Ahok Emang Jozz, 56 PTN Sepakat Gratiskan Biaya Kuliah Bagi Warga DKI Pemegang KJP
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan kerja sama dengan puluhan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menyukseskan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama program bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu asal Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jumat (21/10/2016) lalu, tercatat ada 30 PTN yang menyepakati kerja sama dengan Pemprov DKI.
Dengan adanya kerja sama itu, maka tercatat sudah ada 56 PTN yang menandatangani kerja sama dengan Pemprov DKI untuk menyukseskan program KJMU.
Sebelumnya, pada sekitar awal September 2016, sudah ada 26 PTN yang menandatangani kesepakatan serupa.
KJMU sendiri merupakan program bantuan dana pendidikan untuk membantu pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang akan melanjutkan kuliah di PTN.
Dana bantuan pendidikan itu disalurkan untuk pelajar DKI Jakarta yang kini menjadi peserta KJP.
Program itu diadakan untuk membantu pelajar DKI dari keluarga miskin agar dapat meneruskan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto, menyatakan Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 2,7 triliun untuk penyelenggaraan KJMU. Setiap peserta KJMU akan menerima dana bantuan sebesar Rp 18 juta per tahun.
"Ini riil, Rp 18 juta bayangkan satu mahasiswa satu tahun nih. Belum pernah terjadi sebelumnya," kata Sopan.
Sementara itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menargetkan ke depan Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan seluruh PTN yang ada di Indonesia.
"Jadi orang Jakarta bisa memilih kuliah di mana saja," kata Ahok.
Ahok menilai anggaran bantuan dana pendidikan yang diberikan dalam program KJMU termasuk yang paling besar ketimbang bantuan dana pendidikan yang pernah ada, termasuk dari perusahaan-perusahaan besar.
"Jadi saya bilang enggak ada filantropi di dunia yang bisa menyamai pemerintah. Itu yang membuat saya ada suka cita. Bukan happy, bukan bahagia, tapi joy. Jadi konglomerat pun enggak bisa bagiin duit triliunan tiap tahun untuk menolong orang. Jadi gubernur bisa," kata Ahok.
