Rupiah Kembali Menguat, Ini Kata Jokowi

Rupiah Kembali Menguat, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap rupiah bisa terus menguat. Pada perdagangan Senin kemarin, rupiah mampu ke level di bawah 14.000 per dolar AS. setelah dalam beberapa pekan berada di atas level tersebut .

"Ya Alhamdulillah, kemarin kita lihat sudah mulai di bawah 14.000 per dolar AS," ujar dia di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Menurut Jokowi, dirinya terus memerintahkan jajaran menteri terkait untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) agar bisa mengendalikan gejolak rupiah.

Dia juga mengingatkan jika depresiasi terhadap dolar AS tidak hanya dialami oleh rupiah, melainkan juga mata uang negara lain.

"Dan saya selalu memerintahkan kepada Menko Ekonomi, Menteri Keuangan untuk menyiapkan langkah-langkah yang memang ada di wilayah pemerintah yang konkret, yang real agar bisa juga ikut membantu BI dalam mengendalikan rupiah. Ini fenomena global. Semua negara mengalami. Smeua negara mengalami," kata dia.

Jokowi juga berharap kebijakan yang telah diambil oleh BI bisa membuat rupiah stabil dan memberikan ketenangan bagi pasar.

"Kita harapkan dengan kebijakan-kebijakan moneter yang telah diantispasi dan dilakukan oleh BI, saya kira sangat baik," tandas dia.

Rupiah Bakal di Posisi 13.900-14.000 per Dolar AS pada Juni

Sebelumnya, nilai tukar rupiah diprediksi masih di kisaran 14.000 per dolar Amerika Serikat pada Juni 2018. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve masih menjadi sentimen memengaruhi rupiah.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan, rupiah masih akan berada di posisi 13.900-14.000 per dolar AS. Pelaku pasar menanti hasil pertemuan bank sentral Amerika Serikat (AS) pada 12-13 Juni 2018. Diperkirakan, bank sentral AS atau the Federal Reserve akan menaikkan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan tersebut.

“Masih ada FOMC. Dari notulensi pada pertemuan Mei cenderung dovish. Pasar perkirakan ada kenaikan suku bunga satu kali lagi pada Juni 2018. Diperkirakan kenaikan suku bunga the Federal Reserve sebanyak tiga kali pada 2018. Ini topang dolar Amerika Serikat,” ujar Josua saat dihubungi Liputan6.com.

Josua menuturkan, rupiah berpeluang sedikit melemah dengan ada sentimen tersebut. Dari dalam negeri, musim pembayaran dividen akan berakhir. Sentimen tersebut akan menopang rupiah sehingga tidak tertekan dalam. Pelaku pasar pun menanti rilis data ekonomi antara lain neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Selain itu, langkah Bank Indonesia (BI) menggelar rapat tambahan pada 30 Mei 2018, dan diperkirakan menaikkan suku bunga sekitar 25 basis poin dinilai akan stabilkan rupiah.

“Kemungkinan menaikkan suku bunga untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ini juga mengantisipasi hasil pertemuan the Federal Reserve pada 12-13 Juni 2018,” ujar dia.

Josua menambahkan, imbal hasil surat berharga AS diperkirakan naik sehingga menopang dolar AS juga menjadi perhatian BI. Josua menilai, BI memilih menstabilkan nilai tukar rupiah untuk mendorong kestabilan makro ekonomi, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor asing. Selain itu, untuk menciptakan stabilitas makro ekonomi, BI dan pemerintah, menurut Josua harus saling berkoordinasi.

Read More

Jakarta Raih WTP, Ketua DPRD Berterima Kasih ke Jokowi, Ahok dan Djarot

Jakarta Raih WTP, Ketua DPRD Berterima Kasih ke Jokowi, Ahok dan Djarot

Ketua DPRD DKI Jakarta Presetio Edi Marsudi mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi atas raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) 2017.

