Panglima TNI: Saya Tak Akan Tanggapi soal 5.000 Senjata Ilegal
Menko Polhukam Wiranto memberikan penjelasan terkait pemesanan 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Wiranto, senjata yang dipesan itu berasal dari Polri. Ada 500 pucuk senjata yang dipesan dan untuk kepentingan sekolah intelijen.
Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya tidak pernah merilis tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Saya tidak pernah "press release" (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu malam, (24/9/2017).
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya.
"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," tegas dia seperti dikutip dari Antara.
Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu. Juga terkait adanya masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri seperti diungkapkan oleh Wiranto.
"Tanyakan ke Pak Wiranto," imbuhnya.
Berawal dari Cilangkap
Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut ada institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat 22 September 2017.
Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.
