Wednesday, 31 January 2018

Pidatonya Dianggap Menyinggung, Kapolri Kumpulkan Ormas Islam

Pidatonya Dianggap Menyinggung, Kapolri Kumpulkan Ormas Islam


Kapolri, Jenderal Tito Karnavian akan mengumpulkan ormas-ormas Islam. Rencana itu diungkap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasisto

"Nanti (rencananya) akan ada pertemuan dengan organisasi-organisasi Islam. Kita silaturahmi," ujar Setyo saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

Pertemuan itu diselenggarakan menyusul polemik video pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pernyataan Tito dinilai menyinggung sebagian umat Islam.

Bahkan, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain membuat surat terbuka melalui akun Facebook-nya tertanggal 29 Januari 2018. Ia kecewa dengan pernyataan Tito yang tidak menganggap perjuangan umat Islam di luar ormas NU dan Muhammadiyah.

"Saya sangat kecewa dan keberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik," ucap Zulkarnain kepada Liputan6.com, Selasa (30/1/2018).

Setyo Wasisto menuturkan, pernyataan Tito yang viral baru-baru ini merupakan penggalan sambutan dalam sebuah acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan NU di Kantor PBNU, pada 2016 lalu.

"(Tujuan mengumpulkan perwakilan ormas Islam) ya mau memberikan penjelasan," ucap Setyo.

Isi Pidato

Berikut penggalan pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tersebar di media sosial dan memicu polemik:

Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

(suara tepuk tangan).

Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.

Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.

(tepuk tangan hadirin)

Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.

Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.

Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.

Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.


Share:

Kapolri Lantik Dankor Brimob dan 5 Kapolda Baru

Kapolri Lantik Dankor Brimob dan 5 Kapolda Baru


Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi Polri. Ada Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri dan lima Kapolda baru yang dilantik.

Irjen Raja Erizman yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Hukum Polri kini resmi dilantik sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menggantikan Irjen Agung Sabar Santoso yang kini menjabat sebagai Kadiv Hukum Polri.

Sementara Kapolda Kalimantan Timur yang sebelumnya dijabat Irjen Safaruddin kini diganti Brigjen Priyo Widyanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Jambi. Safaruddin telah dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka pensiun.

Sementara Brigjen Muchlis dilantik sebagai Kapolda Jambi untuk menggantikan Priyo. Muchlis sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Bakamla RI.

Kapolri juga melantik Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen I Ketut Argawa. I Ketut yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Analis Baintelkam Polri itu dipilih untuk menggantikan Brigjen Rudy Sufahriadi.

Sementara Rudy dilantik sebagai Dankor Brimob menggantikan Irjen Murad Ismail. Murad kini dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Dan yang terakhir, Kapolri melantik Irjen Suntana sebagai Kapolda Lampung. Suntana yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri (dalam rangka penugasan pada BIN) itu resmi menggantikan Irjen Hadi Siswoyo sebagai pucuk pimpinan di Polda Lampung.

Sumpah Jabatan

Tito selanjutnya memimpin sumpah jabatan terhadap perwira tinggi yang mendapatkan amanah baru tersebut.

"Bahwa saya selaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila UUD RI tahun 1945 dan NKRI. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Usai melakukan sumpah serah terima jabatan, Tito menuturkan banyak konsekuensi yang harus diterima oleh anak buahnya tersebut.

"Apabila melanggar sumpah ini akan menjadi konsekuensi di dunia dan akhirat," tuturnya.

Pelantikan dan sertijab ini turut dihadiri sejumlah petinggi Polri, antara lain Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Kabaharkam Pol Komjen Pol Moechgiyarto, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukamto, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Karopenmas Brigjen Pol Mohammad Iqbal dan beberapa Pati Polri lainnya.

Share:

Instruksi Kapolda Baru Jambi di Hari Pertama

Instruksi Kapolda Baru Jambi di Hari Pertama


Brigjen Pol Muchlis AS baru saja tiba di Jambi untuk mengemban tugas sebagai Kapolda Jambi yang baru. Ia menggantikan posisi Brigjen Pol Priyo Widyanto yang sejak April 2017 duduk sebagai pimpinan tertinggi di Polda Jambi.

Setibanya di Jambi, pada Jumat pagi (12/1/2018), Muchlis yang merupakan putra asli Jambi ini langsung mengintruksikan jajarannya fokus pada pengamanan Pilkada serentak di Jambi.

Ada tiga daerah yang bakal menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu. Yakni Kota Jambi, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.

"Pesan WA (WhatsApp) pertama saya kepada jajaran lakukan patroli cyber," ujar Muchlis di Mapolda Jambi.

Ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya yang aktif di media sosial untuk memantau segala aktivitas di laman-laman media sosial. Mulai dari postingan yang mengandung unsur provokasi, hate speech maupun hoax. Jika menemukan hal tersebut, maka bisa segera dilakukan penindakan.

"Jadi bagi semua pihak agar lebih bijak menggunakan media sosial. Tidak menebar provokasi, hate speech atau hoax di medsos. Khususnya menyangkut Pilkada karena bisa dilakukan penindakan hukum," ujar Muchlis.

Sebelumnya, usai dilantik oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, mantan Inspektur di Bakamla RI ini mengatakan, potensi konflik di Jambi cukup besar.

Meski demikian, bukan berarti tugas-tugas lain diabaikan. Fungsi pelayanan kepolisian tetap berjalan seperti biasa.

"Yang pertama adalah bagaimana mengaktualisasikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Jadi untuk menciptakan rasa aman, Polri harus ada di setiap kegiatan masyarakat," ujar pria kelahiran Terusan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ini.

Pelantikan 5 Kapolda dan Dankor Brimob

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi Polri, di Rupatama Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).

