Dianggap Menjilat Ludahnya Sendiri lantaran Pernah Minta Foke Cuti di Pilgub 2012, Ini Kata Ahok

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Dianggap Menjilat Ludahnya Sendiri lantaran Pernah Minta Foke Cuti di Pilgub 2012, Ini Kata Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak dianggap tak konsisten terkait cuti kampanye.

Ia menilai kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012.

Menurut Basuki, masa cuti kampanye pada Pilkada 2012 tidak berlangsung lama seperti halnya Pilkada 2017.

Ia mengaku terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017 itulah yang membuatnya berinisiatif mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Saya hanya memprotes cutinya itu tidak masuk akal sampai hampir empat bulan. Itu yang tidak masuk akal. Karena dulu kampanyenya hanya dua minggu," kata pria yang biasa disapa Ahok ini usai sidang uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).

Menurut Ahok, pada Pilkada 2012, calon petahana dapat mengambil cuti sembari beraktivitas seperti biasa.

Kondisi itulah yang pada saat itu dinilainya membuat petahana berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya.

"Kalau Sabtu Minggu dianggap enggak cuti, hari libur dianggap enggak cuti, kampanye malam enggak cuti. Itu yang saya bilang, kenapa itu enggak dikasih cuti," ujar Ahok.

Pada sidang uji materi UU Pilkada hari ini, perwakilan pemerintah dan DPR sama-sama menyinggung gugatan uji materi dari Ahok yang mereka anggap  tidak konsisten.

Sebab pada Pilkada 2012 lalu, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus calon petahana untuk mengajukan cuti kampanye.

Read More

Ternyata Jokowi & DPR Kompak Minta MK Tolak Permohonan Ahok, Ini Reaksi Yusril

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Ternyata Jokowi & DPR Kompak Minta MK Tolak Permohonan Ahok, Ini Reaksi Yusril

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa sikap perwakilan pemerintah yang tak setuju akan gugatan, yang diajukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sama artinya bahwa Presiden Joko Widodo tidak menyetujui hal tersebut.

"Ternyata Jokowi meminta kepada MK supaya menolak permohonannya Ahok, he-he-he," ujar Yusril seraya tertawa usai sidang uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).

Sidang uji materi ini digelar atas pengajuan yang disampaikan Ahok kepada MK.

Ahok mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur kewajiban calon gubernur petahana cuti selama kampanye.

Yusril melanjutkan, perwakilan pemerintah yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang uji materi yang diajukan Basuki tersebut bertindak sebagai kuasa hukum presiden.

"Kan tadi yang berbicara kan kuasa hukumnya Presiden. Presiden kita kalau enggak salah namanya Jokowi kan? He-he-he," kata dia lagi.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pemerintah yang diwakili Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto merekomendasikan agar MK menolak permohonan Ahok.

Pada sidang uji materi hari ini, Widodo menyatakan, pemerintah meminta agar MK tidak mengabulkan permonan Ahok.

Sebab, jika Ahok diperbolehkan tidak cuti, maka pemerintah khawatir hal serupa juga akan dilakukan kepala daerah lainnya.

Terkait uji materi ini, Yusril menyatakan sependapat dengan pemerintah.

Ia menilai, sudah seharusnya calon petahana cuti untuk menciptakan keadilan.

"Justru kalau tidak cuti tidak adil bagi yang penantang petahana. Yang satu dengan segala kekuatan, kekuasaan yang dia miliki, anggaran ada di tangannya. Nah kita orang dari jalanan bagaimana melawan dia," ujar Yusril.

Read More

Ini Jawaban Sengit Ahok Yang Membuat Pengacara Sanusi Dongkol Sendiri

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Ini Jawaban Sengit Ahok Yang Membuat Pengacara Sanusi Dongkol Sendiri

Sempat terjadi perdebatan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kuasa hukum Mohamad Sanusi, Maqdir Ismail, dalam sidang kasus dugaan suap raperda reklamasi.

Perdebatan ini terjadi karena Basuki menilai Maqdir melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan.

Awalnya, Maqdir mempertanyakan alasan Ahok (sapaan Basuki) menentukan tambahan kontribusi sebesar 15 persen.

Padahal, jika memang ada dasar hukumnya, Pemprov DKI bisa membuat tambahan kontribusi lebih besar dari 15 persen.

"Pak, 15 persen saja mau dihilangkan, apalagi kalau 30 persen. Saya sih maunya 99 persen," kata Ahok kepada Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Maqdir pun mempertanyakan besaran NJOP yang digunakan oleh Pemprov DKI untuk menentukan tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Padahal, belum ada daratan di pulau reklamasi yang bisa ditentukan besar NJOP-nya.

