Vicky Shu Mengaku Pernah Umrah Bersama Anniesa Hasibuan

Vicky Shu Mengaku Pernah Umrah Bersama Anniesa Hasibuan

Sudah dua kali penyanyi Vicky Veranita Yudhasoka atau Vicky Shu berangkat umrah dengan menggunakan jasa PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Ibadah itu ia lakukan pada 2015 dan awal 2017.

Bahkan, Vicky mengaku sempat berangkat umrah bersama Anniesa Desvitasari Hasibuan, pemilik First Travel yang saat ini menjadi tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan uang puluhan ribu calon jemaah umrah.

Tetapi Vicky mengklaim keberangkatannya itu selalu menggunakan uang pribadi dan tidak pernah mengikat kerja sama dengan First Travel.

"Memang bersama Mba Anisa karena memang kebetulan dia tahu saya lagi mau umrah. Ngobrol-ngobrol jauh sebelumnya di sebuah acara, terus Mba saya mau berangkat nih sekalian atau enggak gitu, jadi ketika itu saya berangkat," kata Vicky usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarya Pusat, Senin (2/10/2017).

Vicky menambahkan, keberangkatannya dengan jasa First Travel menggunakan uang pribadi. Bahkan dia merogoh kocek lebih dalam, ketimbang jemaah umrah lain untuk membayar perjalanan ibadah.

"Saya menanyakan berapa biaya pasti, kembali lagi saya untuk ibadah tidak meminta bayaran," ucap Vicky.

Meski demikian, dia menolak merincikan berapa nominal yang disetorkan kepada First Travel.

"Aku tidak pernah mau menyebut angka takut dikira ria semua. Harga-harga mereka sudah punya harganya masing-masing, aku kurang paham," tambah dia.

Diajak Umrah Anniesa

Vicky mengaku tak menyangka bakal diperiksa menjadi saksi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang puluhan ribu calon jamaah umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

Vicky mengatakan, pertama kali umrah ia ditawari oleh pemilik First Travel Anniesa Desvitasari Hasibuan. Sebagai seorang teman, Vicky mengaku tak curiga dengan tawaran dari istri Andhika Surachman itu.

"Iya menawarkan 'kalau mau umrah di tempatku aja'," kata Vicky.

"Kalau saya sebagai seorang teman, kaget. Kok ada masalah seperti ini," sambung dia.

Yang pasti, sambung Vicky, perjalanan umrahnya tidak diberikan secara cuma-cuma oleh First Travel. Ia tetap membayar seperti jemaah umrah lainnya.

"Cuma kan yang tadi aku bilang, aku sebagai jemaah reguler. Hanya berteman kalau aku berteman sama siapa pun selalu berusaha tulus aja sih," terang dia.

Read More

Pasca-Penembakan Las Vegas, Donald Trump Minta Rakyat AS Bersatu

Pasca-Penembakan Las Vegas, Donald Trump Minta Rakyat AS Bersatu

Penembakan massal di Las Vegas adalah insiden paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 58 orang tewas, lebih dari 500 lainnya luka-luka setelah pelaku, Stephen Paddock memuntahkan peluru dari lantai 32 Mandalay Bay Hotel ke arah lokasi festival musik yang dihadiri 22 ribu orang.

Menanggapi tragedi tersebut, Presiden Donald Trump meminta warga AS bersatu.

"Persatuan kita tak dapat dihancurkan oleh kejahatan, ikatan yang mempersatukan bangsa ini tak  bisa dipatahkan oleh kekerasan. Meski kita murka atas pembunuhan yang terjadi pada sesama warga, namun cinta yang menyatukan  kita bersama, selalu dan selamanya," kata Trump dari Ruang Diplomatik Gedung Putih, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (3/10/2017).

Menghindari gesekan politik, misalnya dengan tak menyinggung isu pembatasan kepemilikan senjata, Trump mengatakan, ia akan mengunjungi Las Vegas pada Rabu mendatang.

"Saya memahami, pada momentum seperti ini, kita mencari semacam makna di tengah kekacauan, secercah cahaya dalam kegelapan, jawabannya tidak mudah. Namun, kita bisa mendapat penghiburan dengan menyakini bahwa di ruang tergelap sekalipun bisa dicerahkan oleh seberkas cahaya. Bahkan keputusasaan yang paling mengerikan pun bisa diterangi oleh secercah harapan," kata dia.

Sebelumnya, dalam akun Twitternya, Trump mengucapkan duka cita dan simpati untuk para korban dan keluarganya.

Sementara, Senator Chris Murphy dari Connecticut, seorang pendukung reformasi pembatasan senjata api, menyerukan para koleganya untuk bertindak.

"Ini saatnya Kongres untuk bangkit dan melakukan sesuatu," kata dia.

Polisi Demokrat tersebut berasal dari negara bagian di mana 20 anak-anak dan enam orang dewaswa tewas dalam insiden penembakan massal Sandy Hook pada 2012 menyebut, situasi sudah genting.

"Tak ada di mana pun di muka Bumi, kecuali di AS, penembakan massal mengerikan dalam skala besar terjadi sesering ini," kata dia. "Ini harus dihentikan. Sangat disayangkan rekan-rekan saya di Kongres begitu takutnya dengan dengan industri senjata sehingga mereka berpura-pura tidak ada efek kebijakan publik terhadap epidemi ini."

Hillary Clinton Bersuara

Sejumlah politisi Demokrat menyuarakan hal senada. Dalam sebuah surat kepada Paul Ryan, seorang politisi Republik paling senior di Kongres, Nancy Pelosi mendesak pembentukan komite untuk membahas kekerasan bersenjata.

Ia meminta sang ketua parleman mengizinkan pemungutan suara untuk memperkuat sistem pemeriksaan latar belakang pembeli senjata.

"Kongres memiliki kewajiban moral untuk mengatasi epidemi yang mengerikan dan memilukan ini," tulisnya. "Hari ini adalah hari untuk berdoa, berkabung, dan memberikan cinta, tapi seharusnya juga menjadi momentum untuk beraksi."