Irjen Raja Erizman yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Hukum Polri kini resmi dilantik sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menggantikan Irjen Agung Sabar Santoso yang kini menjabat sebagai Kadiv Hukum Polri.

Sementara Kapolda Kalimantan Timur yang sebelumnya dijabat Irjen Safaruddin kini diganti Brigjen Priyo Widyanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Jambi. Safaruddin telah dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka pensiun.

Sementara Brigjen Muchlis dilantik sebagai Kapolda Jambi untuk menggantikan Priyo. Muchlis sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Bakamla RI.

Kapolri juga melantik Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen I Ketut Argawa. I Ketut yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Analis Baintelkam Polri itu dipilih untuk menggantikan Brigjen Rudy Sufahriadi.

Sementara Rudy dilantik sebagai Dankor Brimob menggantikan Irjen Murad Ismail. Murad kini dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Dan yang terakhir, Kapolri melantik Irjen Suntana sebagai Kapolda Lampung. Suntana yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri (dalam rangka penugasan pada BIN) itu resmi menggantikan Irjen Hadi Siswoyo sebagai pucuk pimpinan di Polda Lampung.

Share:

Polri Siapkan 2 Jenderal Jadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut

Polri Siapkan 2 Jenderal Jadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut


Dua perwira tinggi Polri dikabarkan bakal menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Rencana itu untuk mengisi kekosongan pimpinan saat Pilkada Serentak 2018.

Hal itu disampaikan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

"Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," ujar Martinus usai Rapimnas Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018).

Dua perwira tinggi yang dimaksud yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan disiapkan sebagai Plt Gubernur Jabar, sementara Martuani disiapkan sebagai Plt Gubernur Sumut.

"Informasi ini kami masih menunggu surat resminya (dari Kemendagri), sehingga bisa kami ketahui siapa yang akan menduduki jabatan sementara," kata dia.

Bukan Kali Pertama

Martinus menuturkan, ini bukan kali pertama perwira tinggi Polri dipercaya sebagai Plt Gubernur. Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Carlo Brix Tewu pernah menjabat sebagai Plt Gubernur Sulawesi Barat pada 2016.

"Begitu pun juga saat ini, direncanakan ada dua perwira tinggi Polri untuk menduduki jabatan Gubernur di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Utara," tandas Martinus.


Share:

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Ahok Jilid II

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Ahok Jilid II



Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Penyelidikan tersebut berdasarkan laporan kepolisian yang dilayangkan anggota Front Pembela Islam (FPI) sekaligus Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habib Novel Chaidir Hasan dengan nomor LP/1232/XII/2016/Bareskrim pada 14 Desember 2016.

"Benar (penyelidikan laporan kasus Ahok dihentikan). Itu bukan penyidikan, tapi masih di giat penyelidikan," ujar Kasubdit I Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Daddy Hartadi saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin 29 Januari 2018.

Penghentian kasus ini juga diketahui dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/78-Subdit I/I/2018/Dit Tipidum yang ditujukan kepada Novel pada Rabu, 24 Januari 2018.

Pada SP2HP itu, objek perkara dalam laporan ialah terkait pernyataan yang disampaikan Ahok saat membacakan eksepsi selaku terdakwa kasus penistaan agama dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 13 Desember 2016 lalu.

Penghentian kasus dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan digital forensik serta melakukan gelar perkara pada 6 September 2017.


Ahok Buat Atas Perintah Hukum


Dari hasil gelar perkara disimpulkan, ucapan Ahok disampaikan dalam sebuah eksepsi atau tangkisan yang dibuat atas perintah hakim. Oleh karena itu, Ahok sah menyampaikan kalimat pembelaan.

Selain itu, pernyataan Ahok yang dituangkan dalam sebuah eksepsi adalah hak terdakwa dan dijamin KUHAP. Sepanjang disampaikan dalam persidangan dan tidak ditegur oleh hakim, itu tidak bisa disebut tindak pidana.

"Dengan demikian, bahwa apa yang dilakukan terlapor bukan merupakan tindak pidana," ucap Daddy.

Share:

Tuesday, 30 January 2018

Prediksi JK soal Jumlah Calon di Pilpres 2019

Prediksi JK soal Jumlah Calon di Pilpres 2019


Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK yang tidak lagi maju di tahun 2019, memprediksi Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti tiga hingga 4 pasangan capres-cawapres.

"Bisa empat, mungkin juga tiga," ucap JK di kantornya, Jakarta, Selasa 30 Januari 2018.

Dia menuturkan, prediksinya tersebut berdasarkan presidential threshold, yakni 20 persen. Dengan angka tersebut, paling tidak hanya empat calon pasangan yang bisa maju bersaing.

"Kan PT (presidential threshold) 20 persen. Secara teori artinya setidak-tidaknya bisa empat," ungkap JK.

Namun, menurut dia, prediksinya bisa benar bisa juga salah. Namun, dia enggan menyebut siapa saja nama-nama yang akan bertarung.

"Pengalaman yang lalu kan, yang pertama 2004 itu empat calon, kemudian itu 2009 tiga," tandas JK.

Pastikan Tak Maju Lagi

JK menegaskan tidak akan ikut bertarung pada Pilpres 2019. Dia ingin patuh pada undang-undang. Selain itu, dia cukup puas dengan perjalanan politiknya.

"Enggak lagi, enggak lagi. Pertama umur, kedua sesuai UUD," kata Jusuf Kalla dalam acara Pembukaan Musyawarah Kedaulatan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan di Istana Wapres, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.

Menurut dia, belum pernah ada politikus yang mengalahkan rekornya dalam berpolitik pada era Reformasi.

"Tidak ada orang seperti saya, 3 kali ikut Pilpres. 2 kali menang, 1 kali kalah. Jadi tahu pengalaman itu. Megawati 2 kali, SBY 2 kali, Wiranto 2 kali, Prabowo 2 kali, cuma saya 3 kali," ujar Jusuf Kalla.

Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar tidak ada keributan dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dia pun yakin masyarakat mampu mewujudkan pilkada damai.


Share:

Kata Hendropriyono Soal Mahar Politik Hingga Koalisi Pilpres 2019

Kata Hendropriyono Soal Mahar Politik Hingga Koalisi Pilpres 2019


Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono telah meramalkan pemenang Pilpres 2019 ada Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi bakal kembali dipilih masyarakat pada Pilpres 2019 karena muda, sipil, nasionalis, dan sudah memiliki bukti kerja.

"Orang yang bakal menang di Pilpres 2019 nanti adalah seorang yang memang populer di rakyat bawah dan masih muda. Kemudian yang kedua, piawai memang dia yang sudah menjalankan penugasan administrasi pemerintahan tahap demi tahap, siapa lagi kalau bukan Jokowi," ungkap Hendropriyono dalam dalam wawancara dengan Tim Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Selain memprediksi kemenangan Jokowi, Hendropriyono juga menyoroti maraknya praktik mahar politik yang dilakukan sejumlah partai politik dalam Pilkada 2018.

"Seorang calon itu harus punya rencana, kemudin dibahas dengan partai menjadi program dan biaya pemenangannya berapa. Yang jadi masalah kalau diminta di depan, namanya jadi mahar, itu yang tidak betul," kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Koalisi Nasaeb

Hendropriyono juga memprediksi, pada Pilpres 2019, Indonesia akan punya presiden dan wakil presiden yang yang didukung koalisi Nasaeb.

"Kita akan punya sepasang presiden dan wapres yang beraliran Nasaeb; nasionalis, agama, ekonomi, dan bisnis," ujar Hendropriyono.

Namun, ucap dia, prediksi itu akan mentah jika dalam pelaksanaan Pilpres 2019 terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya, terjadi kekerasan di masyarakat yang membuat pelaksanaan Pilpres 2019 jadi tak kondusif.

"Jika terjadi demokrasi jalanan atau kudeta militer, maka perkiraan tadi gugur atau batal dengan sendirinya," ungkap Hendropriyono.

Share:

PDIP Tak Keberatan Golkar Dapat Tempat Lagi di Kabinet

PDIP Tak Keberatan Golkar Dapat Tempat Lagi di Kabinet


Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tak mempermasalahkan perombakan atau reshuffle kabinet Rabu 17 Januari 2018 kemarin. Pada reshuffle kebinet kemarin, Golkar kembali mendapat satu kursi menteri.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial.

"Kami berikan dukungan pada kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Apapun reshuffle hak Presiden," ucap Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Dia berharap, penunjukan Idrus dapat menguatkan kinerja Presiden Jokowi. Juga, lanjut dia, meningkatkan keeratan koalisi parpol.

"Kami berharap dengan ditunjukannya Bapak Idrus juga dapat semakin perkuat kinerja Pak Jokowi, juga kerja antarparpol," ungkap Hasto.

Terkait hubungan PDIP dengan parpol pendukung pemerintah lainnya, dia yakin kuat. Bahkan, dia memprediksi hubungan ini bisa terjalin hingga Pilpres 2019.

"Tentu saja itu akan ajak yang baik. Tergantung pada kedaulatan parpol masing-masing. Wajar dalam tatanan demokrasi kita perlu dukungan yang kuat dari parlemen. Sehingga gambaran di kabinet bagaimana konsolidasi politik semakin matang dan kuat. Di masa waktu tersisa ini sebelum pemilu 2019 pemerintahan ditinjau efektifitas kerja diharapkan bisa lebih baik. Untuk itulah Reshuffle dilakukan," pungkas Hasto.

Mengakar

Presiden Joko Widodo me-reshuffle kabinet kerjanya. Yang diganti termasuk Menteri Sosial yang sebelumnya dijabat Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Staf Presiden (KSP) yang dijabat Teten Masduki.

Kursi yang ditinggalkan Khofifah sekarang ditempati Idrus Marham yang tak lain merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Sementara jabatan KSP digantikan oleh Jenderal Purnawirawan Moeldoko, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Dengan demikian, pengangkatan Idrus Marham memperkuat akar partai berlambang beringin menjejak di Istana Negara. Sebelumnya, Golkar menempati kursi Menteri Perindustrian yang dijabat Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Padahal, Golkar bukanlah partai yang berkontribusi bagi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu. Golkar justru menjadi lawan politik partai yang mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI. 

Setelah Pilpres 2014 yang dimenangkan pasangan Jokowi-JK, kekuatan partai yang awalnya tidak mengusung Jokowi ikut bergabung dalam koalisi pemerintah. PPP bergabung pada Oktober 2014, PAN pada September 2015, dan Golkar pada November 2015.

Beringin yang kian kokoh berdiri di Istana dan mengakar ini juga ditandai dengan bertahannya Menteri Perindustrian Airlangga di kursi kabinet. Padahal, Airlangga baru ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Jauh hari sebelumnya, ketika pemerintahan baru terpilih, Jokowi tegas meminta kabinet kerjanya tidak rangkap jabatan.

"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata pria bernama lengkap Joko Widodo itu di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2018.

Share:

Ahmad Basarah PDIP: Saya Siap Ditunjuk Jadi Cawagub Jatim

Ahmad Basarah PDIP: Saya Siap Ditunjuk Jadi Cawagub Jatim


Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah mengaku siap apabila ditunjuk Megawati Soekarnoputri menjadi calon wakil gubernur (cawagub) mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Pilkada Jatim 2018.

