Tjahjo Kumolo Tetap Ingin JK Jadi Jurkam Jokowi di Pilpres 2019
Politikus PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, Joko Widodo atau Jokowi akan kembali maju di pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Dia pun ingin agar Jusuf Kalla menjadi Ketua Timses Jokowi.
Namun, kata dia, jika hal itu tak memungkinkan, Tjahjo tetap berharap agar JK mau menjadi juru kampanye bekerja di belakang layar.
"Akan diminta semua jadi jurkamnya di belakang layar," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).
Meski begitu, Tjahjo menyadari jika Jusuf Kalla juga masih memiliki kesempatan mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden.
"Agustus (2018) kan ada pendaftaran capres dan wapres di mana posisinya Pak Jokowi jelas akan maju lagi. Pak JK akan maju lagi sebagai presiden masih bisa, wapres masih bisa, tim sukses pasti bisa," kata Tjahjo.
Meski begitu, Tjahjo tak mengetahui apakah Jusuf Kalla masih ingin mencalonkan diri atau tidak di pilpres 2019.
"Tanya sama beliau. Beliau kan punya hak politik. Seperti tadi mau jadi politikus juga boleh. Pak Jokowi pasti maju. Pak JK masih bisa," tandas Tjahjo.
Tak Elok
Juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, Husain Abdullah mengatakan, tidak elok jika JK harus menjadi Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo atau Jokowi di pilpres 2019.
Hal ini diungkapkan terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta agar JK menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi di pilpres 2019.
"Artinya Pak JK sebagai Wapres, tentu tidak elok kalau terlalu jauh juga terlibat dalam urusan kampanye, apalagi sebagai ketua tim," ucap Husain di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Dia menuturkan, pada kondisi pilpres, intensitas kegiatan politik akan tinggi. Namun, pemerintahan harus tetap berjalan.
"Pak JK harus tetap mem-backup tugas-tugas dari Pak Jokowi sampai akhir masa pemerintahannya. Justru itu yang sangat diperlukan oleh Pak Jokowi. Sebagai wakil Pak Jokowi, tentu harus in charge bertugas untuk tetap membantu Pak Jokowi mensukseskan pemerintahannya," tegas Husain.
Menurut dia, dengan posisi JK membantu jalannya pemerintahan, sementara Jokowi akan disibukan dengan agenda politik, jika berniat maju lagi pada pilpres 2019, justru pemerintahan tak terganggu.
"Beliau bisa konsentrasi dan pemerintahannya tidak terganggu. Malah, kalau Bapak (JK) masuk di situ (kampanye), tidak mengenakkan bagi Pak Jokowi di mata publik. Jadi menurut saya, kurang tepat juga kalau Pak JK mau dilibatkan. Mungkin maksudnya sebagai penghormatan (apa yang disampaikan Tjahjo)," pungkas Husain.