Sebelumnya, Paul Ryan memerintahkan bendera di atas Amerika States Capitol diturunkan menjadi setengah tiang untuk menghormati korban tragedi Las Vegas.

Sejumlah insiden penembakan massal terjadi pasca-pelantikan Trump pada bulan Januari  2017. Bulan lalu, seorang pria bersenjata di Texas membunuh delapan orang di sebuah pesta yang digelar di sebuah rumah.

Penembakan di Las Vegas terjadi beberapa hari sebelum House of Representatives mempertimbangkan undang-undang yang secara parsial akan menderegulasi penstabil kebisingan untuk senjata api.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari Share Act, sebuah aturan yang juga akan menghapus pembatasan berburu dan menembak di atas tanah federal.

Beberapa pendukung pengendalian penggunaan senjata menggunakan insiden penembakan di Las Vegas untuk menyuarakan perlawanan. Salah satunya Hillary Clinton, calon presiden dari kubu Demokrat pada Pilpres 2016.

"Banyak orang melarikan diri setelah suara tembakan terdengar. Bayangkan apa yang terjadi jika si penembak memiliki peredam suara," kata dia.

Read More

Pasukan Khusus Inggris Buru Putra Mahkota Osama bin Laden

Pasukan Khusus Inggris Buru Putra Mahkota Osama bin Laden

Putra mahkota Osama bin Laden, Hamza bin Laden, tengah menjadi buruan pasukan khusus Inggris, Special Air Service (SAS). Hal itu dilakukan setelah intelijen Inggris dan Amerika Serikat memasukkan Hamza sebagai salah satu target utama.

Dikutip dari News.com.au, Senin (2/10/2017), Hamza saat ini menjadi pemimpin al-Qaeda, mewarisi jejak ayahnya. Osama bin Laden adalah pemimpin al-Qaeda yang dituduh melakukan serangan 11 September 2001 ke gedung World Trade Center di New York.

Menurut laporan Daily Star, SAS meluncurkan perburuan pemuda 28 tahun itu, baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Sejumlah badan intelijen telah memperingatkan bahwa Hamza telah merencanakan serangan ke negara Barat setelah ayahnya tewas dalam operasi oleh US Navy Seals pada 2011.

Hamza menghilang dari kompleks terpencil di Abbottabad di Pakistan beberapa minggu sebelum Osama bin Laden terbunuh. Namun dua tahun lalu, ia kembali muncul dalam sebuah pesan video yang memuji serangan teror di London.

Kemunculan kembali Hamza bin Laden di Suriah membuat CIA menambahkan dirinya ke daftar pengawasan Departemen Luar Negeri AS.

Jadi Teroris Paling Dicari

Saat ini Hamza masuk dalam daftar 10 teroris paling dicari. Ia pun saat ini berada dalam pengejaran pasukan koalisi yang dikerahkan di Operation Shader.

Hingga 40 tentara SAS telah bergabung dengan unit lain di tim Joint Coalition Special Operations. Mereka pun telah dikirim ke Suriah dalam misi rahasia untuk menemukan Hamza.

Mereka akan didukung oleh pesawat mata-mata berteknologi tinggi dan pesawat tak berawak yang bisa mendeteksi komunikasi.

"Teknologi berada di garis depan dalam melacak orang-orang seperti Hamza. Namun, seorang sumber di lapangan telah mengidentifikasi Hamza dan mendapat informasi tambahan yang sangat membantu," ujar seorang sumber intelijen senior.

"Untuk melacak seseorang, Anda perlu tahu tempat mencarinya. Kami mengandalkan sumber lokal dan Anda tak bisa mengalahkan inspeksi visual..."

"Hamza akan ditemukan, cepat atau lambat. Ia akan melakukan kesalahan kecil dan kami akan menunggunya," imbuh dia.

Read More

Tentara Irak Klaim Berhasil Rebut Salah Satu Benteng ISIS

Tentara Irak Klaim Berhasil Rebut Salah Satu Benteng ISIS

Pasukan Irak mengklaim telah di ambang pintu untuk merebut kembali Kota Tal Afar dari tangan ISIS. Lewat serangkaian operasi militer, tentara pemerintah mengaku berhasil memberantas sebagian besar militan teroris dari kota yang merupakan salah satu benteng terakhir Daesh (nama lain ISIS) di negara tersebut.

Tal Afar berada sekitar 70 km, pada rute strategis di wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah. Sejumlah unit militer Irak juga menyebut telah menguasai pusat kota, termasuk situs historis benteng peninggalan Kerajaan Ottoman.

"Mereka (pasukan Irak) telah mengibarkan bendera negara di benteng tersebut," kata Jenderal Abdulamir Yarallah, komandan operasi militer pertempuran Tal Afar, seperti dikutip dari Yahoo News, Minggu (27/8/2017).

Komando Operasi Gabungan pasukan koalisi, kepada kantor berita Prancis Agence France Presse (AFP) juga mengklaim telah merebut 70 hingga 94 persen area Tal Afar, atau sekitar 1.155 kilometer persegi dari total luas wilayah sebesar 1.655 kilometer persegi.

Abbas Radhi, seorang paramiliter dari kelompok Hashed al-Shaabi yang merupakan koalisi tentara Irak, mengatakan bahwa ISIS melakukan perlawanan dengan strategi gerilya dan menempatkan sejumlah penembak jitu di beberapa lokasi.

"Ada juga mobil berbahan peledak dan bom mortir. Tapi umumnya, mereka sudah kalah," kata Radhi.

Pasukan pemerintah dan paramiliter Hashed al-Shaabi --yang didukung oleh Amerika Serikat-- telah gencar menggempur ISIS di Tal Afar sejak pekan lalu. Serangan dilakukan via darat dan pengeboman menggunakan pesawat bomber.

Menurut pasukan pemerintah Irak, proses merebut Tal Afar jauh lebih mudah dan cepat ketimbang operasi pembebasan Mosul yang membutuhkan waktu sekitar sembilan bulan.

Militer Irak berharap, kemenangan penuh di Tal Afar akan diumumkan saat Idul Adha, yang akan dirayakan di Irak pada 2 September nanti.