"Ketika Bu Mega (Ketua Umum PDIP) menugaskan, tidak elok rasanya kami menolak. Jadi kalau ada yang masih menolak tugas dari Bu Mega, sebagai petugas partai, belum menjiwai sebagai kader PDIP," ujar Basarah di Kantor DPP PDIP Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Basarah menuturkan bahwa Megawati mengetahui kapabilitas dan kemampuan setiap kader PDIP.

Dia meyakini, Megawati tidak akan secara sembarangan menempatkan kadernya. Namun, saat ditanya sosok yang menolak ditugaskan Megawati, Wasekjen PDIP itu enggan menyebut secara gamblang.

"Anda silahkan cek saja siapa kader PDIP yang menolak perintah Ketua Umum," ucap Ahmad Basarah.


Azwar Anas Mundur


Sebelummya, kader PDIP Tri Rismaharini atau Risma menolak diusung sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Nama Risma mencuat setelah Azwar Anas disebutkan mundur dari pencalonannya sebagai cawagub di Pilkada Jatim 2018. 

Azwar Anas sendiri mundur setelah foto-foto mirip dirinya memegang paha mulus seorang wanita beredar luas.

Kendati begitu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto memastikan, partainya menghormati keputusan Wali Kota Surabaya itu.

"Bu Risma beliau adalah Wali Kota Surabaya yang dicintai rakyat. Sehingga PDIP menghormati pilihan Ibu Risma dan tugas-tugas Ibu Risma untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya di kota Surabaya," kata Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 6 Januari 2018.

Share:

Dijagokan PDIP, Irjen Safaruddin Jadi Cawagub di Pilkada Kaltim

Dijagokan PDIP, Irjen Safaruddin Jadi Cawagub di Pilkada Kaltim


Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin berpasangan dengan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi di Pilkada Kaltim 2018. Safaruddin menjadi calon wakil gubernur, sedangkan Rusmadi menjadi calon gubernur. Pasangan ini diusung koalisi PDIP dan Partai Hanura.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan Irjen Safaruddin sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Kalimantan Timur 2018.

Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis mengatakan, memang awalnya Megawati memberi surat tugas. Dia pun sempat mengira Safarudin yang menjadi calon gubernur. Ternyata, diskusi lanjutan.

"Singkat saja sih, seperti yang mereka berdua katakan, tidak ada ngotot-ngotot siapa yang jadi cagub dan cawagub. Kemudian, setelah berembuk Pak Rusmadi menjadi cagub dan Pak Safaruddin menjadi cawagub," kata Ananda.

Sementara itu, Rusmadi menceritakan, dia sudah mendaftarkan diri ke PDIP dan Partai Nasdem sejak 13 Juni 2017. Setelah aneka dinamika politik, Rusmadi bertemu dengan Sekjen DPP PDIP.

Kemudian diminta maju dalam pilgub sebagai calon gubernur dan Safarudin jadi calon wakil gubernurnya.

Safarudin juga menyebut tidak masalah menjadi calon wakil gubernur atau calon gubernur di Pilkada Kaltim 2018.

"Saya kira inilah akhir dan ini keputusan yang kita harus jalankan. Saya serahkan ke partai yang mengusulkan dan sudah diputuskan PDIP dan Partai Hanura. Saya tidak ambisius jadi gubernur, yang penting saya dengan Pak Rusmadi satu visi dan misi," pungkas Safaruddin. 

Akan Mundur

Pasangan ini adalah pasangan aparatur sipil negara (ASN) dan Polri. Rusmadi menjelaskan, dirinya patuh pada perundang-undangan dan bakal mengundurkan diri.

"Kami besok saat mendaftar sudah akan mengundurkan diri, surat pengunduran diri kami itu sudah siap," terang Rusmadi usai deklarasi pencalonannya, Selasa 9 Januari 2018.

Share:

Monday, 29 January 2018

HEADLINE: Mobilisasi Becak ke Jakarta, Fakta Atau Sekedar Isu?

HEADLINE: Mobilisasi Becak ke Jakarta, Fakta Atau Sekedar Isu?


Wakil Gubernur Sandiaga Uno memanaskan kembali wacana legalisasi operasional becak di DKI Jakarta. Ia mengatakan, ada pihak yang memobilisasi kendaraan roda tiga itu dari daerah masuk Ibu Kota. 

"Sudah ada beberapa laporan dan ini mobilisasi. Enggak mungkin tukang becak dari daerah itu bisa kayuh sendiri ke sini," kata Sandi saat ditemui di RPTRA Taman Sawo, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Minggu 28 Januari 2018.

mencoba menguji validitas pernyataan Sandi ke beberapa lokasi yang jadi tempat becak beroperasi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Mustafa (56), satu dari puluhan tukang becak yang biasa mangkal di jalan layang Bandengan Utara III, Pekojan, Jakarta Barat, membantah ada kedatangan tukang becak dari luar daerah.

Di tempat ia biasa mangkal, ada sekitar 10 tukang becak. Jumlah itu masih bisa bertambah karena jumlah becak yang beroperasi di Pasar Penjagalan, Jakarta Barat jauh lebih banyak.

"Tidak ada becak dari daerah datang ke sini. Ini becak-becak lama semua, cuma memang pengemudinya banyakan orang daerah. Kayak Bapak (saya) orang Cikampek. Selain itu, ada yang dari Tangerang, Indramayu, Tegal," ucap Mustafa kepada Liputan6.com.

Penarik becak lain, Ali (47), juga menampik mobilisasi becak. Ia tinggal tepat di bawah flyover Bandengan, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, tempat dikabarkan terjadinya peristiwa mobilisasi becak itu.

"Bohong itu katanya (ada) becak ditolak dari Indramayu. Ada yang bilang turun di Bandengan ada yang bilang turun di Jelamban," ujar Ali di kawasan Tambora, Senin (29/1/2018).

