Malaysia Minta OKI Desak Myanmar Hentikan Serangan atas Rohingya
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, tuan rumah pertemuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) meminta organisasi tersebut untuk mendesak Myanmar agar menghentikan serangan atas etnis minoritas Rohingya di Rakhine.
Seruan tersebut diungkapkannya saat Najib membuka pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri OKI di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, Kamis (19/1/2017).
Najib memperingatkan, kekerasan atas umat minoritas Muslim Rohingya harus segera dihentikan sebelum kelompok radikal, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), melakukan infiltrasi dan meradikalisasi Rohingya.
“Negara-negara anggota OKI sepenuhnya menyadari bahwa organisasi teroris seperti Daesh (nama bahasa Arab untuk ISIS) bisa mengambil keuntungan dari situasi ini," katanya.
Di luar gedung pertemuan, sekelompok kecil orang Rohingya menggelar aksi unjuk rasa menentang kekerasan atas komunitas mereka di negara bagian Rakhine, Myanmar utara.
Diperkirakan 65.000 warga Rohingya mengungsi dari Myanmar sejak militer melancarkan operasi yang mereka sebut kontraterorisme di Rakhine, tempat tinggal komunitas Rohingya, Oktober lalu.
Operasi itu dipicu oleh serangan atas pos-pos polisi di perbatasan Myanmar-Banglades, yang menewaskan sembilan aparat, 9 Oktober 2016.
Pemerintah Myanmar menuding militan Rohingya yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut.
Pertemuan khusus OKI untuk membahas masalah Rohigya ini diserukan oleh Malaysia, yang juga menuntut diizinkannya bantuan kemanusiaan memasuki kawasan Rakhine.
Indonesia untuk Rohingya
Sementara pemerintah Indonesia, melalui perundingan bilateral dengan Myanmar, sudah mengirimkan bantuan untuk warga Rohingya yang dilaporkan sudah tiba pada Rabu (18/1/2017).
Namun, penyerahan bantuan secara resmi baru akan dilakukan pada Sabtu (21/1/2017) oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang rencananya datang langsung ke Rakhine.
Dalam kesempatan itu juga Menlu Retno akan meresmikan sekolah yang dibangun oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).
Adapun bantuan yang akan diserahkan sebanyak 10 kontainer berupa barang kebutuhan pokok dan kesehatan.
PKPU sudah memberikan bantuan di Rakhine sejak konflik pada 2012 lalu, yang diawali dengan pemberian bantuan makanan, perumahan, maupun fasilitas sanitasi di kamp pengungsi.
LSM lain dari Indonesia yang juga membantu etnik Rohingya adalah Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang menyalurkan bantuan pokok, seperti beras dan minyak goreng, sejak 2013.