Dengan demikian, seharusnya tidak ada acuan NJOP yang bisa digunakan Pemprov DKI untuk menentukan besarnya tambahan kontribusi.

Ahok kembali diminta penjelasan mengenai keinginannya atas tambahan kontribusi sebesar 15 persen.

Ahok mengatakan, Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik telah membohongi anak buahnya dengan mengatakan bahwa dirinya setuju jika tambahan kontribusi itu dihapus.

Terkait hal ini, Maqdir sempat meminta kepada hakim untuk mengonfrontasi keterangan Taufik dan Ahok pada sidang lain.

"Karena kami tidak mau forum pemanggilan saksi ini dijadikan lahan fitnah," ujar Maqdir.

"Justru yang fitnah duluan ini siapa?" ujar Ahok menimpali ucapan Maqdir.

Ahok juga sempat menyatakan keberatannya kepada JPU dan hakim atas pertanyaan Maqdir yang tidak relevan.

Hakim Ketua Sumpeno sempat menengahi dan menjelaskan bahwa kuasa hukum perlu mengetahui jawaban atas hal-hal yang mereka tanyakan.

Maqdir juga bertanya soal hak diskresi Ahok. Maqdir mempertanyakan alasan Ahok yang tidak menggunakan hak diskresi untuk memberi izin membangun di pulau reklamasi.

Kuasa hukum M Sanusi, Maqdir Ismail, menuding gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama hanya menggunakan hak diskresinya untuk pembahasan raperda reklamasi. Mendengar hal itu Ahok pun meradang.

"Siapa bilang hak diskresi saya enggak dipakai buat yang lain?" kata Ahok dengan nada tinggi saat persidangan di PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakpus, Senin (5/9/2016).

Ahok kemudian berkata dengan nada tinggi, para pengembang dari awal tak keberatan dengan tambahan kontribusi 15 persen ini.

 Ahok mengatakan justru yang keberatan dengan tambahan kontribusi ini adalah pihak Balegda

"Tambahan kontribusi ini 15 persen pengembang saja tidak keberatan? Yang keberatan kan baleg makanya saya tanya apakah anda membela pengembang atau sanusi? makanya saya keberatan (dianggap hanya menggunakan hak diskresi dalam kasus ini), (anda) seolah mengarahkan," kata Ahok kepada Maqdir.

Mendengar hal itu, Maqdir menegaskan Ahok tak bisa mengarahkan tim Sanusi dalam persidangan.

"Saya membela ini untuk saudara Sanusi, jadi anda tidak bisa mengatur saya untuk bertanya apa saja," ucap Maqdir.

"Silakan saja," jawab Ahok yang disambut tepukan tangan pengunjung sidang.

Maqdir sempat ingin melanjutkan pertanyaannya, tetapi tiba-tiba saja Ahok merapikan catatan yang dibawanya sehingga terdengar suara berisik. Maqdir langsung terdiam melihat Ahok yang sibuk sendiri saat dia mau bertanya.

"Ya teruskan saja, saya lagi beresin ini kok," ujar Ahok.

"Anda tidak menghargai saya," ujar Maqdir.

Ahok kemudian selesai merapikan catatannya. Dia berkata, meski sambil merapikan kertas-kertas catatannya itu, dia masih mendengar pertanyaan Maqdir

Read More

Mengejutkan, Ini Hubungan Antara Pelaku Bom Gereja St Yoseph Dengan Gembong ISIS Asia Tenggara

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Mengejutkan, Ini Hubungan Antara Pelaku Bom Gereja St Yoseph Dengan Gembong ISIS Asia Tenggara

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan, pelaku bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Medan, Ivan Armadi Hasugian (18), tidak terkait dengan jaringan manapun.

Namun menurut Jenderal Tito, Ivan berhubungan langsung dengan Bahrun Naim, tokoh Islamic State Irak and Syria (ISIS) di Asia Tenggara.

"Dia adalah tipologi self radicalization. Belum tergabung dengan network atau jaringan di indonesia. Namun dia memiliki kontak langsung dengan Bahrum Naim yang ada di Syiria," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (5/9/16).

Dia mengatakan, peristiwa bom di Medan itu merupakan fenomena baru dalam gerakan terorisme karena merekrut pelaku bom di bawah umur 18 tahun. Kemudian diajari merakit bom dan melakukan operasi sendiri.

