Dapat Izin Jokowi Jadi Ketum Golkar, Airlangga Tunggu Munaslub
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut bahwa dirinya telah mendapat izin dari Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang ditahan KPK. Kini, Airlangga tinggal menunggu proses di internal partai berlambang beringin itu.
"Beberapa hari lalu saya sudah izin ke Jokowi dan sudah diizinkan. Dengan demikian, tinggal nunggu proses di internal Golkar. Dan sesuai rapat pleno kita tunggu dulu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Airlangga Hartarto mengaku akan menampung seluruh aspirasi dari para kader di daerah terkait penyelenggaraan munaslub untuk memilih ketua umum Golkar. Menurut dia, seluruh aspirasi dari para kader tentang munaslub harus disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Sesuai aspirasi yang muncul dari teman di daerah terkait munaslub harus disampaikan ke DPP. Setelah itu, DPP baru ambil sikap menyelenggarakan kegiatan tersebut," ujarnya.
Saat ditanya oleh para awak media apakah akan mundur dari jabatan sebagai menteri jika terpilih menjadi ketum Golkar, Airlangga enggan menanggapinya. "Kita bicaranya kan bertahap," ucap Airlangga Hartarto.
Munaslub
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap, penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) paling lambat pertengahan Desember 2017.
Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai di awal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu, 26 November 2017.
Ia menjelaskan, tahapan pileg sudah mulai pertengahan 2018. Kalau munaslub harus diundur-undur, Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif (caleg) karena penandatanganan caleg bukan oleh pelaksana tugas (Plt), tetapi seorang ketua umum.
Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi), dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.
