," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menurut Ace, ada indikasi kubu Prabowo mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Serta membuat kesan KPU berpihak pada kubu petahana.

Dia menerangkan, pemberian kisi-kisi itu juga telah disepakati Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dalam rapat internal bersama KPU beberapa waktu lalu.

"TKN terlibat di situ, BPN juga terlibat di situ, dan diputusakan secara bersama-bersama. Nah tetapi kami melihat justru sebaliknya apa yang sudah disepakati oleh KPU itu kemudian di luar berkoar-koarnya yang lain," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak semua pihak bertarung secara sehat dalam Pemilu 2019, tanpa mencederai demokrasi. Dia meminta seluruh pihak tak melakukan upaya yang menggiring opini publik agar tidak percaya kepada penyelenggara pemilu yaitu, KPU.

"Untuk itu dari awal sudah saya ingatkan jangan main-main dengan itu, saya ingatkan jangan main-main. Tapi kalau masih main-main, saya juga punya mainan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Moeldoko mengatakan demokrasi di Indonesia saat ini sudah terjaga dengan baik. Dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang coba-coba mencederai demokrasi ini.

"Sungguh saya berharap bahwa mari kita menuju sebuah demokrasi yang tertata dengan baik. Jangan dicederai, jangan diteror demokrasi yang terteror dan seterusnya. Ini sungguh tidak baik dengan masa depan bangsa dan anak-anak kita," jelas Moeldoko.



Penjelasan KPU

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, polemik mengenai daftar pertanyaan di debat Pilpres 2019. Ia menilai, wacana yang berkembang malah menyudutkan pihaknya sebagai penyelenggara, juga memicu saling serang antara Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Kami perlu menjelaskan isu yang beberapa hari ini gencar menyudutkan 01, 02 dan paling banyak KPU," geram Arief di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2018, malam.

Sebagai pihak penyelenggara, papar Arief, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat capres bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

Tujuannya, agar kedua pasangan calon dapat menjawabpertanyaan dengan baik tanpa terkesan menyudutkan, menyerang secara teknis di luar substansi debat.

"Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan," jelas Arief.

Namun begitu, KPU juga mengamini jika debat tidak akan menarik, bila semua pertanyaan sudah diketahui oleh para kandidat. Karenanya, KPU menyiapkan segmen pertanyaan tertutup.

Nantinya kedua pasangan calon boleh saling bertanya dan menanggapi. "Jadi pasangan calon ini juga tetap akan diuji kompetensinya ya, maka dalam empat segmen kita bagi berimbang, masih tersedia dalam debat ini," Arief menandasi.

Sementara itu, susunan acara dalam debat pertama capres-cawapres untuk P‎ilpres 2019 selesai dibahas. Keputusan itu didapat dalam rapat bersama dengan KPU, bersama dengan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, dan Prabowo-Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dalam rapat tersebut ‎tata ruang panggung, dan terpenting adalah susunan acara bagi para calon kepala negara tersebut.

"Soal lay out ruangan sudah diputuskan termasuk posisi meja dan kursinya, jumlah undangan juga dan yang terpenting sudah tuntaskan susunan acara debat," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Arief juga menuturkan, dalam debat perdana ada enam segmen. Pertama, segmen penyampaian visi dan misi dari masing-masing pasangan calon.

Kemudian kedua dan ketiga adalah menjawab pertanyaan terbuka. Lalu, nantinya para capres dan cawapres menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis.

Selanjutnya untuk segmen keempat dan kelima adalah, masing-masing pasangan calon melemparkan pertanyaan kepada calon lainnya. "Jadi segmen itu menjawab pertanyaan yang disusun masing-masing paslon," katanya.

Terakhir adalah, KPU memberikan waktu kepada pasangan capres dan cawapres untuk menyampaikan penutup alias closing dalam debat perdana tersebut.

"Setelah dilakukan debat selesai, kami juga menyepakati akan dilakukan konfrensi pers bersama dari tim kampanye 01 dan tim kampanye 02," ung‎kapnya seperti dilansir dari Jawapos.

Pembekalan Kubu Jokowi-Prabowo

Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat. Dia akan diberi arahan sebelum debat capres cawapres pada 17 Januari nanti.

"Rencananya dalam satu dua hari ini kami akan dipanggil dan diajak berdiskusi sama Pak SBY untuk memastikan bahwa kita juga mendengar pandangan beliau dan nasihat dari pada beliau yang telah berpengalaman berkali-kali mengikuti proses pemilihan," kata Sandiaga di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Untuk itu, mulai hari ini dan dua hari ke depan, Sandiaga akan menetap di Jakarta sesuai arahan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Sudirman Said untuk menyiapkan bekal persiapan debat.

"Saya tidak keluar negeri tidak keluar daerah tidak keluar Jakarta. Jadi stand by menunggu arahan karena tadi sore atau kemarin sore Pak Sudirman menyatakan untuk mengosongkan agenda hari ini," ucap Sandiaga.

Dalam debat nanti, mantan wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan membawa materi yang bersumber dari kegelisahan masyarakat di Indonesia. Dari situ, akan terlihat perbedaan pendekatan antara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf kepada rakyat.

"Menurut pengalaman kami bahwa debat ini adalah cara terbaik untuk menyampaikan tentunya diferensiasi perbedaan antara pendekatan kami Prabowo sandi dengan pendekatan bapak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf dalam menyikapi persoalan bangsa," tandas Sandiaga.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mempertanyakan siapa yang sesungguhnya yang berkontestasi dalam debat capres cawapres nanti. Apakah sang pasangan calon menampilkan dirinya yang otentik, atau malah sosok SBY bakal mendominasi.

"Kita lihat saja, apakah Prabowo akan menampilkan dirinya sebagai capres dan cawapres atau nanti menampilkan seperti mentor-mentornya," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Hasto mengindikasikan pasangan calon petahana Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tak perlu mentor debat capres cawapres. Mereka bakal tampil otentik sebagai dwitunggal pasangan calon presiden.

"Kan otentik. Kepemimpinan itu otentik, genuine, kepemimpinan itu berkarakter," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDIP itu mengklaim persiapan debat pasangan nomor urut 01 mengalir saja. Jokowi kata dia, menyiapkan materi debat di tengah kesibukan tugas kepresidenan.

"Persiapan ada tapi mengalir. Pak Jokowi sekaligus menyiapkan tugas tugas kepresidenan juga melihat menyiapkan," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, Jokowi-Ma'ruf sudah menyiapkan jawaban atas jawaban-jawaban persoalan yang nyata. Tidak mengawang-awang.

"Hal yang membumi yang dirasakan rakyat itu nanti akan diberi jawaban oleh pak Jokowi Ma'ruf Amin," ujar Hasto.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, tidak mau membeberkan siapa yang akan membekali Jokowi-Ma'ruf sebelum debat.

"Saya tidak tahu," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (8/1/2019).

JK menepis bahwa dirinya sendiri yang akan membengkali Jokowi-Ma'ruf saat debat nanti. Dia menyerahkan hal itu kepada TKN dan Ketua Tim Kampanye Nasional, Erick Thohir.

"Saya tidak, Erick itu yang punya timnya," kata JK.


REPOST BY : SITUS JUDI ONLINE

Share:
Keluarga Besar Marga Sun. Powered by Blogger.

Breaking News

KAMI MENYEDIAKAN GAME LIVE CASINO TERBARU DI https://bit.ly/2pLGSsO SILAHKAN DAFTAR YA.. SALAM KEMENANGAN YA BOSKU

Blog Archive