Tito menyebut operasi itu adalah 'lone wolf'. Namun melakukan kontak langsung dengan Bahrun Naim.

"Ini pola 'lone wolf', Ivan merupakan 'self radikalisation' tidak terkait jaringan apapun namun punya kontak langsung dengan Bahrun Naim," ujar dia.

Sebelumnya, IAH diamankan di Gereja Stasi Santo Yosep, Jl Dr Mansyur Medan, pada Minggu (28/8/16) pagi.

Pemuda yang bulan Oktober nanti berusia 18 tahun ini diringkus jemaat saat menyerang pastor dengan pisau, IAH pun diduga ingin meledakkan bom yang dibawanya.

IAH menyamar sebagai jemaat dengan duduk mengikuti misa sekitar pukul 08.00 WIB, lalu menyerang Pastor Albert Pandiangan (60) ketika hendak memberikan khutbah, korban mengalami luka ringan di bagian tangan karena tusukan pisau.

Read More

Belom Kapok, Petinggi FPI Yang Pernah Dijebloskan Ke Penjara Ini Kembali Ancam Ahok

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Belom Kapok, Petinggi FPI Yang Pernah Dijebloskan Ke Penjara Ini Kembali Ancam Ahok

Pengurus Front Pembela Islam (FPI) Habib Novel Bamukmin yang pernah diburu & dijebloskan ke penjara oleh polisi lantaran berbuat anarkis di kantor DPRD DKI dan kantor ahok ini menilai bahwa Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta dengan penuh kezaliman, arogan, sombong dan tidak punya hati nurani. 

Karena itu, Novel mengajak umat Islam dan warga Jakarta bersama-sama mengadang gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut menang dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.

Menurut Habib, pandangannya bukan sekadar opini. Dia mencontohkan sejumlah kebijakan yang sudah diambil Ahok. Terbaru ialah keputusan Ahok menggusur sejumlah warga yang bermukim di Rawajati, Pancoran, Kamis (1/9/16) kemarin.

"Akibat perbuatannya, bahkan (ada) anak yatim yang seharusnya dilindungi, dijaga, tapi digusur. Jadi Ahok ini pemimpin arogan, penuh kesombongan, pemimpin enggak punya hati nurani, pemimpin tukang gusur, pembuat sengsara rakyat," ujar Novel, Jumat (2/9/16).

Agar Ahok tak lagi terpilih, Habib Novel mengajak seluruh rakyat Jakarta merapatkan barisan.

"Belum pernah ada gubernur sebiadab Ahok, tidak punya hati nurani. Kami terusik, kita lihat pedagang hewan kurban yang turun-temurun dagang, begitu Ahok jadi gubernur digusur," ujarnya.

Novel tidak peduli kalau kemudian ada pihak yang menyatakan gerakan menolak Ahok sebagai kampanye hitam

Read More

Sambil Tertawa Ahok Bilang Begini Ke Sandiaga Yang Menuduhnya Dapat Kawalan 200 Brimob Tiap Hari

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Sambil Tertawa Ahok Bilang Begini Ke Sandiaga Yang Menuduhnya Dapat Kawalan 200 Brimob Tiap Hari

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah pernyataan bakal calon gubernur, Sandiaga Uno, yang menyebut dirinya dikawal oleh 200 personel Brimob.

Ia mengatakan, pengawal pribadinya yang berasal dari Brimob jumlahnya tak lebih dari 10 personel.

"Makanya sekarang pertanyaan gua, lu pernah lihat gua dikawal sampai 200 orang enggak? (Dikawal) 10 (personel Brimob) saja enggak pernah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Jika pernyataan Sandiaga benar, kata Ahok, maka pengawalan dirinya bisa dibilang melebihi pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sambil berseloroh, Ahok menyebut ada 2.000 personel Brimob dan 6.000 personel Kostrad yang mengawal dirinya.

"Pengawalan yang enggak keliatan tuh sebenarnya lebih dari 2.000 personel. Sampaikan sama Sandi, aslinya tuh lebih dari 2.000 pasukan malaikat surgawi yang jaga gua," kata Ahok.

Sandiaga sebelumnya menyebut Ahok akan mendapat sejumlah keuntungan jika tidak harus cuti untuk kampanye pada proses Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sandiaga, keuntungan yang akan didapatkan Ahok jika ia tidak cuti adalah pengawalan dari negara.

Sandigaga mengaku dapat informasi bahwa Ahok mendapatkan pengawalan 150 sampai 200 personel Brimob tiap hari.