DKI Jakarta terakhir mendapat opini WTP pada 2012 lalu. Prasetio menyebut, raihan DKI Jakarta tahun ini tak lepas dari kinerja gubernur terdahulu yakni Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

"Pertama-tama kita ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah sebelumnya ya yaitu Pak Jokowi-Ahok, Pak Ahok-Djarot, dan Pak Djarot. Karena (WTP) ini kalau tidak ada rentetan perubahan sistem pembayaran online, ini enggak akan terjadi. Mungkin saat ini lah yang menerima sesuatu yang baik," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

Menurut dia, pemberian opini WPT oleh BPK kepada laporan keuangan DKI Jakarta adalah wajar, mengingat perbaikan aset dan pelaksanaan rekomendasi BPK sudah dilakukan sejak 4-5 tahun yang lalu.

"Jadi hal wajar ya hari ini BPK memberi WTP, hal wajar, karena 4 tahun-5 tahun pekerjaan memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang. Akhirnya kita mendapat WTP, ini ada andil pemerintah sebelumnya," ujar Pras.

Harapan ke Anies-Sandi

Politikus PDIP itu meminta Anies-Sandi mempertahankan raihan tersebut dan sistem keuangan dan aset yang sudah baik.

"Saya juga minta kepada gubernur Pak Anies dan Pak Sandi untuk mempertahankan sistem ini. Yang sudah baik ditambah, jangan yang sudah baik diubah-ubah jadi tidak baik," dia menandaskan.

Read More

Berbatik Hitam, Jokowi Buka Bersama Pimpinan dan Anggota DPR

Berbatik Hitam, Jokowi Buka Bersama Pimpinan dan Anggota DPR

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla buka puasa bersama dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (28/5/2018). Acara ini dilakukan di Rumah Dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo, Jl Widya Chandra III, Nomor 10, Jakarta Selatan.

Jokowi tiba pada pukul 17.30 WIB mengenakan batik hitam bercorak cokelat lengan panjang. Sedangkan JK tiba pada pukul 17.00 WIB menggunakan kemeja putih lengan panjang.

Jokowi tampak didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Hadir mendahului Jokowi, Menteri Sosial Idrus Marham, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Hadir juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar

Read More

Bertemu PM India, Jokowi Bahas Peningkatan Pertahanan

Bertemu PM India, Jokowi Bahas Peningkatan Pertahanan

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi akan berkunjung ke Indonesia pada Selasa, 29 Mei 2018. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sejumlah hal akan dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan Narendra Modi. 

"Yang paling penting salah satu di antaranya adalah pembaharuan di bidang pertahanan," ujar Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Menurut Retno, India merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Asia. Misalnya, kata Retno, terlihat dalam kerja sama di bidang perdagangan dan pariwisata.

"Tahun lalu, sudah US$ 18,7 miliar investasinya meningkat cukup tinggi. Untuk turisnya sekarang, India yang sudah masuk sedang mengalami peningkatan dari 2016 dan 2017 itu peningkatannya 28,8 persen jadi sudah hampir jumlahnya 500 ribu orang," kata Retno.

"Jadi dari indikator-indikator itu maka hanya menebalkan posisi kita bahwa India salah satu mitra utama kita di Asia," kata dia.

Selain itu, Retno mengungkapkan ada beberapa nota kesepahaman atau MoU yang akan disepakati dalam pertemuan kedua pemimpin negara tersebut.

"Ada beberapa MoU, semuanya sedang kami coba selesaikan," ucap Retno.

Bahas Terorisme hingga Teknologi

Lawatan Modi ke Indonesia turut diperkuat oleh kolumnis Asia Times, Abhishek Mohanty. Lewat artikelnya, Mohanty menjelaskan bahwa lawatan sang perdana menteri ke Indonesia pada pekan depan akan membahas penguatan kerja sama keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Selain itu, Mohanty menulis, "Isu-isu serta potensi kerja sama lain juga akan dibahas, meliputi kerja sama pertukaran informasi intelijen dan militer tentang terorisme, menangkal ekstremisme, dan keamanan dunia maya."

