Jokowi Minta Masukan Ulama Kalbar soal Kisruh Perppu Ormas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan ulama asal Kalimantan Barat. Para ulama ingin hubungan dengan pemerintah harus dijaga untuk kepentingan umat.
"Intinya kami ingin antara pemerintah dan ulama selalu ada sinergisitas, kerja sama yang baik dan saling dukung. Karena ketika dua kelompok ini antara ulama dan umara (pemerintah) tidak clear, akan jadi masalah bagi negara kita," kata Ketua Tanfidz Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Hildi Hamid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.
Pertemuan itu dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Perbincangan santai sambil makan malam dilakukan antara Jokowi dengan para ulama.
Dia mengatakan, Jokowi menjabarkan program dan kebijakan pemerintah yang tengah dijalankan. Antara lain soal pengalihan saham Freeport dan penggelaman kapal pencuri ikan.
Namun, Jokowi tidak membahas secara rinci soal Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Bagi Hildi, perppu ini bersifat umum dan tidak terikat untuk agama tertentu.
"Yang namanya peraturan pemerintah itu pasti sifatnya umum. Tidak mengarahkan pada satu agama," imbuh dia.
Dia bersyukur sampai saat ini kehidupan beragama di Kalimantan Barat sangat rukun dan tenang. Tinggal mempertahankan kondisi ini dan menjaga agar tidak muncul kelompok radikal di sana.
"Beliau hanya menyampaikan masih ada yang kurang setuju. Sehingga minta masukan kami," ucap Hildi.
Pada kesempatan itu, Hildi juga meminta perhatian Jokowi atas kehidupan pesantren di Kalimantan Barat. Dia mengungkapkan pesantren di sana memiliki perbedaan dengan di Jawa.
"Jadi kami patut bersyukur, salah satu pesantren dibagikan satu rumah susun. Langsung rusunawa gitu," pungkas Hildi.