"Pertama pengawalan, saya diberitahu dia (Ahok) diberikan pengawalan 150 sampai 200 Brimob. Kalau dia cuti kan dia harus bayar sendiri. Sekarang dia membebani itu kepada negara," kata Sandiaga di Palmerah, Jakarta, Rabu (31/8/2016) malam.

Sandiaga membandingkan dengan dirinya yang setiap kali melakukan pertemuan dengan warga tanpa dikawal pihak kepolisian. Biasanya, dia hanya ditemani para relawan.

Adapun masa kampanye pada pilkada serentak 2017 akan dimulai pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Aturan yang ada saat ini mengharuskan seorang petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Namun, Ahok ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

Untuk itu, Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Read More

Samakan Penggusuran Di Jakarta Dengan Yang Dilakukan Israel Di Palestina, Jonru Kena Skak Mat

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Samakan Penggusuran Di Jakarta Dengan Yang Dilakukan Israel Di Palestina, Jonru Kena Skak Mat

Pakar kelirumologi baginda yang mulia jonru ginting kembali membuat postingan konyol soal penertiban yang dilakukan oleh pemprov DKI terhadap warga yang tinggal  di pinggir rel kereta api Rawajati Jaksel

Kemarin saya sudah memposting foto yang sebelah kiri. Ternyata di Palestina ada foto dengan adegan yang mirip. Melihat kedua foto ini, tidakkah Anda melihat bahwa suasana penggusuran di Jakarta itu sangat mirip banget dengan perang Palestina melawan zionis Israel? " tulis Jonru Lewat akun facebooknya jumat 02/09/16

Seperti Biasa, jika yang jonru posting berkaitan dengan kejelekan Ahok Atau Jokowi pasti akan di share oleh banyak pengikutnya yang sampai saat ini masih sakit hati lantaran prabowo gagal jadi presiden RI

Namun postingan Jonru ini ternyata langsung dipatahkan oleh salah satu pengikutnya sendiri yang bernama Luqman Anshari

Luqman Anshari sepertinya tidak ingin frontal dalam membantah postingan jonru tersebut , mungkin dia khawatir di blokir oleh jonru jika membantahnya dengan kata kata kasar,

Tapi bukan jonru namanya, sesopan apapun kritikan pengikutnya terhadap dirinya pasti cepat atau lambat dalam hitungan jam pasti akan di blokir oleh jonru

Luqman Anshari terlihat menggunakan kata kata sopan dalam mengkritik jonru yang menyamakan penertiban di kawasan rawajati jaksel dengan kelakuan zionis israel di palestina yang biasa mengusir warga palestina dari rumahnya sendiri

Mo nanya bang jonru..klo sy liat sih emg gayanya mirip, tp dasar adanya 2 kejadian ini bukannya beda y bang? Klo Palestine bukannya mrk berjuang untuk tanah yg memang milik mrk secara de facto dan de jure ya bang?bnyk negara kan mengakui kenegaraan Palestine..

Klo di rawajati bukannya itu mrk "berjuang" untuk yg bukan haknya ya?mrk mendirikan bangunan di atas tanah negara kan bang? Setau sy jg kan mrk dikasih tmpt d rusun marunda agar tetap pnya tmpt tinggal kan bang?tp mrk yg ga mau kan bang?

Setau sy jg bang mrk kan sblmnya udh dikasih surat peringatan dl kan bang?tp mrk yg ga mau kan bang? Mohon pencerahan bang dan koreksinya bang jonru atas pertanyaan sy klo ada info yg salah.. " Tanya Luqman Anshari kepada Jonru Ginting

Pertanyaan Luqman Anshari kepada Jonru Ginting ini langsung direspon oleh member jonru lainnya seperti komen berikut ini:

Mudah mudahan dijawab ya...

Tar jangan jangan cuma posting trus ga ada kabarnya lagi

Kalo ane sih stuju sama komen ini " tulis Anda Delapan

Paling komentar gini mah bakal dianggurin dan dicuekin.. hehehe " tulis Bianca Ara

Coba di jawab bang junru biar kok diam,..??? " Arif Van Kiemien

saya baru pengen komen model begini, alhamdulillah ada yg nulis. kalau sudah hak nya harus d perjuangkan. tp kalau bukan haknya apa iya kita paksakan? kita nyrobot pekarangan orang saja di larang agama " tulis Maru Harto Jr.