"Kedua negara turut membahas kerja sama dalam bidang kontraterorisme, mengendalikan kejahatan transnasional yang terorganisasi, kerja sama teknis pada teknologi kereta api dan ruang angkasa, dan strategi untuk menahan pengaruh China di kawasan."

Sementara itu, menjelang kunjungan PM Modi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, telah melawat ke India pada 18 Mei untuk membicarakan kerja sama bilateral di bidang maritim. Kunjungan Luhut juga dianggap sebagai langkah diplomasi pemerintah RI untuk mempersiapkan kedatangan sang perdana menteri.

Dalam ceramah umum di Nehru Memorial Museum and Library yang diselenggarakan Kedutaan Besar Indonesia di India, Luhut menjelaskan kebijakan maritim Indonesia dan bagaimana India dan Indonesia dapat bekerja sama dalam sektor tersebut.

"Keinginan India untuk investasi di Sabang ada rumah sakit, ada juga sea port di sana karena dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar," kata Luhut di Delhi, India pada 18 Mei 2018, seperti dikutip dari maritim.go.id. 

Read More

Golkar: JK Tak Berminat Lagi Jadi Cawapres

Golkar: JK Tak Berminat Lagi Jadi Cawapres

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai para kader layak menjadi pendamping capres petahana Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Airlangga merupakan salah satu sosok yang disiapkan Golkar menjadi pendamping Jokowi.

Menurut Anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Anwar Arifin, Airlangga salah satu kader terbaik. Airlangga berada di posisi teratas prioritas pendamping Jokowi dari Golkar.

Golkar sebelumnya juga sempat mewacanakan Jusuf Kalla kembali mendampingi Jokowi. Hanya saja, ada pertimbangan lain yang membuat peluangnya makin kecil.

"Pak JK sendiri tak begitu berminat lagi " ujarnya ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).

Ia lantas menjelaskan alasannya. JK, kata Arifin, telah dua kali menduduki posisi cawapres. Pertimbangan lainnya adalah faktor usia.

"Beliau sudah merasa sudah dua kali dan kedua masalah usia dan ketiga masalah kaderisasi," jelasnya.

Namun, kata Anwar, bukan tidak mungkin Jokowi akan kembali memilih JK sebagai pendampingnya. Mengingat dinamika politik saat ini masih terus berkembang.

"Tapi namanya politik itu bisa saja terjadi hal-hal tidak diduga," kata politikus Golkar ini.

Repoter: RAJAPOKER88

Read More

Amien Rais Sebut Lebih Tahu Aspirasi Kader PAN daripada Zulkifli Hasan

Amien Rais Sebut Lebih Tahu Aspirasi Kader PAN daripada Zulkifli Hasan

Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais turut mengomentari kemungkinan adanya duet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Probowo Subianto di Pilpres 2019. Menurutnya, hal yang mustahil Jokowi dan Prabowo jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"(duet Jokowi-Prabowo) No..., no..., mustahil," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Selain itu, dia juga mengatakan partainya tidak mungkin mengusung Jokowi untuk maju di Pilpres 2019. Sebab, kata dia, umat PAN tidak menginginkan partainya mengusung Jokowi di Pilpres 2019 menurut RAJAPOKER88

"Saya lebih tahu daripada Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), maaf. Karena saya mendirikan. Saya keliling ke mana-mana. Umat PAN di bawah itu emoh Jokowi, titik," kata Amien Rais.

Menurutnya, saat ini tidak ada alasan bagi PAN dan PKS untuk tidak mendukung Prabowo. Karena itu dia berani serta meminta semua pihak untuk memperhatikan ucapannya yang menegaskan bahwa PAN tidak akan mendukung Jokowi di pilpres mendatang.