Perebutan Tal Afar dianggap mampu memberikan keuntungan strategis bagi pasukan koalisi untuk memberangus ISIS, di Irak dan juga Suriah.

Pasukan koalisi telah lama meyakini bahwa kota tersebut kerap digunakan ISIS sebagai jalur distribusi logistik rute Irak - Suriah, mengingat lokasi Tal Afar yang berada di kawasan perbatasan.

Mereka juga percaya bahwa ISIS membangun jaringan terowongan bawah tanah di Tal Afar, yang kerap dimanfaatkan untuk mengoordinasikan serangan gerilya serta sebagai rute keluar - masuk.

AS: ISIS di Irak Kocar-kacir dan Sedang Berupaya Kabur

Saat berkunjung ke Irak pekan ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis yakin kekalahan ISIS sudah di depan mata.

Ia juga percaya diri, tentara Irak yang didukung oleh AS akan segera menghabisi seluruh basis pertahanan organisasi teroris itu.

"ISIS kocar-kacir melarikan diri. Mereka tampaknya tak mampu bertahan dari serangan militer kami," kata Menteri Pertahanan AS James Mattis saat kunjungannya ke Irak, seperti yang dikutip dari CNN, Rabu 23 Agustus 2017.

Melengkapi pernyataan Mattis, komandan gugus tugas militer AS di Irak menjelaskan, meski harus melalui proses panjang dan sulit, upaya untuk memberantas ISIS di negara tersebut nyaris berhasil seutuhnya.

Kepercayaan diri itu muncul usai keberhasilan koalisi Irak - AS melakukan operasi militer di kota Tal Afar, Irak utara. Kota itu, menurut klaim pasukan koalisi, merupakan wilayah terakhir yang dikuasai ISIS di negara itu.

"Kesuksesan di Tal Afar merupakan rentetan keberhasilan dari Mosul. Kami melihat bahwa pasukan Irak dapat dengan cepat melakukan pembenahan dan transisi kekuatan untuk menggempur pertahanan di Tal Afar," kata Letnan Jenderal Stephen Townsend, komandan US Combined Joint Task Force Iraq, melengkapi pernyataan Menhan Mattis.

Pertempuran di Tal Afar menyebabkan 200.000 warga sipil terpaksa mengungsi. Hingga kini, belum jelas apakah ada warga sipil yang menjadi korban sampingan dari operasi militer kedua belah pihak.

Read More

Rebut Tal Afar dari ISIS, Irak Lancarkan Serangan Darat

Rebut Tal Afar dari ISIS, Irak Lancarkan Serangan Darat

Angkatan Darat Irak meluncurkan sebuah operasi untuk merebut kembali Tal Afar, kota besar terakhir yang dikuasai oleh kelompok teroris ISIS. Dalam pidatonya di televisi yang mengumumkan serangan tersebut, Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan, anggota ISIS memiliki pilihan "menyerah atau mati".

Seperti dilansir BBC pada Minggu (20/8/2017) Tal Afar menjadi target setelah pasukan Irak lebih dulu berhasil merebut kota Mosul pada Juli 2017. Tal Afar yang mayoritas dihuni populasi muslim Syiah jatuh ke tangan ISIS pada tahun 2014.

Kota itu berada di jalur utama antara Mosul dan perbatasan Suriah, dulunya merupakan jalur pasokan utama bagi kelompok ISIS. Sebagai persiapan dalam melancarkan serangan darat, sejumlah pesawat tempur Irak telah membombardir beberapa titik di Tal Afar.

Pada November tahun 2016, satu bulan setelah serangan terhadap Mosul dilancarkan, pasukan paramiliter Hashd al-Shaabi berhasil merebut sebuah pangkalan udara di selatan Tal Afar. Sementara itu, bulan lalu, seorang komandan senior Irak yang pernah menjabat sebagai wali kota Tal Afar mengatakan bahwa terdapat sekitar 1.500 hingga 2.000 anggota kelompok ISIS serta keluarga mereka yang tinggal di kota itu.

Mayor Jenderal Najm al-Jabouri mengatakan, anggota kelompok ISIS "kelelahan dan kehilangan semangat". Ia tidak berharap pertempuran di Tal Afar akan berlangsung sengit seperti yang terjadi di Mosul.

Perang di Mosul berlangsung nyaris selama sembilan bulan dan menyebabkan banyaknya korban tewas di pihak pasukan Irak. Selain itu, Mayjen al-Jabouri menjelaskan bahwa Tal Afar tidak memiliki banyak jalan sempit jika dibandingkan dengan Mosul.

Jumlah warga sipil yang diyakini berada di Tal Afar juga sedikit, mengingat sekitar 49.000 jiwa telah mengungsi sejak April lalu. Selain Tal Afar, ISIS masih menguasai wilayah sekitar Hawija.

Read More

Detik-Detik Rentetan Tembakan Massal di Konser Musik Las Vegas

Detik-Detik Rentetan Tembakan Massal di Konser Musik Las Vegas

Tak lama setelah insiden penembakan Las Vegas, Amerika Serikat, terjadi, beredar video amatir detik-detik rentetan tembakan senjata di festival musik dekat kasino Mandalay Bay. Dalam rekaman itu, terlihat setidaknya satu orang bersenjata melepaskan tembakan, yang menyebabkan setidaknya dua orang tewas.

Video tersebut, yang salah satunya dimuat The Independent, Senin (2/10/2017), menunjukkan orang-orang tengah menikmati pertunjukan di Route 91 Harvest Festival, di dekat kasino, sebelum terdengar suara tembakan terdengar.

Saksi mata mengatakan, penyanyi country, Jason Aldean, tengah tampil di penghujung konser saat suara tembakan itu terdengar.

Menurut keterangan dua penonton festival musik itu, mereka mendengar suara seperti petasan sebelum menyadari ada penembak yang terus-menerus melepaskan tembakan ke arah kerumunan penonton. Sementara, seorang pria bersikeras ada beberapa penembak yang terlibat dalam insiden tersebut.