Dewi Marlina Marlina Si Jonru lu kasih pertanyaan begini : Bang lu gak bikin postingan tentang bu Susi yang jadi mentri itu lagi bang...? ente malu ya habis di Skak sama ibu ibu...? palingan juga langsung di blok sama jonru....main dong di kaskus bro...." tulis Dewi Marlina Marlina

Biasalah framing. Tujuannya kan agar pengikutnya kemudian mengatakan ternyata Ahok itu sama seperti Yahudi. Kemudian dia tertawa sambil tepuk tangan horeeee berhasil...." tulis Akhmad Rizal

Orang yang mengambil atau menempati yang bukan hak di bela habis2an dan bawa2 nama ALLAH, mereka ini pencuri, ntar ktemu ALLAH di hari kiamat sbagai pencuri, otak ente sehat " tulis Rico Mercianto

Emang ada sertifikat nya? Bukannya itu bantaran rel ya? " Tulis Anda Delapan

Gogo Pujasera Halah... Wan... Wan...Jonru elo nasihati & diajak berdialog. 'Nggak mungkin nyambung... " tulis Gogo Pujasera

itu tanah punya siapa, terus ditempati siapa, pas diminta balik sama yang punya.. eh malah yang punya dikatain penjajah, hmmm bravoo mbah Jonru " tulis Dharu Rendro

klo orang cerdas komen begini nih.. setuju bang... setuju banget..." tulis Agatha Maria

Ente cerdas akhi..." tulis Rico Mercianto

Sopan cerdas dan bersubstansi " tulis Rifqi Izzatullah

Mereka yg menghalangi pergusuran berarti mereka tak berfikir bagaimana nasib indonesia kelak jika tak ada perubahan dan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri " tulis Kanda Kurnia Aran Digda

klo jonruir gha akn paham mas.... bsok tnah mrk dbangunin orang lain br mrk akn ngerti.... yg pnting mrk bs triak kafir dn yahudi... " tulis Dadix Lucca

Jangan menjonru trus pekerjaannya tiap hari,,,,," tulis Danny Chank

Hingga berita ini diturunkan oleh islamnkri.com, postingan konyol Pakar kelirumologi baginda yang mulia jonru ginting sudah di share oleh 1148 pengguna facebook dan jumlahnya terus bertambah

Semoga kita sebagai warga negara Indonesia yang cerdas tidak mudah terhasut postingan jonru ini

Read More

Anggota KKO Era Bung Karno Ini Bongkar Kebohongan Ilyas Karim Yang Ngaku Sebagai Penggerek Bendera

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Anggota KKO Era Bung Karno Ini Bongkar Kebohongan Ilyas Karim Yang Ngaku Sebagai Penggerek Bendera

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengecek kebenaran kabar Ilyas Karim yang mengaku sebagai salah satu dari dua pengibar bendera Merah Putih saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta.

Ilyas merupakan warga Rawajati yang menjadi korban penggusuran, Kamis (1/9/2016) kemarin.

"Kami lagi cek. Sekarang kami tidak tahu, apa betul dia pengibar bendera pertama atau bukan," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Hanya, Basuki menegaskan hal itu tak terlalu penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta lebih mengutamakan mengetahui apakah pria paruh baya tersebut dirawat oleh keluarganya atau tidak.

"Kalau setiap orang tua tidak mampu, kalau dia mau masuk ke rusun, kami mau pelihara kok," kata Basuki.

Mengaku pengibar bendera pertama

Nama Ilyas Karim bukan kali ini saja mencuat. Pada 2011, nama Ilyas mendadak tenar. Menurut pemberitaan, Ilyas adalah pengibar bendera pertama.

Pria itu mengaku sebagai lelaki bercelana pendek pada foto pengibaran Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, 17 Agustus 1945.

Namun, pengakuan Ilyas ini dibantah sejumlah kalangan, salah satunya oleh Sejarawan yang juga mantan anggota KKO ( marinir ) era bung karno Peter Apollonius Rohi

Lewat Akun Facebooknya , Peter Apollonius Rohi menjelaskan bahwa Mantan veteran perang Ilyas Karim yang rumahnya jadi korban penggusuran di rawajati bukan pengerek bendera saat Proklamasi 17 Agustus 1945

Berikut ini penjelasan lengkap Peter Apollonius Rohi tentang sosok penggerek bendera pertama sebagaimana dikutip islamnkri.com dari akun facebooknya :

MAAF, KAKEK ILJAS BUKAN PENGEREK BENDERA SAAT PROKLAMASI.

Beberapa hari lalu terjadi penggusuran di Rawajati. Di antara mereka yang tergusur adalah seorang veteran bernama Iljas Karim.