Menurut Ali, yang tinggal di Bandengan Selatan sejak 1997, warga di sana juga tidak tahu menahu soal isu mobilisasi becak. Sebab, jika benar, niscaya bakal terjadi kehebohan.

"Nggak ada (warga) yang turun (tangan), nggak ada yang apa (bertindak). Di sini juga nggak ada yang turun," ucap Ali yang sudah 20 tahun lebih berprofesi sebagai pengayuh becak di daerah Angke.

Kabar soal mobilisasi tadi, telanjur berkembang luas. Seorang pengemudi becak di Tanah Pasir, Jakarta Utara, Japar (52) sempat mendengar kabar tersebut. Konon, kejadiannya di daerah Bandengan.

"Dengar tapi belum tahu (benar atau tidaknya) gitu. Dengarnya kemarin ada di Bandengan becak diturunin dari mobil," imbuh Japar.

Sementara penarik lain di Muara Baru, Jakarta Utara, Cahyono (55) mengaku mendengar isu tersebut. "Iya katanya ada becak datang pakai truk dari Indramayu. Diturunin di Tambora," ujarnya. Namun, ia mengaku tak tahu kebenarannya.

Lantas dari mana Sandi mendapat laporan soal mobilisasi becak? Liputan6.com menghubungi Kepala Satpol PP DKI, Yani Wahyu. Ia mengaku mendapat informasi soal mobilisasi becak.

Yani menuturkan indikasi itu terendus pengamanan tertutup Satpol PP di Kawasan Jakarta Barat. Pengamanan tertutup itu bertugas di lapangan dengan menggunakan pakaian preman, bukan seragam. 

Tugasnya semacam mata-mata dengan fungsi intelijen. Di struktur organisasi Satpol PP, tim semacam ini berada di bawah Seksi Pemantau.

"Itu sempat dihalau oleh anggota. Balik lagi. Waktu itu lagi baru-barunya kebijakan," ia menuturkan. Sayangnya, Yani enggan memaparkan lebih jauh soal pengusiran becak dari luar Jakarta. "Sekilas saja soal itu," ia berkilah.

Yani pun enggan mengungkap kapan peristiwa pengusiran becak dari luar Jakarta terjadi. Yang jelas, saat ini Pemprov DKI tengah mendata semua becak yang di wilayahnya.

Becak-becak yang sudah terdata diberi stiker. Dengan begitu, Pemprov DKI akan mudah mengidentifikasi mana becak yang baru datang dari luar. Menurut Yani, pendataan dan stikerisasi merupakan ranah Dinas Perhubungan.

Satpol PP akan bertugas memberi tindakan dalam implementasi operasional becak. "Yang tidak berstiker saya anggap bukan becak Jakarta," tegas Yani. Satpol PP akan menindak becak tanpa stiker.

Sandiaga Uno juga tak pernah menjawab tegas siapa di belakang aksi mobilisasi becak yang dia sebut itu.

"Kalau datangnya pakai truk, truknya ada tertutup dan terorganisir itu laporan yang datang ke saya, walaupun saya tidak mau suudzon itu ada mobilisasi," kata Sandi.

Hingga kini kabar mobilisasi becak dari luar Jakarta masih sumir. Peneliti Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang mengaku belum punya data soal mobilisasi becak dari luar Jakarta. Namun, ia tidak memungkiri kemungkinan itu ada.

Sebab, becak biasanya dikelola oleh pengusaha. Pemodal itu yang biasanya memiliki becak. "Sistem ke penariknya biasanya setoran," ungkapnya.

Ada peluang pengusaha becak dari luar Jakarta tergiur dengan longgarnya regulasi di DKI. Mereka mengerahkan armada yang dimilikinya ke Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI harus tegas. Bila tidak, akan terjadi banjir becak di DKI.

Kabar mobilisasi becak dari luar Jakarta makin dipanaskan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Kabar itu kini diseret ke ranah politik.

Politisi Gerindra, partai yang menjadi pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, ini menengarai ada aroma politis di balik mobilisasi becak.

"Ada unsur politis, untuk ganggu Jakarta, ini mainan orang tertentu,” kata Taufik saat dihubungi Liputan6.com, Senin (29/1/2018).

Taufik menuding penggerak becak-becak itu adalah provokator. Seperti Sandi, Taufik tidak menjelaskan menunjuk ke siapa tudingannya itu.

"Namanya provokator untuk menggangu Jakarta," ucapnya.

Becak Genjot Versus Ojek Online

Ihwal rencana Anies-Sandi melegalkan becak terkait kontrak politik ketika maju di Pilgub DKI 2017. Keduanya pun tak malu mengakuinya.

Menurut Sandi, janji itu diteken dalam kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu pada 2 Oktober 2016. Penataan becak masuk ke butir perjanjian poin 1 butir c.

Di sana disebut, Perlindungan dan penataan ekonomi informal: PKL, Becak, Nelayan Tradisional, Pekerja Rumah Tangga, Asongan, Pedagang Kecil, dan Pasar Tradisional.

"Iya dong. Kalau saya sudah berjanji, saya harus melunasi," kata Gubernur DKI Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, izin operasi becak punya semangat memberikan keadilan pada semua warga Jakarta. Mantan Menteri pendidikan ini beralasan kebutuhan terhadap becak masih ada.

Anies membantah keberadaan becak akan melanggar aturan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dalam pasal 29 regulasi itu ada larangan becak beroperasi.

Perda itu, menurut Anies, hanya melarang becak di jalan protokol. Becak-becak nantinya hanya diperbolehkan beroperasi di jalan-jalan kampung saja.

Namun, batasan jalan kampung pun bisa dibilang masih kabur. Karena itu, Anies akan membuat pergub yang menjadi turunan Perda. Di sana akan mengatur batasan wilayah operasional becak.

"Nah kita akan mengatur supaya becak berada tetap di dalam kampung, tidak becak berada di jalan," kata Anies.