Melalui rekaman itu, para pengunjung festival kemudian terlihat melarikan diri dari arena konser saat rentetan senjata terus meletus. Lalu terdengar suara teriakan.

Salah seorang dalam video tersebut terdengar menangis.

Sejauh ini, polisi telah mensterilkan area lokasi penembakan tersebut, dan menutup sebagian dari Las Vegas strip serta Interstate 15.

Beberapa penerbangan menuju Bandara Internasional McCarran juga kabarnya dialihkan karena insiden tersebut.

Penembak Aktif Berkeliaran

Sementara itu, polisi Las Vegas mengimbau orang-orang untuk menghindari daerah sekitar Kasino Mandalay Bay, karena laporan terkait seorang penembak aktif yang masih berkeliaran.

Peringatan tersebut dikeluarkan Las Vegas Metro Police melalui Twitter pada Senin dini hari waktu setempat.

"Kami sedang menyelidiki laporan penembak aktif di sekitar Casino Mandalay Bay. Meminta semua orang untuk menghindari daerah tersebut," tulis Polisi Metropolitan Las Vegas di Twitter.

Juru bicara Medical Center University, Danita Cohen, mengatakan bahwa rumah sakit tersebut masih mengevaluasi kondisi pasien dengan luka tembak setelah penembakan terjadi.

Polisi kemudian mendirikan pos untuk bersiaga dan menutup sebagian jalur di dekat lokasi penembakan tersebut.

Dari konfirmasi seorang juru bicara rumah sakit, Los Angeles Times memberitakan bahwa dua orang tewas dan 24 lainnya dirawat di rumah sakit setelah penembakan massal pada Minggu malam di hotel dan resor Mandalay Bay di Las Vegas Strip.

Read More

Kemenangan Semu Setya Novanto

Kemenangan Semu Setya Novanto

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto, tersangka kasus korupsi e-KTP. Penetapan tersangka terhadap Setya Novanto oleh KPK pun dinyatakan tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan hakim Cepi Iskandar dalam sidang praperadilan yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat sore 29 September 2017. Putusan itu langsung mendapat beragam tanggapan.

Bahkan, kemenangan di praperadilan ini sama sekali tidak mengubah apa-apa jika dilihat dari sisi hukum. Apalagi ada keyakinan kalau KPK akan segera mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru untuk kasus Setnov.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut putusan hakim terhadap praperadilan Setya Novanto tersebut. Menurut Laode, penanganan perkara korupsi e-KTP tetap harus berjalan lantaran merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"KPK memastikan, komitmen untuk terus menangani kasus e-KTP yang diduga sangat merugikan keuangan negara," kata Laode.

Karena itu, KPK pun kini tengah menyiapkan amunisi baru bagi Setnov. Menurut Kepala Biro Hukum KPK Setiadi, pihaknya akan berkonsolidasi dan mengevaluasi keputusan hakim praperadilan.

"Berikutnya kami akan mempelajari, meneliti kembali isi dari putusan hakim tunggal untuk evaluasi dan konsolidasi bersama tim penyidik dan JPU serta pimpinan KPK untuk langkah-langkah berikutnya," tutur Setiadi.

Terkait apakah KPK akan kembali memulai penyelidikan kasus yang menyeret Setnov, dia mengatakan KPK belum memastikan apakah akan membuat surat perintah penyidikan yang baru atau tidak.

"Saya tak mengatakan demikian (membuat sprindik/surat perintah penyidikan). Saya katakan dalam norma-norma Mahkamah Agung disebut apabila penetapan tersangka dibatalkan, dibenarkan penyidik mengeluarkan kembali surat perintah baru. Masalah nanti akan diambil langkah demikian, bukan kapasitas saya menjelaskan," jelas Setiadi.

Dia mengatakan, KPK mengacu pada isi ataupun ketentuan yang berada dalam peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2016, di mana dalam aturan MA menyebut bahwa apabila dalam penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Laode sesaat sebelum sidang putusan permohonan praperadilan Setnov dimulai. Dia mengatakan pihaknya akan mengambil langkah lain jika kalah dalam praperadilan.

"Kalaupun seandainya kalah di praperadilan, KPK masih punya langkah-langkah lain," ujar Laode, Jumat siang pekan lalu.

Namun, Laode belum bersedia menyebutkan langkah yang dimaksud tersebut. Kendati, pihaknya tetap meminta pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar itu atas kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Tapi langkah-langkah lain itu sedang kami pikirkan," kata dia.

Peluang KPK untuk menjerat Setnov memang masih sangat terbuka. Sebab, praperadilan bukanlah untuk memeriksa pokok perkara.

"Praperadilan SN hanya menguji apakah penetapan tersangka terhadap dirinya sah atau tidak. Hakim dalam konteks ini menurut Perma No. 4 Tahun 2016 hanya menguji aspek formil dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dimiliki," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting menanggapi vonis Setnov.

Dia menuturkan penentuan bersalah atau tidak akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara. Putusan Praperadilan tak menggugurkan terjadinya dugaan tindak pidana.

Menurut dia, putusan praperadilan menyangkut aspek formil sah atau tidaknya penetapan tersangka, bukan aspek substansi apakah bersalah atau tidak bersalah. Dugaan tindak pidana tidak secara otomatis gugur.

"Oleh karena itu, peluang bagi KPK untuk menetapkan kembali SN sebagai tersangka masih sangat terbuka. Hal mana telah dinyatakan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA No. 4 Tahun 2016. Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan SN sebagai tersangka," ungkap Miko.

Dia pun menyarankan, bila KPK menetapkan Setno kembali sebagai tersangka, seharusnya ada yang harus dirampungkan. Yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan. "KPK segera merampungkan pemeriksaan dan melimpahkan perkara tersebut untuk segera disidangkan," pungkas Miko.

Munculnya Nama Airlangga

Tak hanya KPK, Partai Golkar pun menanggapi dingin kemenangan Setnov. Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, putusan hakim Cepi Iskandar yang menggugurkan status tersangka Setya Novanto bukanlah kemenangan Golkar, melainkan kemenangan individu.