Dia mengaku pengerek bendera yang bercelana pendek pada saat Proklamasi Kemerdekaan.

Sebagai wartawan senior yang selalu membuka dan membaca artikel2 sejarah, nama Iljas Karim tidak tercatat sebagai pengerek bendera saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pengerek bendera adalah Latief Hendraningrat dan Soehoed. 

Beberapa tahun lalu keluarga Soejoedi juga telah menyanggah pengakuan kakek Iljas, tapi TV tetap saja mengangkat beliau sebagai pengerek bendera. 

Sekarang banyak memang yang mengaku ikut dalam acara itu, tapi semua nama tercatat dalam arsip yang dibuat Ibu SK Trimoerti. 

Tahun 1988 saya meminta wartawati saya Ria Riesdasaria untuk melacak siapa perempuan yang membawa baki berisi bendera pada saat itu. 

Dengan petunjuk Ibu SK Trimoerti akhirnya beliau berhasil ditemukan masih sehat, tinggal di wilayah Bogor. 

Wartawan baru dan redaktur baru yang tidak bersentuhan dengan generasi revolusi memang sangat mengabaikan sejarah dan kurang teliti. 

Saya prihatin akan nasib Pak Iljas karena bagaimana pun ia rakyat dan juga seorang veteran. Tapi untuk pembenaran sejarah, saya tetap tidak toleransi pada apa pun yang menyimpang.

Hingga berita ini diturunkan oleh islamnkri.com, postingan Sejarawan yang juga mantan anggota KKO ( marinir ) era bung karno Peter Apollonius Rohi ini telah di bagikan oleh 132 pengguna facebook dan di sukai 202 facebooker

Read More

Gak Tahu Malu, Petinggi Polri Ini Asyik Berselfie Ria Dengan Bos Pembakar Hutan

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Gak Tahu Malu, Petinggi Polri Ini Asyik Berselfie Ria Dengan Bos Pembakar Hutan

Heboh, foto yang diduga beberapa petinggi polri di Riau beredar di media sosial.

Foto itu kemudian didapatkan oleh Gabungan  dari organisasi Publik Melawan Karlahut yang terdiri dari Walhi, Bahana Mahasiswa Universitas Riau, Jikalahari, Fitra Riau, LBH Pekanbaru, Riset Center dan Pakar Lingkungan (Elviandri) yang kemudian mengeluarkan pernyataan sikap.

Dengan menulis tegas " Kongkow – Kongkow Polisi dengan Pengusahan Pembakar Hutan dan Lahan “ berikut pernyataan sikap gabungan organisasi tersebut:

Pekanbaru, 01 September 2016, 

Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau seharusnya fokus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau  yang telah meresahkan masyarakat Riau selama 19 tahun ini.

Dalam menjalani tugas dan fungsinya Polda Riau seharusnya menjunjung tinggi etika dalam Institusi Kepolisian, bukan melakukan tindakan yang mempermalukannya.

Foto ini beredar di media sosial, diduga ini foto Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Toni  Hermawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Rifai Sinambela, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan, dan beberapa Polisi dijajaran Polda Riau lainnya “kongkow-kongkow” bersama BOS  PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang saat ini lahannya terbakar hebat di kabupaten Rohil dan Rohul.

Foto tersebut memunculkan dugaan bahwa ada permainan dari kongkow-kongkow tersebut antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan.

Temasuk  di balik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan (SP3) terhadap 15 Perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 lalu.

Jelas bahwa munculnya foto tersebut telah melukai 6 juta Rakyat Riau korban asap, khususnya 300 Kepala keluarga di Kabupaten Rohul dan Rohil yang harus mengungsi karena asap dari kebakaran yang terjadi di lahan PT APSL.

Kami merasa bahwa kongkow – kongow yang dilakukan polda Riau ini bersama Pengusaha PT. APSL untuk mengamankan posisi perusahaan terkait Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau.

Atas dasar kekcewaan dan duka Rakyat Riau,  Maka kami BEM Universitas Riau menuntut dengan tegas :

Menuntut Presiden Jokowi segera bentuk tim Independen untuk menyelidiki penerbitan SP 3 15 Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau yang kami nilai sangat tidak layak.

Menuntut Kapolri copot aparat polda yang terlihat di foto yang sedang kongkow – kongkow bersama Bos  PT. APSL.