Rencana Anies sontak memunculkan pro-kontra. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai pemberian izin bagi becak sebagai langkah mundur.

Ia berkaca dari negara lain. Penggunaan becak sudah lama ditinggalkan.

"Negara tetangga sudah pada maju yang tadinya kumuh. Kenapa kita mundur lagi," kata Prasetio keheranan.

Politisi PDIP ini menilai larangan becak juga tidak bisa dimaknai sebagai ketidakadilan. Pemerintah Provinsi DKI, menurut dia, seharusnya lebih mendorong penggunaan transportasi massal.

Baginya, penataan Jakarta tanpa becak selama ini sudah berjalan baik. Terlebih, Jakarta merupakan ibu kota negara yang menjadi cermin Indonesia di mata dunia.

"Kebijakan yang sudah baik jangan lah dibuat jadi kusut kembali. Jakarta ini ibu kota negara, ditata secara yang baik, ada istana negara, jangan sampai kumuh," ujar dia.

Kalah Saing dengan Ojek Online

Peneliti Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, melihat juga belum ada batasan jelas jalan kampung yang nantinya diizinkan Anies-Sandi dilewati becak. 

Apalagi, ia menyebut, jalanan kampung sudah tidak ada lagi di Jakarta. "Kalau di Tangerang mungkin masih ada," Deddy menambahkan.

Daya dukung jalan kecil di Jakarta pun diragukan untuk dilalui becak. Ia memperkirakan lebar jalan tikus di Jakarta mencapai 3 meter. 

Sementara lebar becak mencapai 1,2 meter. Porsi itu jelas akan memakan ruas jalan, dan mengganggu lalu lintas warga di jalan kecil. 

Deddy khawatir jalanan protokol maupun umum di Jakarta akan terdampak kemacetan apabila kebijakan ini diresmikan. Baginya, becak tidak mampu bersaing di zaman transportasi yang modern.

"Kita sukanya transportasi yang cepat, integrasi transportasi, transportasi online, integrasi tiket. Sekarang udah model sistem online, taksi online, ojek online, sekarang udah eranya MRT, LRT, BRT, lalu becak buat apa?," tutur Deddy.

Sementara, Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga, menilai ada kekeliruan cara berpikir dari Pemprov DKI. Ia berpendapat mempertahankan becak di Ibu Kota tidak ideal, bukan hanya dari sisi ketertiban.

Saat ini pengayuh becak umumnya berusia di atas 40 tahun. "Apa iya kita mau membiarkan mereka sampai usia 60 tahun masih ngayuh becak?" katanya.

Ia menilai prinsip keadilan yang utama adalah kesejahteraan. Nirwono menyarankan Anies-Sandi lebih baik mengintegrasikan para pengayuh becak dengan program pemerintah Pemprov DKI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengajar di Universitas Trisakti ini merujuk program OK OCE. "Itu malah lebih manusiawi," tegasnya.

Dengan begitu, Pemprov DKI tetap mempertahankan semangat keberpihakan pada masyarakat kecil, dalam hal ini pengayuh becak. Tanpa harus bikin Jakarta tambah semrawut.

Usulan Becak Elektrik

Polemik pelegalan becak beresonansi hingga kalangan elite nasional. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Hanafi Raismengaku mendukung kebijakan Anies-Sandi.

Ia berpendapat, kehadiran kembali becak di ibu kota tidak perlu jadi perdebatan selama tidak menganggu ketertiban dan bermanfaat bagi konsumen.

Terlebih, menurut Hanafi, izin becak khusus diperuntukan di wilayah perumahan.

Hanafi menekankan, yang diperlukan adalah regulasi yang jelas. Ia juga mengusulkan becak beroperasi di kawasan wisata.

"Selain bisa membantu konsumen, mempercantik daerah wisata atau bahkan mengembalikan mata pencaharian para pengayuh becak yang sudah ada,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini juga melontarkan usul penggunaan becak listrik untuk melengkapi rencana Anies-Sandi. Penerapannya, menurut dia, cocok untuk kondisi Jakarta.

Becak listrik diklaim ramah lingkungan. Ide yang sama pernah ia ujicobakan di Yogyakarta. Becak elektrik merupakan modifikasi model lama yang masih dikayuh. Becak elektrik merupakan karya dua lulusan Sekotah Teknik Menengah Nasional di Yogyakarta.

Becak listrik pernah diluncurkan pada 2014. Selain menggunakan tenaga listrik atau batere, becak ini juga bisa digenjot dengan tenaga manusia.

Bentuknya masih seperti becak aslinya, hanya sedikit modifikasi untuk menempatkan dinamo di bagian bawah jok.

Untuk membuat satu becak listrik, ia membutuhkan biaya sekitar Rp 15 juta. Sistem listrik becak ini menyerupai dengan motor matik.

Penggerak utama adalah sebuah dinamo dan batere dari aki. Pengisian aki hanya membutuhkan listrik 30 watt, sehingga daya listrik di rumah semisal 450 watt atau 900 watt bisa digunakan.

Aki tersebut diisi selama 4 jam dapat mengangkut beban sekitar 300 kilogram. Jarak tempuhnya 60 kilometer dan dapat digunakan selama 16 jam.

Yang perlu digarisbawahi, kata Hanafi, becak listrik haruslah konversi dari becak yang sudah ada. Dengan begitu, jumlah becak yang beredar tetap dan tidak ada penambahan baru.

"Jangan sampai malah berkembang becak motor nanti," ujarnya.

Hanafi berharap kebijakan becak listrik bisa menjadi derivasi program Community Action Plan (CAP). Program ini ditetapkan Anies berada di bawah Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Program ini dikampanyekan oleh United Nations Human Settlements Programme (UN–Habitat), badan PBB yang didirikan pada 1978 untuk pemukiman dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

"Semoga usul ini terealisasi dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum," ujarnya soal usulan becak.