"Read my lips yah kata orang Amerika. Jadi tidak mungkin PAN ke Jokowi. Titik," ucapnya.

Amien juga menjelaskan, jika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendekat ke Jokowi itu hanya sekadar sandiawara saja. Termasuk juga dengan manuver bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

"Jadi Pak Zul bermanuver itu hanya sandiwara saja yah," tandas Amien Rais.

Read More

Fadli Zon: Duet Prabowo-Anies Masih Wacana

Fadli Zon: Duet Prabowo-Anies Masih Wacana

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai terlalu dini memutuskan duet antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan di Pilpres 2019. Dia menyebut Gerindra akan berdiskusi dengan mitra koalisi untuk menentukan cawapres yang tepat untuk Prabowo.

Hal ini merespons pertemuan antara Ketua Tim Pemenangan Gerindra Sandiaga Uno dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan itu, Sandiaga disebut meminta izin kepada JK agar Anies Baswedan diusung jadi cawapres Prabowo.

"Itu masih terlalu awal lah ya. Kita masih punya waktu yang cukup kurang lebih tiga bulan. Kita akan duduk bersama sama," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Partai Gerindra, kata Fadli, masih harus membahas plus minus dari kandidat cawapres Prabowo yang saat ini ada bersama partai koalisi. Fadli memastikan partainya tidak akan memutuskan cawapres secara sepihak.

"Nanti calon yang diputuskan tentu akan digodok plus minusnya, kekuatan dan kelemahannya termasuk mengerucut kepada nanti satu calon yang disepakati bersama," klaimnya.

Sebab, menurut RAJAPOKER88 yang terpenting saat ini adalah menjaga soliditas koalisi Prabowo. Sejauh ini juga belum ada mitra koalisi yang mengajukan nama Anies untuk mendampingi Prabowo.

Untuk itu, rencana mengusung Anies sebagai cawapres baru sebatas wacana. Pertemuan dengan JK pun, lanjut Fadli, hanya bagian dari penjajakan.

"Belum ada, belum mengajukan. Kita kan dalam posisi menerima nanti usulan-usulan dari parpol mitra koalisi. Itu nanti kita dudukan bersama," tuturnya.

Sandiaga Temui JK

Diketahui, Ketua Tim Pemenangan Gerindra, Sandiaga Uno bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK pekan lalu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sandiaga mengaku membahas soal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, pertemuan itu membahas agar JK bisa melepas Anies untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.

"Kan Pak Anies didukung Pak JK. Artinya akan meminta Pak Anies (untuk jadi cawapres Prabowo)," kata Arief.

Read More

AHY Bertemu Sandiaga Bahas Pilpres 2019

AHY Bertemu Sandiaga Bahas Pilpres 2019

Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Jumat 18 Mei 2018 malam.

Wasekjen Demokrat yang juga Deputi Media dan Humas Kogasma, Putu Supadma Rudana, membenarkan pertemuan kedua tokoh muda tersebut untuk menjajaki kerja sama di Pilpres 2019.

Dia menuturkan, baik Demokrat maupun Gerindra bisa saja berkoalisi mengingat AHY adalah pemimpin muda yang mempunyai elektabilitas penting untuk menjadi capres ataupun cawapres.

"Tentu saja pertemuan dengan Sandi ini merupakan peluang awal untuk bekerja sama," ucap Putu, Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Dia menuturkan, pihaknya tak menampik membuka peluang untuk AHY maju. Terlebih yang bersangkutan sudah melakukan safari politik di seluruh kota di Indonesia.

"Inilah saatnya generasi muda RAJAPOKER88 bersama mengabdi untuk bangsa dan negara, meski AHY berusia muda bukan berarti menjadi penghalang untuk menjadi pemimpin sebuah negara," jelas Putu.