"Kita harus hormati hukum. Tapi saya bilang itu kemenangan sebagai individu," kata Andi di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu 30 September 2017.

Bahkan, Andi juga menyinggung elektabilitas Partai Golkar yang turun dalam berbagai lembaga survei. Menurut dia, elektabilitas yang turun karena kasus e-KTP harus segera ditindaklanjuti, sehingga tidak berdampak pada partai. Terlebih, menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Kita diskusi dengan beberapa pihak, termasuk SMRC bagaimana publik melihat kasus e-KTP, 49 persen penurunan Partai Golkar itu ada sentimen negatif," jelas dia.

Lebih aneh lagi, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mengaku kecewa atas keputusan hakim PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan pengadilan itu adalah tragedi bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Putusan kemarin tragedi, bencana bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum, membuat kita ragu Indonesia adalah negara hukum," kata Doli di Jakarta, Sabtu lalu.

Dia mengaku, pihaknya sudah mendengar bahwa Setya Novanto akan menang praperadilan beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, pihaknya tak terlalu kaget.

"Ada anggota DPR yang taruhan puluhan miliar dan meyakini Setnov menang. Banyak pejabat negara pendukung pemerintah yang menyampaikan ke pengurus Golkar, Setnov menang," kata dia.

Kalau informasi itu benar, menurut Doli, berarti ada keputusan pengadilan yang sudah ditentukan di luar pengadilan.

Karena itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, meski Setya Novanto menang praperadilan, ia tetap harus mengundurkan diri sebagai pimpinan partai.

Yorrys mengatakan, permintaan tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sehingga, rapat pleno pada Senin 2 Oktober 2017 dipastikan akan membahas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

"Jadi kesimpulan rapatnya menungaskan Ketua Dewan Pembina, Sabtu besok untuk bicara ke Setnov, dia mau mundur secara terhormat atau melalui mekanisme organisasi," ujar Yorrys di Menara Peninsula Hotel Jakarta.

Dia menjelaskan, apabila Novanto tidak mau mengundurkan diri maka kepemimpinan Partai Golkar akan diambil alih. Airlangga Hartarto akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

"Ya sudah kita ambil alih keputusan DPP didukung oleh DPD-DPD. Ambil alih aja, kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga menjadi Plt, udah," kata dia.

Terkait mekanisme pengunduran diri, Yorrys menyebutkan, Novanto hanya membuat surat pernyataan dan menunjuk Airlangga Hartanto sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.

"Dia bikin surat bahwa dia menunjuk Airlangga, gitu aja," ujar dia.

Nantinya, menurut Yorrys, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar baru akan dilaksanakan saat Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

"Munas 2019, kewenangan sama dengan Ketum. Tinggal kita lapor untuk asas legalitas Menkumham, selesai kan?" Yorrys menandaskan.

Hal senada juga disampaikan politikus senior Partai Golkar Fahmi Idris yang mengatakan adanya praperadilan tidak mengubah pandangan masyarakat tentang sosok Setya Novanto.

Karena itu, wacana Setya Novanto mundur dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar adalah langkah tepat.

"Menurut saya, bagaimana pun hasil praperadilan itu unsur Setya Novanto itu sudah menjadi faktor labelity bagi Partai Golkar, bagaimanapun hasil praperadilan," kata Fahmi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pekan lalu.

"Jadi Novanto sudah labelity. Sehingga memang tingkat elektabilitas Golkar dari Mei hingga Agustus ini turun luar biasa. Sehingga gagasan untuk mengganti Setya Novanto lewat Munas melalui Plt adalah keputusan bijak," lanjut dia.

Fahmi menegaskan, keberadaan Plt Ketua Umum Partai Golkar akan membuat Musyawarah Nasional (Munas) mencari ketua umum baru, bukan melalui Munas Luar Biasa (Munaslub).

"Jadi ditunjuk Plt, Plt inilah sebagai pelaksana tugas, begitu. Munas ya, bukan Munaslub. Sehingga keputusannya final," tegas dia.

Menurut Fahmi, elektabiltas Golkar merosot bukan tanpa analisis. Ini merupakan hasil dari kajian tiga peneliti yang telah melakukan survei.

"Oh ya. Ada hasilnya. Tiga peneliti memberikan angka yang relatif sama, sehingga cenderung berada di posisi ketiga. Mereka menunjukkan angka yang berbeda-beda, tapi semuanya menunjukkan (posisi) angka tiga, yang selama ini Golkar mendominasi," jelas dia.

Fahmi menegaskan, langkah Setya Novanto mundur dari ketua umum bukan tak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, ini lebih mengedepankan elektabilitas.

"Enggak, mengenai penggantian tidak berkaitan dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukm tetap, atau asas praduga tak bersalah. Ini masalah tingkat elektabilitas. Karena faktor Setya Novanto sudah jadi labelity," pungkas Fahmi.

Suara Publik Bukan untuk Setnov

Selain KPK dan Partai Golkar, publik juga menanggapi dingin kemenangan Setnov di ranah hukum. Lihat saja Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang menyuarakan penolakan mereka atas putusan praperadilan Setya Novanto tersebut

Dengan mengenakan kaos berwarna hitam, massa mengumandangkan yel-yel "Tahan! tahan Setya Novanto! Tahan si Setnov sekarang juga!" berkali-kali.

Mereka juga melakukan long march sambil membawa poster yang berisi seruan-seruan, di antaranya "Hakim Cepi bikin SN hepi!", "Sprindik baru buat Papa", "Setya Novanto anti ditahan club!", "Kebal hukum di negara hukum", dan "Tersangkakan kembali Setya Novanto!".

Aksi yang bertema "Indonesia Berkabung" ini juga diikuti dari berbagai elemen masyarakat seperti Perempuan Indonesia Anti Korupsi, Amnesty Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan perwakilan dari BEM UI.

"Aksi hari ini sebenarnya mengumpulkan keresahan masyarakat yang kemarin viral di sosmed (sosial media) atas menangnya Setnov (Setya Novanto)," ucap koordinator aksi, Jali, saat ditemui di sela aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (1/10/2017).

