Ini Respons Bos Perusahaan AS soal Larangan Visa Trump
Donald Trump menerapkan pembatasan imigrasi. Hal itu memicu kecaman di AS dan negara lain. Sentimen tersebut juga menambah kekhawatiran global terhadap kebijakan AS semakin tak terduga.
Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang ditandatangani pada Jumat itu melarang masuk warga dari Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya selama 90 hari ke depan.
Donald Trump menilai perintah eksekutif itu dikeluarkan untuk menjaga negara AS tetap aman. Kebijakan Donald Trump tersebut mendapat reaksi dari sejumlah manajemen perusahaan multinasional. Termasuk pemimpin perusahaan teknologi dan keuangan.
CEO dan Chairman General Electric Co Jeff Immelt menulis dalam sebuah e-mail internal. Ia mengatakan bahwa GE memiliki banyak karyawan yang berasal dari negara-negara lain yang ada dalam larangan tersebut. "Karyawan ini merupakan teman dan mitra kami untuk meraih sukses. Kami akan terus mengeluarkan suara hingga didengar pemerintahan baru," ujar dia, seperti dikutip dari laman CNN Money, Senin (30/1/2017).
"Kami merupakan tim yang sangat global dan akan terus berdiri bersama untuk menghadapi situasi politik global yang terus berkembang," ucap dia.
Immelt merupakan salah satu pemimpin perusahaan dari 28 pemimpin perusahaan yang menyarankan Trump untuk mendorong pertumbuhan manufaktur pada pekan lalu dalam pertemuan dewan yang berisi 28 pemimpin bisnis.
CEO Starbucks Howard Schultz menulis kalau dirinya "berat hati" atas perintah imigrasi Trump. Perseroan berencana untuk merekrut 10 ribu pengungsi selama lima tahun di seluruh dunia.
Manajemen perusahaan teknologi pun membuka suara. CEO Google Sundar Pichai, seorang imigran dari India, menyebut kebijakan pemerintahan baru "menyakitkan".
Sementara itu, CEO Microsoft Corp Satya Nadella mengatakan bahwa imigrasi memiliki dampak positif untuk perusahaan, negara, dan dunia.
CEO Uber Travis Kalanic juga menyebut larangan tersebut tidak adil. Ia mengemukakan itu dalam akun Facebooknya pada Minggu lalu. Ia mengatakan, perusahaannya akan mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak warga AS untuk bepergian.
Dari sektor keuangan, manajemen JP Morgan Chase pun buka suara. Perusahaan ini merilis pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan bantuan untuk karyawan dengan visa yang terkena pengaruh perintah eksekutif itu.
"Kami ingin komitmen kami tak tergoyahkan terhadap orang-orang yang berdedikasi bekerja di JP Morgan," tulis pernyataan itu.