Menuntut Kapolri copot Kapolda Riau selaku orang yang bertanggung jawan dalam hal ini kami nilai sangat tidak tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

Jika tuntutan dari BEM Universitas Riau dan publik melawan karhutla tidak di penuhi dalam waktu 3 Hari maka kami akan melaksanakan Aksi Massa untuk menuntut hal sebagaimana dimaksud.

Perwira Polisi Kongkow Bareng Bos Sawit: Jenderal Tito Diminta Bertindak!

Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa bersikap keras atas apa yang dilakukan beberapa perwira Polri di Riau. Mereka kongkow bareng dengan bos sawit yang tengah disoal polisi.

Dwi Ria yang juga politisi PDIP ini meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengambil tindakan. Apalagi selama ini, Tito gencar berbicara mengenai reformasi Polri.

"Harus diperiksa semua yang ada di dalam foto. Tidak masuk akal kalau kongkow karena kebetulan bertemunya," jelas Dwi Ria, Jumat (2/9/2016).

Dia menjelaskan, perwira Polri di Riau dan Mabes Polri itu dinilai mengkhianati rakyat. Di tengah rakyat sibuk mengecam kasus pembakaran lahan dan hutan, para perwira polisi malah asik duduk bareng bos sawit.

"Apa maksud kongkow itu? Ini sangat disayangkan. Kalau ditemukan pelanggaran harus dicopot, ada sanksi tegas," imbuhnya.

Standar kepolisian dalam bertemu pihak berperkara mungkin bisa mencontoh KPK. Di KPK, tak boleh penyelidik atau penyidik bertemu pihak berperkara.

"Soal kongkow ini akan saya tanyakan khusus ke Kapolri dalam rapat kerja. Ini harus transparan," tutup dia.

Dalam foto yang beredar di wartawan di foto terlihat Kombes Rivai Sinambela sebagai Dir Reskrimsus Polda Riau. Ada lagi Dir Reskrimum Polda Riau, Kombes Surawan, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Toni Hermawan, dan Kombes Hendra dari Paminal Div Prompam Mabes Polri. Dalam foto itu, ada bos dari PT APSL perusahaan perkebunan sawit.

Read More

Di Sidang Sanusi, Kepala Bappeda Tuti Kusumawati Kembali Ungkap Keterlibatan M Taufik

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Di Sidang Sanusi, Kepala Bappeda Tuti Kusumawati Kembali Ungkap Keterlibatan M Taufik

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuti Kusumawati menceritakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Menurut dia, sebelum rapat pembahasan, Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik sempat memanggilnya secara pribadi.

"Iya, kami diberi dua lembar masukan untuk tambahan penjelasan pasal oleh Pak Taufik. Saya dipanggil duduk di sebelahnya, disodori dua kertas itu. Itu jujur saya kaget juga," ujar Tuti.

Hal itu disampaikan Tuti ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi dengan terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (31/8/2016).

Menurut dia, dua lembar dokumen tersebut berisi berbagai masukan terkait raperda.

Salah satunya adalah mengenai pasal kerjasama yang membahas tambahan kontribusi.

Tuti mengatakan, Balegda ingin mengubah rumusan penjelasan pasal itu.

Ia mengatakan bahwa Taufik mengusulkan untuk mengubah rumusan penjelasan Pasal 110 ayat 5 yang semula "cukup jelas" menjadi "tambahan konstribusi adalah kontribusi yang dapat diambil di awal dengan mengonversi dari kontribusi (yang 5 persen), yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara gubernur dan pengembang".

Tuti kaget dengan adanya usulan itu. Sebab, kata dia, itu artinya berbeda dengan usulan pihak eksekutif yang menginginkan tambahan kontribusi 15 persen dikali nilai jual objek pajak (NJOP) dikali luas lahan yang dapat dibuat.

Jika mengikuti usulan Balegda, maka tambahan kontribusi justru berkurang.

"Jadi ini beda dari usulan kami. Kami kan rumusnya 15 persen kali NJOP kali luas lahan yang dapat dibuat. Kalau itu kan beda dengan yang kami usulkan, jadi berkurang, Pak," ujar Tuti.

Ketika disodorkan dua lembar kertas itu, Tuti mengatakan kepada Taufik bahwa tambahan kontribusi merupakan domain Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat.

Gamal yang juga hadir dalam ruangan itu akhirnya dipanggil oleh Tuti. Dalam sidang hari ini, Gamal yang juga menjadi saksi itu membenarkan keterangan tersebut.

"Ketika itu kami bilang bahwa kami enggak bisa membuat keputusan. Kami akan lapor Pak Gubernur dulu," ujar Gamal.