Share:

Utak-Atik Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur

Utak-Atik Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur


Dua perwira tinggi Polri diusulkan menjadi Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Usulan tersebut muncul dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Dua jenderal polisi itu adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

"Saya yang minta dengan melihat tingkat kerawanan pilkada," kata Tjahjo saat dihubungi Liputan6.com, Kamis 25 Januari 2018.

Meski demikian usulan ini belum sepenuhnya definitif. Sebab, masih menunggu payung hukum berupa Keputusan Presiden. "Belum keluar Keppres-nya. Saya belum tahu," ucap Tjahjo.

Dia menyebut, penunjukan dua jenderal polisi tersebut dimungkinkan karena sudah ada mekanismenya.

"UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucap Tjahjo.

Selain itu, dasar yang lain yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Aturan itu mengatur tentang cuti di luar tanggungan negara.

"Pasal 4 ayat (2): penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi," jelas Tjahjo.

Kapuspen Kemendagri Arief M Edie menjelaskan, angggota Polri atau TNI menjadi penjabat gubernur pernah terjadi di Sulawesi Barat dan Aceh.

"Beberapa waktu yang lalu di Sulbar dan Aceh yang masuk kategori rawan juga dijabat oleh Irjen Carlo Tewu dan Aceh oleh Mayjen Sudarmo. Untuk daerah yang masuk kategori rawan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk jabatan tersebut," tutur Arief.

Dia menuturkan, saat ini Kemendagri masih terus menunggu perkembangan yang ada.

"Dulu juga enggak apa-apa dan terkendali," Arief memungkasi.

Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan, penunjukan Pj Kepala Daerah merupakan kewenangan Kemendagri. Dia mengatakan, Iriawan dan Martuani akan tetap aktif menjabat di Polri meski resmi menjadi Pj Gubernur nanti.

"Semua pejabat yang ditunjuk jadi Plt Gubernur oleh Mendagri itu merangkap jabatan. Demikian pula dirjen-dirjen di Kemendagri yang ditunjuk sebagai Plt juga merangkap jabatan," ucap Syafruddin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Namun Syafruddin tak menjelaskan secara rinci alasan kenapa perwira tinggi Polri diperbolehkan mengisi jabatan politis di eksekutif. Padahal Polri tidak boleh berpolitik.

Meski begitu, jenderal bintang tiga itu memastikan netralitas Polri, terutama di Pilkada 2018 tidak akan terpengaruh dengan penunjukan dua perwira tingginya sebagai Pj Kepala Daerah.

"Polri harus netral. Tidak usah diragukan. Nanti yang meragukan, itu yang tidak netral," tandas Syafruddin.

Munculnya Nama 2 Jenderal

Tjahjo Kumolo menceritakan bagaimana dua nama jenderal polisi muncul untuk menjadi penjabat gubernur di dua provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018 ini.

Irjen M Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan lengser 13 Juni 2018. Sementara Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018. Sementara 27 Juni akan dilakukan pencoblosan, dan 28 Juni sampai 9 Juli adalah proses rekapitulasinya.

"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri, kemarin (2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu (untuk di Sulawesi Barat). Sekarang, sementara saya butuh dua nama, siapa Pak (Kapolri) kira-kira. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," beber Tjahjo.

Dia menuturkan, Kemendagri tidak mungkin melepas pejabat Eselon I Kemendagri untuk 17 Provinsi.

"Kalau semua dilepas kosong Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta Kepolisian dan Menteri Polhukam," tutur Tjahjo.

Soal bukan Sekretaris Daerah yang ditunjuk, adalah untuk menjaga netralitas ASN atau PNS. Karenanya diambil dari Polri.

"Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/Polri, ya enggak ada masalah. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat Mayjen, Eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari Kejaksaan," Tjahjo menjelaskan

Intinya, dia menambahkan, semuanya demi menjaga keamanan. Khususnya di daerah rawan. Karena sebagai Mendagri bertanggungjawab menjaga stabilitas tata kelola pemerintahkan.

"Apa pun, tanggung jawab untuk stabilitas tata kelola pemerintahan. Kan saya sebagai Mendagri. Untuk memetakan kondisi saya berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam. Menurut saya tidak ada masalah," pungkas Tjahjo.

Tjahjo mengatakan alasan pemilihan Plt dari kalangan kepolisian adalah untuk menjamin netralitas di Pilkada Serentak 2018.

"TNI, Polri, Kemendagri, ASN, harus netral. Tahun lalu ada TNI, ada Polri juga netral. Maka aman Pilkada," ucap Tjahjo saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).

Dia pun menjelaskan, pendekatan keamanan dijadikan alasan untuk memilih 2 perwira itu. Tidak ada hal lain.

"Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Tidak mungkin semua Eselon I Kemendagri jadi Plt, ada 17 Provinsi. Maka saya ambil dari instansi lain dan Wagub yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya," Tjahjo memungkasi.

Pro Kontra

Adanya penunjukan perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur menuai pro kontra. Apalagi, salah satu jenderal bintang dua, yaitu Anton Charliyan bertarung di Pilkada 2018. Dia menjadi calon wakil gubernur berpasangan di TB Hasanuddin di Pilkada Jabar.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menyayangkan pengisian jabatan penjabat kepala daerah diisi oleh pejabat Polri. Dia menganggap berpotensi mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair.

"Kebijakan ini akan berpotensi bisa mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi," ucap Didik.

Dalam konteks ini, tentu penyelenggara pemilu, aparat negara, birokrasi termasuk aparat penegak hukum khususnya polisi dan kejaksaan menjaga netralitasnya untuk mendorong demokrasi bersih.