"Kita masyarakat merasa terkelabui dan kalah semena-mena. Dengan kuasa dan uangnya berkali-kali dirinya bisa berkelit dari berbagai kasus. Salah satunya e-KTP sehingga banyak hashtag the power of Setnov yang menyatakan Setnov kebal hukum anekdot lain," lanjutnya.

Dengan adanya aksi tersebut, ujar Jali, pihaknya berharap bisa menjadi awal dari berbagai aksi serupa di daerah lain hingga Setya Novanto benar-benar diadili dan kasus korupsi pengadaan e-KTP bisa selesai sebagaimana mestinya.

"Kita ingin sekali dalam waktu secepat-cepatnya 2-3 hari ke depan, KPK menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) baru untuk SN (Setya Novanto)," ujar Jali.

Ia pun meminta Novanto segera ditahan. Jali khawatir, Novanto berkelit sakit bila tidak ditahan.

"Pun kalau sakit bisa ditangani dokter KPK atau dokter yang lebih berwenang, kompeten, dan kapabel sesuai dengan aturan hukum," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai, sejumlah kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan kader Golkar lainnya, berdampak negatif bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Banyaknya kasus hukum yang menjerat Partai Golkar, kata Sirojudin, membuat masyarakat tak lagi percaya. Ini menyebabkan elektabilitas Partai Golkar menurun.

"Ketika image (buruk) terkena pada pimpinan pusat sampai daerah. Problem defisit kredibilitas menjadi lebih menyeluruh dan berefek langsung kepada Golkar. Tidak hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga partai secara menyeluruh," ujar Sirojudin di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Dia menuturkan, hal yang membuat elektabilitas menurun drastis adalah proses hukum yang sering menyeret nama Setya Novanto. Padahal, saat Golkar mendukung pemerintah Jokowi, elektabilitasnya telah meningkat.

"Dukungan Golkar terhadap Joko Widodo memperbaiki image Partai Golkar secara kseluruhan," kata Sirojudin Abbas.

Sirojudin juga menyarankan agar Partai Golkar segera melakukan pembenahan untuk memulihkan elektabilitasnya yang kian merosot.

"Perlu langkah politik yang tepat dari sisi upaya memulihkan kredibilitas itu. Tanpa pemulihan sistemik, sulit bagi Golkar memperbaiki kredibilitas," terang dia.

Nah, dengan semua itu, apakah vonis dari hakim Cepi Iskandar bisa disebut sebagai kemenangan? Mungkin di ruang sidang Setnov adalah pemenanganya. Namun, di luar ruang sidang Setnov harus mempersiapkan diri untuk kembali jadi tersangka serta melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum Golkar.

Read More

Buka Raker Golkar, Setnov Ajak Pengurus Tetap Solid

Buka Raker Golkar, Setnov Ajak Pengurus Tetap Solid

Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengajak seluruh pengurus partai rekonsiliasi pasca-pecah selama dua tahun. Ia menegaskan Golkar harus solid.

"Membangun komitmen bersama yang solid dan bersatu jauh lebih penting. Tidak ada Golkar A dan B, yang ada hanya satu Golkar, yaitu di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto," kata Novanto dalam sambutannya membuka Rapat Kerja Partai Golkar di Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/8/2017).

Pria yang akrab disapa Setnov juga meminta seluruh kader harus patuh terhadap prinsip-prinsip kepartaian.

"Dalam merumuskan dan menyusun program kerja kita semua harus senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip pokok perjuangan partai," ujar Setnov.

Ia juga mengajak seluruh pengurus menjalankan program pendidikan kader hingga ke tingkat paling bawah. Organisasi solid hanya dapat dibangun dengan kaderisasi yang baik.

"Yang belum kita lakukan adalah pendidikan kader. Tidak ada partai yang survive tanpa pendidikan kader yang kuat. Tidak ada partai yang eksis tanpa pendidikan," kata dia.

Read More

Golkar Gelar Raker Bahas Pilkada dan Pilpres 2019

Golkar Gelar Raker Bahas Pilkada dan Pilpres 2019

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat. Rencananya Ketua Umum Golkar Setya Novanto akan hadir.

"Rapat kerja untuk mengakselerasi kerja-kerja politik menghadapi pilkada dan pilpres," ucap Sekjen Golkar Idrus Marham di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurut Idrus, raker dipastikan tidak akan membahas kasus Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus dugaan suap e-KTP. Kasus Setnov, kata dia, sudah masuk ranah Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kita tidak pernah bicara masalah itu. Itu adalah kewenangan majelis hakim, KPK, dan kita menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK," jelas Idrus.

Menurut dia, dengan saling percaya, tidak terlihat adanya arogansi di lembaga. Baik di tingkatan DPR maupun komisi antirasuah sendiri.

"Antarlembaga itu harus saling percaya. Jangan ada di antara kita merasa berkuasa sendiri, merasa memiliki kewenangan sendiri. Tapi saling menghormatilah," kata Idrus Marham.

Read More

Mengapa Bung Karno Ada di Halim pada 1 Oktober 1965?

Mengapa Bung Karno Ada di Halim pada 1 Oktober 1965?

Jumat 1 Oktober 1965 sekitar pukul 06.45. Rombongan Presiden Sukarno melintas di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, ketika Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa, Kolonel CPM Maulwi Saelan, menerima informasi kehadiran pasukan tak dikenal di luar Istana Merdeka.

"Segera putar arah ke Grogol. Saya menunggu di sana," kata Maulwi via radio. Grogol yang dimaksud adalah rumah Haryati, salah seorang istri Bung Karno.

Sebelumnya, usai salat Subuh di rumah, Maulwi menerima kabar ada penembakan di rumah Wakil Perdana Menteri II, Johannes Leimena dan rumah Menhankam/Kasab, Jenderal AH Nasution. Maulwi segera bergerak mencari Bung Karno. Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur sedang di Bandung.

Sekitar pukul 07.00, Bung Karno bersama pengawal tiba di Grogol. Saelan lalu melaporkan informasi yang dia terima. Mendengar ada penembakan di rumah para jenderal, Bung Karno terkejut.