Dalam kasus ini, Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Suap tersebut terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Selain itu, Sanusi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 45 miliar atau tepatnya Rp 45.287.833.773,00.

Read More

Ikke Nurjannah Kaget Usai Ketemu Ahok, Ternyata Kesannya Tidak Seperti Yang Ia Duga

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Ikke Nurjannah Kaget Usai Ketemu Ahok, Ternyata Kesannya Tidak Seperti Yang Ia Duga

Hanya karena sebatas melihat di televisi, penyanyi dangdut Ikke Nurjanah sempat membayangkan sesuatu yang tidak-tidak sebelum bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta,

"Saya kan biasa lihat biasanya di TV mulu ya. Aku sebelum ketemu sempat membayangkan seperti apa ya, tapi pas masuk ya sudah natural begitu saja," kata Ikke usai berkunjung ke kantor Ahok di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Kedatangan Ikke adalah untuk bertamu dengan maksud meminta restu gubernur sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk mensosialisasikan musik dangdut pada September 2016 di beberapa universitas di empat kota.

Selama berbincang dengan mantan Bupati Belitung Timur tersebut, Ikke mengaku banyak bertukar cerita. Dari awalnya berbicara musik hingga melebar ke politik dan balik lagi ke musik.

"Beliau terbuka, banyak memberikan masukan-masukan. Beliau sama musik, asyik, dan cair," ucapnya.

Padahal, kata Ikke, dia sempat mengira bahwa komunikasi dengan Ahok akan terkesan kaku.

"Saya kan orang seni, kalau ketemu seorang pejabat bahasanya suka gimana ya. Tapi sekarang banyak pejabat yang sudah merespons. Aku dapat suasana cair, dan bisa tektok ngomong sama Pak Ahok," ucapnya.

Read More

Dengan Nada Tinggi, Anak Magang Ini Tiba Tiba Ajak Ahok Duel Satu Lawan Satu Lantaran...

RAJAPOKER88 JUDI POKER ONLINE DAN AGEN POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA, 

Dengan Nada Tinggi, Anak Magang Ini Tiba Tiba Ajak Ahok Duel Satu Lawan Satu Lantaran...

Ada hal menarik ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru saja tiba di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (31/8/2016) pagi.

Ahok dihadang oleh seorang pendaftar program magang di kantor Gubernur DKI Jakarta. Pria bertubuh tinggi besar yang menghadang Ahok itu diketahui bernama Anogo Halim. Dia memprotes permohonan magangnya yang tidak ditindaklanjuti oleh para staf Ahok.

Anogo terlihat menyerahkan surat dan meminta Ahok membubuhkan tanda tangan di kertas tersebut.

"Enggak apa-apalah saya ditolak. Saya besok sudah balik Medan dan saya minta Pak, saya minta tanda tangan Bapak di sini. Tanda tangan di tangan, di tangan saya, agak kuat sedikit, biar saya rasakan sakitnya, Pak," kata Anogo kepada Ahok.

Ahok pun menuruti permintaan Anogo. Sementara itu, staf, ajudan, staf pengamanan dalam yang mengerubuti Ahok terlihat tertawa melihat tindakan Anogo.

Setelah Ahok menandatangani kertasnya, Anogo berterima kasih kepada Ahok.

"Kapan pun dikasih kesempatan (magang), saya siap, Pak. Kalau mau duel pun, saya siap, Pak! Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf saya sedikit lancang," kata Anogo.

Anogo lalu berpamitan kepada Ahok karena hendak pulang ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara.

Seusai mengadu kepada Ahok, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan itu menjelaskan alasannya ingin mengikuti program magang di Balai Kota Jakarta. Dia mengatakan, usianya sudah mendekati usia maksimal persyaratan magang, atau 35 tahun. Karena itulah, ia berminat magang bersama Ahok.

Adapun bidang yang diminatinya adalah pengaduan masyarakat, perizinan, dan manajemen wilayah. Ia mengaku telah menyerahkan dokumen persyaratan magang kepada Ahok. Kemudian, Ahok mendisposisinya kepada staf untuk ditindaklanjuti.

Namun, kata dia, staf tersebut sudah menolaknya, padahal belum melihat dokumen yang diserahkan.

"Saya akan tetap fight untuk periode yang akan datang karena saya rasa hingga saat ini saya enggak mau memuja beliau (Ahok). Cuma saya rasa, (Ahok) adalah yang terbaik di antara yang terburuk mungkin sampai saat ini. Saya rasa itu saja," kata Anogo.

Read More