"Pelaksanaan pilkada dan demokrasi di daerah sangat potensial tidak bisa berjalan secara demokratis dan fair karena potensi munculnya ketidaknetralan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," jelas Didik.

Karena itu, dia meminta, Kapolri dan Mendagri untuk mempertimbangkan, kembali usulan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga meminta Presiden Jokowi dapat memberikan penjelasan yang lengkap terkait rencana penunjukan dua anggota Polri untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Betulkah tidak ada pelanggaran UU, setiap ada orang menginterpretasi bahwa yang disebut eselon 1 itu bukan Polri, pastikan itu dulu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Dia menyarankan agar keputusan ini merupakan dari Presiden dengan mengeluarkan peraturan tertulis. Hal ini agar masyarakat dapat memahami maksud dari keputusan itu.

Tak hanya itu, Fahri mengatakan agar keputusan penjabat gubernur ini nantinya tidak terlihat seperti keinginan institusi yang ditunjuk. Apalagi terdapat dua calon gubernur dari lembaga TNI dan Polri di Jawa Barat dan satu calon gubernur dari TNI di Sumatera Utara.

"Pemerintah atau presiden mengeluarkan semacam peraturan, seperti PP, perppu terlalu ekstrem, keppres atau apa. Saya enggak tahu sehingga publik mengerti maksud pemerintah ini," ujar dia.

Kendati begitu, Fahri menyayangkan keputusan penunjukan dua jenderal sebagai plt gubernur. Padahal, menurut dia, terdapat ribuan birokrat yang seharusnya mampu untuk ditunjuk sebagai penjabat gubernur di dua provinsi tersebut.

"Masa jutaan birokrat enggak ada kemampuan untuk mengendalikan dan memandu daerah. Ambil saja dari kementerian-kementerian pejabat eselon 1 yang kira-kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus," jelas Fahri.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan bahwa pengangkatan penjabat gubernur harus melalui persetujuan presiden yang dituangkan melalui keputusan atau peraturan presiden, termasuk bila penggantinya sementara dari Polri.

"Tetapi kalau tidak salah ini harus ada keppres. Bukan cuma rekomendasi harus ada kepres atau perpresnya gitu," ujar Zainudin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis 25 Januari 2018.

Zainudin berpandangan bahwa pengangkatan dua perwira tinggi Polri ini berkaitan erat dengan isu keamanan pilkada. Pengangkatan ini berkaitan dengan penilaian dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tjahjo Kumolo yang memiliki wewenang tersebut.

Jaminan Netral

Kementerian Dalam Negeri memastikan netralitas dua perwira tinggi Porli yang diusulkan menjadi Penjabat Gubernur. Netralitas itu akan tetap terjaga dan tidak perlu diragukan.

"TNI dan Polri netral kok. ASN (Aparatur Sipil Negara) netral juga. Dengan dilantik, dia tak akan membela. Netralitas terjaga dan tidak perlu dikhawatirkan," ucap Kapuspen Kemendagri Arief M. Edie di kantornya, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dia menegaskan, penyimpangan sarana dan prasarana terhadap calon dalam pilkada nanti pasti akan terlihat. Begitu pun saat sang penjabat menggunakan kewenangannya dalam tujuan tertentu pada pilkada nanti. Dia berharap masyarakat jangan terlalu curiga dan diminta bersikap cerdas.

"Justru dengan TNI/Polri akan lebih netral. Karena kalau dia gerak, akan kelihatan sekali," jelas Arief.

Bahkan, menurut dia, banyak yang menganggap pejabat daerah tidak bersikap netral. Mereka dinilai akan lebih mudah menggerakkan ASN yang ada.

"Misalnya Gubernur Sumut, Sekdanya jadi penjabat. Jangan-jangan dia dimanfaatkan oleh orang yang maju. Kalau dari kita, tak ada yang berkepentingan. Dia tak bisa memberikan fasilitas di provinsi di sana," ujar Arief.

Partai Golkar juga berharap Polri menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilkada 2018 karena, salah satu anggota Polri juga mencalonkan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat.

"Bukan hanya regulasi atau aturan perundang-undangan yang menjadi alasan dalam penunjukan Penjabat Gubernur. Namun, sensitivitas publik terhadap persoalan itu," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dia menyebut, tidak terdapat jaminan dari Kepolisian untuk menjaga netralitasnya, padahal daerah tersebut sedang berlangsung pelaksanaan pilkada. Apalagi ada calon kepala daerah yang diusung juga dari Polri, seperti di calon wakil gubernur Irjen Anton Charliyan di Pilkada Jawa Barat.

"Jika alasan Mendagri penunjukan penjabat gubernur itu soal keamanan, bukankah ada Kapolda yang memang tugas pokok dan fungsinya menjadi alat negara untuk menjaga keamanan. Apa peran Kapolda," ujar dia.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Polri sudah dipastikan netral, karena mereka mempunyai tugas mengamankan Pilkada. Masyarakat juga diminta tidak khawatir

"Justru mereka ini kan sebagai misi untuk mengamankan pilkada‎. Misi itu kan bukan dianjurkan dengan berpihak, tapi netral. Enggak usah khawatir," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dia mengungkapkan, jika memang tak netral tinggal ditangkap dan diusut. Apalagi Penjabat Gubernur itu ada sumpahnya.

"Kalau enggak netral ya tangkap saja. Kalau enggak netral nanti diusut. Pejabat kan ada sumpahnya," tutur Wiranto. 

Share:
Keluarga Besar Marga Sun. Powered by Blogger.

Breaking News

KAMI MENYEDIAKAN GAME LIVE CASINO TERBARU DI https://bit.ly/2pLGSsO SILAHKAN DAFTAR YA.. SALAM KEMENANGAN YA BOSKU

Blog Archive