“Wah, Ik ben overrompeld. Wat wil je met me doen? (Aku diserbu. Apa yang kamu mau aku lakukan?)” tanya Bung Karno

“Sementara kita di sini dulu, Pak. Kami mau mencari keterangan dan kontak dengan Panglima Angkatan dan Kodam Jaya, serta menanyakan situasinya,” jawab Saelan. Kelak, diketahui bahwa pasukan tak dikenal di sekitar Istana adalah mereka yang mendukung G30S.

Bung Karno akhirnya memutuskan pergi ke Pangkalan AU Halim Perdanakusuma. Sekitar pukul 08.30, Sang Proklamator dan rombongan berangkat menuju Halim Perdanakusuma dan tiba setengah jam kemudian.

Maulwi menerangkan, dikutip dari Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno, sesuai SOP Tjakrabirawa, ada dua pilihan tempat evakuasi Bung Karno dari Istana dalam keadaan darurat. Pertama, Halim karena di sana ada pesawat kepresidenan Jetstar C-140. Kedua, dibawa ke Tanjungpriok, tempat kapal kepresidenan Varuna I-II bersandar.

Lubang Buaya Bagian dari Halim?

Di Markas Komando Operasi (Koops) Halim Perdanakusuma telah menunggu Men/Pangau, Laksmana Madya Omar Dhani, dan Panglima Koops, Komodor Leo Wattimena. Omar Dani kemudian melaporkan situasi yang terjadi.

Sekitar pukul 10.00 Wakil Komandan G30S, Brigjen Supardjo, tiba di Halim. Dia meminta Bung Karno mendukung aksi penculikan dan penembakan terhadap sejumlah jenderal yang dilakukan tadi malam. Bung Karno menolak, malah meminta Supardjo menghentikan aksi.

"Ketika Brigjen Supardjo meninggalkan Koops, wajahnya lesu dan tampak kecewa sekali," kenang Saelan.

Belakangan, muncul tudingan Bung Karno ada di Halim karena mendukung G30S.

Halim memang dekat dengan Lubang Buaya, tempat jenazah korban G30S ditaruh. Jarak Markas Koops dengan sumur tua di Lubang Buaya, jika ditarik garis lurus, hanya 3,5 km. Namun, Lubang Buaya bukan bagian dari kawasan militer AURI tersebut.

Menurut Humaidi dalam tesisnya di Pascasarjana UI, Pangkostrad Mayjen Soeharto sedari awal menyebut Lubang Buaya merupakan bagian dari Halim. Pada pidato saat penemuan jenazah, 4 Oktober 1965, Soeharto mengatakan, "Kalau kita lihat tempat ini adalah Lobang Buaya. Daerah Lobang Buaya adalah termasuk dari daerah Lapangan Halim."

Pada gilirannya terbangun cerita: siapa saja ada di Halim pada 30 September atau 1 Oktober 1965, layak dicurigai terlibat G30S.

"Dengan demikian, pidato Soeharto lebih merupakan suatau upaya untuk mendiskreditkan AURI," tulis Humaidi dalam tesis berjudul Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam Pemerintahan Sukarno 1962-1966 tersebut.

Read More

Ada Bung Karno di Balik Kemenangan Timnas Indonesia di Malaysia?

Ada Bung Karno di Balik Kemenangan Timnas Indonesia di Malaysia?

Timnas Indonesia U-22 berhasil menaklukkan Myanmar dalam perebutan medali perunggu, cabang olahraga sepak bola SEA Games 2017. Sempat tertinggal 0-1, Evan Dimas dan kawan-kawan berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-1.

Semangat Timnas U-22 memang patut diacungi jempol. Mereka berjuang layaknya para pahlawan bangsa ketika merebut kemerdekaan. Penuh semangat dan pantang menyerah.

Bisa jadi, pasukan Garuda Muda mendapat asupan semangat karena terinspirasi proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno atau Bung Karno. Sebab Bung Karno turut menemani Timnas U-22 ketika berlatih di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, beberapa saat sebelum berlaga melawan Myanmar, Selasa 29 Agustus 2017.

Wartawan Bola.com Benediktus Gerendo yang berkesempatan menelusuri Stadion Merdeka menemukan jejak proklamator kemerdekaan Indonesia itu. Tepatnya pada sisi stadion yang memuat tempelan cerita perjalanan sejarah Malaysia. Terdapat foto-foto Bung Karno yang telah kusam dan menguning.

Dalam foto itu, Soekarno terlihat tersenyum lebar dengan wajah ceria, bak memberikan semangat bagi warga Indonesia yang melihatnya. Apalagi dalam kondisi sedang berjuang demi nama bangsa di Negeri Jiran.

Soekarno Dalam Sejarah Malaysia

Memang, Bung Karno menjadi sosok yang sangat fenomenal di negeri tetangga, Malaysia. Dia tidak dipandang sebagai pahlawan. Malahan, Bung Karno dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi kemerdekaan negara itu.

Selain foto-foto jadul, ada juga naskah-naskah yang menceritakan kemerdekaan Malaysia. Teksnya ditulis dalam bahasa Melayu dan juga Inggris.

"Kerajaan Indonesia yang dipengaruhi komunis telah menentang pembentukan Malaysia. Selepas mengantar sukarelawan melakukan serangan di Malaysia, pasukan tentara diutus pada 1964," bunyi salah satu tulisan yang tertera pada papan pengumuman dalam stadion.

Pihak Malaysia malah mengapresiasi bantuan Inggris, Australia dan Selandia Baru yang membantu negara itu menahan serangan Indonesia.

Read More

HEADLINE: Menggoreng Isu PKI Jelang 2019, Masih Laku?

HEADLINE: Menggoreng Isu PKI Jelang 2019, Masih Laku?

Sebagian besar rakyat Indonesia saat ini ternyata tidak percaya dengan isu kebangkitan PKI. Kenyataan itu tercermin dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dalam rilis survei SMRC yang disampaikan Jumat 29 September 2017, 86,8 persen responden tidak setuju anggapan PKI tengah bangkit. Hanya 12,6 persen responden yang setuju.