Dia pun memberi contoh, di beberapa negara hadir pemimpin muda. Seperti Emmanuel Macron Presiden Perancis berusia 39 tahun, lalu Juri Ratas yang menjadi Perdana Menteri Estonia di umur 38 tahun saat 2016 lalu, Sebastian Kurz 31 tahun PM Austria, serta Justin Trudeau PM Kanada.

Pemimpin Muda

Menurut Putu, dengan hadirnya contoh pemimpin muda seperti itu, maka 2019 peluang Indonesia dipimpin yang muda, bisa terjadi.

"Dengan kecakapan, kerja keras, integritas, kapasitas, intelektualitas serta memahami kondisi negara dan kondisi geopolitik regional maupun international, mari kita mulai tahun bagi generasi muda di 2019 nanti," pungkasnya.

Read More

Jawaban MUI & RAJAPOKER soal TERORIS

Jawaban MUI & RAJAPOKER soal TERORIS

Surat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta solusi atau fatwa tentang pemakaman terduga teroris yang ditolak warga mendapat respons. Bahkan, MUI sudah melakukan sejumlah pertemuan untuk membahas solusi pemakaman terduga teroris itu.

"Sudah kami selesaikan dengan para kiai dan Wali Kota Risma melalui jalur kemasyarakatan umat," ujar Sekretaris Umum MUI Kota Surabaya Moch Munief di Masjid Muhajirin, Sabtu (19/5/2018).

Karena permasalahan ini sudah selesai, maka Munief meminta kepada Wali Kota Risma untuk tetap memperhatikan kemasyarakatan umat dalam pemakaman terduga teroris. Artinya, jangan sampai permasalahan tersebut dimanfaatkan beberapa orang untuk menambah gesekan antarelemen masyarakat.

"Kami mohon kepada semua pihak agar semuanya ditangani secara baik," kata Munief.

Ia juga menjelaskan keputusan ini diambil dengan pertimbangan melihat dua versi. Pertama dari segi kemanusiaan, dan kedua dari akhlaknya.

"Manusia ya tetap manusia. Nanti saat pemakaman ya disesuaikan menurut agama masing-masing. Kalau yang Islam ya disalati dan dikafani," tutur Sekretaris Umum MUI Kota Surabaya itu.

Selain itu, Munief juga menegaskan kepada masyarakat, apabila masih ada warga yang tetap menolak ketujuh jenazah teroris pihaknya akan bertindak tegas.

"Nanti kami langsung datangi dan diberikan penjelasan secara baik-baik agar mereka (warga) memahami," kata dia.

Mengenai kapan tujuh jenazah itu dimakamkan, Munief mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, dia menegaskan bahwa ketujuh pelaku teroris tersebut telah mendapat tempat untuk dimakamkan.

"Nanti dibicarakan selanjutnya dengan pihak yang bersangkutan," imbuh Munief.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menambahkan, jenazah teroris jika dia muslim, maka harus disalatkan.

"Bagi orang hidup, ada kewajiban mengurus orang yang meninggal, yang beragama Islam dan hukumnya adalah fardhu kifayah," kata Zainut di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Fardhu kifayah ketua RAJAPOKER88 merujuk pada istilah kewajiban kolektif, yaitu jika amalan dilakukan mendapat pahala, tapi jika tidak dilakukan, maka seluruh orang di satu wilayah yang bermukim mendapatkan berdosa. Dia mengatakan mengurus jenazah yang dimaksud meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan.

"Masalahnya apakah seorang teroris yang meninggal akibat perhuatannya itu masih tetap dianggap sebagai orang beriman atau muslim? Hal ini perlu didudukkan masalahnya," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Dia mengatakan, perbuatan terorisme memang haram hukumnya karena telah menimbulkan ketakutan, kecemasan, kerusakan, dan bahkan kematian pihak lain.

Perbuatan terorisme, kata dia, disebabkan salahnya seseorang dalam memahami ajaran agama. Sehingga seringkali mereka mengatasnamakan agama dalam setiap kali melakukan tindakannya.

Dia mengatakan, seorang teroris yang meninggal akibat perbuatannya tetap dihukum sebagai seorang muslim sepanjang dia masih menampakkan keislamannya. Namun, dia masuk dalam katagori muslim yang berdosa besar (fasiq).

"Mayatnya harus tetap diurus sebagaimana seorang muslim," kata dia.

Dia mengajak umat untuk bisa memisahkan antara tindakan terorisme dengan hukum atau syariat tentang kewajiban mengurus jenazah seorang muslim.

"Terhadap tindakan terorisme kita semuanya sepakat untuk mengecam, menolak dan melawan perbuatan biadab tersebut. Tetapi terkait dengan hukum mengurus jenazah itu memang harus dilakukan karena hukumnya wajib kifayah," kata dia.

Dalam hal tersebut, dia mengatakan MUI memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah mengambil alih pengurusan jenazah pelaku teror, karena baik masyarakat maupun keluarganya menolak mengurus jenazah tersebut.

Read More

Dilema Pemakaman Jasad Teroris

Dilema Pemakaman Jasad Teroris

Tujuh liang lahad telah disiapkan di kawasan Putat Jaya. Namun, makam untuk tujuh teroris yang tewas dalam aksi bom bunuh diri di Surabaya itu akhirnya ditutup paksa warga setempat.

Mereka mendatangi makam dengan membawa sekop dan cangkul, beramai-ramai mengembalikan tanah galian ke dalam lubang kuburan hingga rata dengan tanah.

"Intinya warga keberatan karena salah satu korban ledakan bom di Surabaya, ada (korban) yang merupakan warga kami," ujar Ketua RW 08 Putat Jaya Surabaya Nanang Sugiharta.   

Akibat aksi warga tersebut, pemakaman tujuh jenazah pelaku bom bunuh diri yang sedianya akan dilakukan, Kamis 17 Mei 2018 petang oleh Polda Jawa Timur batal dilaksanakan. Hingga Jumat pagi, tujuh jenazah teroris masih belum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. 

"Walaupun makam umum, ini berada di wilayah kami. Kami sangat keberatan, sedangkan di wilayah pelaku saja tidak diterima, apa lagi kami," kata Nanang.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun turun tangan. Ia menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sejumlah jenazah terduga teroris yang hendak dimakamkan di Surabaya.

Risma mengatakan, sejumlah warganya telah menolak pemakaman jenazah di wilayahnya. Dia khawatir, bila dipaksakan, maka akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

"Saya ditelepon Pak Kapolrestabes Surabaya. Dia menanyakan soal jenazah itu. Saya katakan tidak berani dimakamkan di Surabaya karena gesekannya besar, ada penolakan warga," kata Risma, Jumat 18 Mei.

Risma mengaku sudah mendengar kabar ada sejumlah warga di sekitar Makam Putat Gede, Jarak, Sawahan, Surabaya menolak rencana pemakaman jenazah terduga teroris, Dita oeprianto, kepala keluarga pengeboman di GKI Diponegoro, Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel dan GPPS Jalan Arjuna di tempat pemakaman umum setempat. 

Risma mengaku saat ini masih menunggu fatwa dari MUI. Bila fatwa tersebut telah dikeluarkan, pihaknya akan berupaya memberikan penjelasan kepada warga yang selama ini menolak. 

"Saya bilang ke pak kapolres, bahwa saya sudah buat surat ke RAJAPOKER88. Kami lagi menunggu fatwa MUI. Kalau fatwa MUI membolehkan, maka kami harus jelaskan kepada masyarakat," kata Risma.

Dia mengaku pihaknya tidak berani menguburkan jenazah terduga teroris tersebut menyusul di Surabaya ada keluarga korban dari peledakan bom tersebut. "Kalau sekarang saya tidak berani. Bagaimana dimakamkan, di sana ada keluarganya yang korban," ungkap Risma.

Read More