"Dari 12,6 persen rakyat yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9 persen yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini," ungkap Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas, di Kantor SMRC, Jakarta Pusat.

Abbas memaparkan, opini kebangkitan PKI cenderung banyak ditemukan di daerah Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Karakteristik penduduk yang mempercayai isu ini terutama dari kalangan muda, terpelajar, dan hidup di perkotaan.

Temuan ini menunjukkan ada mobilisasi dalam isu kebangkitan PKI. Sebab, menurut Abbas, bila proses ini berlangsung alamiah, kesadaran akan kebangkitan PKI seharusnya banyak muncul di kalangan warga yang lebih tua.

"Mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibanding warga yang lebih junior," kata Abbas.

Riset SMRC juga menyoroti pandangan publik terhadap kaitan Jokowi dengan isu PKI. Menurut Abbas, isu kebangkitan PKI kerap digunakan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi

Namun, isu yang diembuskan rupanya kurang efektif. Riset SMRC memperlihatkan hanya 5,1 persen responden percaya keterkaitan Jokowi dengan PKI. Sementara, mayoritas publik tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan PKI.

"Nampaknya bukan pilihan isu strategis yang berpengaruh," terang Abbas.

Uniknya, menurut Sirojuddin, ketidaksetujuan itu tergambar pada pendukung Prabowo maupun Jokowi. Keduanya sempat bertarung sengit pada Pemilihan Presiden 2014.

Namun, dia menyebut pendukung Prabowo memiliki porsi setuju lebih banyak tentang isu tersebut, dibanding pendukung Jokowi.

"Sebanyak 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut. Sementara dari pendukung Jokowi hanya 10 persen," jelas dia.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 3-10 September 2017. SMRC melibatkan 1.220 responden. Mereka dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate atau responden yang berhasil diwawancarai 87 persen. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menanggapi santai hasil riset SMRC.

"Survei Saiful Mujani kok didenger, eong survei di Jakarta saja salah," katanya.

Ia membantah Gerindra percaya pada kebangkitan PKI. Sebab, PKI sebagai partai telah mati.

Menurut Arief yang perlu diwaspadai adalah komunisme sebagai ideologi. Ia mengatakan semua orang bisa mengakses ajarannya dari mana pun dengan perkembangan internet.

Yang jelas, Arief membantah ada mobilisasi isu PKI dari Gerindra.

Ekskalasi Isu PKI

Opini kebangkitan PKI masih kerap hadir meski partai tersebut telah dilarang 41 tahun silam. Yang terbaru adalah peristiwa penyerangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta.

Pada Minggu 17 September 2017, YLBHI menggelar acara berjudul "Asik Asik Aksi" yang diisi musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film. Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar sehari sebelumnya.

Tiba-tiba muncul massa berdemonstrasi menyebut YLBHI menyelenggarakan kegiatan untuk membangkitkan PKI.

Massa pun terus mendesak untuk memasuki gedung yayasan. Padahal, aparat Polres Metro Jakarta Pusat menjamin aktivitas di YLBHI tidak ada kaitan dengan PKI.

Massa yang terlanjur percaya isu itu ngotot. Polisi akhirnya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata, setelah negosiasi menemui jalan buntu.

Massa yang berjumlah ribuan melawan. Mereka melempari polisi di ujung Jalan Diponegoro, atau persisnya di samping RS Cipto Mangunkusumo.

Kabar soal kegiatan PKI itu beredar di media sosial. Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhammad Isnur, meminta kepolisian menangkap pelaku penyebar berita bohong.

"Mereka menyebarkan berita bohong dan memprovokasi warga lain," kata Isnur.

Ia mengaku menemukan sejumlah berita bohong di media sosial yang menyebut kegiatan di YLBHI adalah acara kebangkitan PKI. Isnur menduga berita bohong sengaja disebar pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Senada dengan temuan SMRC, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai isu kebangkitan PKI tidak mempengaruhi elektabilitas Jokowi di 2019.

"Kalau kinerja Pak Jokowi konsisten sebagaimana yang kita saksikan, potensi terpilih kembali itu masih besar," ujar Syamsuddin.

Kebangkitan PKI, menurut dia, merupakan fenomena dunia maya. Kenyataannya tidak demikian.

"Survei SMRC ini mengkonfirmasi isu kebangkitan PKI itu memang sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu yang nyata," Syamsuddin menegaskan.

Mobilisasi dilakukan untuk tujuan tertentu. Ia mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu kebangkitan PKI menjelang Pilpres 2019. Belum lagi ada momentum jangka pendek di Pilkada 2018.

Beberapa kalangan pun dinilai menunggangi isu itu. Karena, mobilisasinya bersifat elitis.

"Ada yang anti Jokowi, ada kaum radikalis agama, ada pengusaha hitam macam-macam di dalam dan itu memanfaatkan isu kebangkitan PKI," papar Syamsuddin.

Sosiolog Thamrin Amal Tomagola pun setuju dengan temuan SMRC. Dalam situasi sosial, isu kebangkitan PKI tidak relevan.

Thamrin menyebut suatu ideologi baru bisa bangkit bila situasi mendukung. Terlebih, nurani politik masyarakat Indonesia mengutamakan kerukunan dan religiusitas. Sementara, pendekatan Jokowi membangun dimulai dari pinggir.

"Jadi tidak ada lahan subur di Indonesia untuk pikiran (komunis) radikal di indonesia," ucapnya.

Sementara, pengamat politik dan pertahanan Salim Said memberi catatan lebih kritis. ia mempersoalkan rumusan 'kebangkitan PKI' dalam penelitian SMRC.

Salim menilai persepsi tentang hal itu bisa berbeda dari pandangan peneliti atau responden. Ia pun menilai mobilisasi politik sebagai sesuatu yang lumrah.

"Tidak ada perubahan sosial politik tanpa mobilisasi. Contohnya saja Jepang dan Belanda yang mendidik pemuda sesuai ideologi mereka," kata Salim.

Read More